Oleh: IB Ilham Malik, Ketua Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota ITERA/Wakil Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Bidang Kajian Kebijakan Transportasi
Jakarta – Mungkin ini agak sedikit berbeda dengan fenomena yang terjadi selama ini. Ketika ada “pelanggaran lalu lintas” dilakukan oleh pengendara, maka pihak pengendara akan dikenakan tilang oleh polisi. Penilangan ini dilakukan secara elektronik (ETLE). Namun akibat keterbatasan dalam pelaksanaannya, maka pihak kepolisian akan kembali menerapkan tilang manual.
Tentu ada banyak faktor yang mendorong perlunya penerapan tilang manual. Jadi bukan semata-mata karena adanya keterbatasan anggaran kepolisian untuk mengirimkan surat tilang elektroniknya. Namun juga adanya “ketidakpatuhan” masyarakat pengendara di banyak ruas jalan.
Mungkin sebagian dari pengendara tahu bahwa ETLE tidak berfungsi efektif sehingga jika pun mereka “melanggar” peraturan lalu lintas, maka mereka belum tentu akan terkena tilang atau denda. Nah, kali ini saya ingin melihatnya dari sudut kalayakan tilang dilakukan di suatu ruas jalan oleh pihak kepolisian.
Pelanggaran lalu lintas sesungguhnya bukan hanya terjadi pada ruas jalan di mana polisi akan mencegat dan melakukan pemeriksaan kendaraan. Dan pelanggaran bukan hanya soal kelengkapan surat dan kendaraan, namun juga soal kelengkapan jalan.
Jika kita bicara soal kelengkapan jalan, maka harus diakui bahwa mayoritas jalan nasional, provinsi, kabupaten dan kota, belum memiliki sertifikat layak fungsi. Karena tidak memiliki sertifikat layak fungsi, maka tentu saja pengendara seolah tidak ada penuntun dan pengarah agar mereka bisa terlihat tertib berlalu lintas.
Ada banyak jalan yang tidak memiliki marka, tidak ada bahu jalan, tidak ada lampu penerangan, tidak ada rambu batasan kecepatan dan rambu lainnya. Sehingga, ketertiban berlalu lintas menjadi sangat bergantung pada pengetahuan, pemahaman dan kepatuhan pengendara itu. Dan ini adalah bagian yang paling sulit untuk terwujud jika mengandalkan “kesadaran” pengendara. Jadi kelengkapan jalan adalah hal yang seharusnya terpenuhi, ketika ada pengendara yang tidak mematuhi rambu-rambu di jalan, maka di situlah pihak pengendara boleh ditilang.
Kalau kita lihat persyaratan kelayakan fungsi jalan maka ada banyak sekali jalan yang tidak layak fungsi. Kita berharap ada penegakan aturan berlalu lintas yang sejalan dengan kelengkapan jalan. Sehingga tolok ukur ketidaktertiban bukan hanya di kertas dan diskresi. Tetapi memang segala bentuk aturan tersebut terpampang di ruas jalan. Sehingga pengendara menjadi tahu soal aturan apa yang berlaku di jalan tersebut dan jika melanggar aturan berarti mereka tidak boleh komplain jika ditertibkan.
Jika jalan yang ada ternyata tidak memiliki sertifikat layak fungsi, sebagai akibat dari kondisi geometrik jalannya yang tidak standar, serta poin keamanan dan keselamatan jalan lainnya, maka secara berkeadilan seharusnya pengendara tidak boleh ditilang meskipun ada razia. Karena razia itu dilakukan pada ruas jalan yang memang sudah layak fungsi.
Hal ini disampaikan bukan soal berpihak pada pengendara yang melanggar. Namun soal tertib aturan di pelaksanaan pembangunan jalan, manajemen lalu lintas, dan penegakan aturan oleh pemerintah. Sehingga jalan raya kita akan semakin rapi, tertib, aman dan nyaman. Dengan begitu, pengendara juga menjadi terarahkan oleh rambu/penanda “pengarah” lalu lintas.
Jika aturan sertifikat kelayakan jalan ini dapat berlaku di seluruh ruas jalan raya kita, maka para pengendara harus siap-siap ditilang atau bahkan dihukum karena melanggar aturan di jalan raya. Apalagi aturan soal kelayakan jalan ini sudah diatur dalam peraturan yang berlaku. Pihak PU, kepolisian dan perhubungan sudah tahu adanya aturan ini.
Dikutip dari Kompas.com, Jumat 19 Mei 2023.
