Jakarta – Fusilatnews..— Menanggapi pernyataan Jusuf Kalla, bahwa pemerintah harus membayar 1000 Trillion setiap tahunnya, Sri Mulyani buka suara. Ia tidak menyangkal. Tetapi Sri selanjutnya merespon seperti ini; “pengelolaan pembayaran utang pemerintah masih terjaga dan sudah sesuai dengan strategi pembiayaan yang dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)”.
Jumlah besaran kewajiban pembayaran utang pemerintah setiap tahunnya tengah menjadi sorotan. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan utang pemerintah di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. JK menyebutkan, utang pemerintah semakin membesar, setiap tahunnya pemerintah perlu membayar Rp 1.000 triliun untuk kewajiban utang. Hal itu dia sampaikan saat menyampaikan pidato dalam hari ulang tahun (HUT) ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).
Menanggapi pernyataan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pembayaran utang pemerintah masih terjaga dan sudah sesuai dengan strategi pembiayaan yang dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, ia tidak membenarkan atau menampik pernyataan
Mulyani pun berkilah “Kalau kita lihat dari data-data dan pengelolaan utang setiap tahun, kita tahu beberapa utang ada jangka waktunya, jadi kita pasti untuk yang tempo maupun pembayaran utang sudah dalam APBN,” kata dia di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (23/5/2023). Lantas sebenarnya berapa biaya per tahun yang harus dibayarkan pemerintah terkait utang yang dimiliki? Melansir data APBN KiTa edisi Kaleidoskop 2022, sepanjang tahun lalu realisasi pembayaran terkait utang mencapai sekitar Rp 467,5 triliun. Nilai tersebut terdiri dari pembayaran bunga utang, pembayaran cicilan pokok utang luar negeri, serta pembayaran cicilan pokok utang dalam negeri.
Adapun biaya yang dikeluarkan paling besar ialah untuk pembayaran bunga utang yakni sebesar Rp 386,3 triliun, kemudian untuk cicilan pokok utang luar negeri Rp 79,3 triliun, dan cicilan pokok utang dalam negeri sebesar Rp 1,9 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni 2021, tercatat pembayaran biaya utang pemerintah memang meningkat. Tercatat pada 2021 total pembayaran utang pemerintah mencapai Rp 427,1 triliun. Walaupun pembayaran utang pada 2022 mengalami kenaikan, nilai realisasi pembayaran utang pemerintah jauh di bawah nilai yang disebutkan oleh JK, yakni sebesar Rp 1.000 triliun per tahun. Namun realisasi pembayaran utang pada 2022 menjadi pembayaran utang pemerintah paling tinggi pada era Jokowi.
Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Jusuf Kalla mengatakan, ekonomi Indonesia memiliki permasalahan baik di dalam maupun luar negeri, khususnya utang luar negeri yang semakin menumpuk. Petinggi Partai Golkar ini menegaskan, pembayaran utang luar negeri Indonesia menembus angka terbesar sepanjang sejarah republik ini berdiri. “Pak AHY tadi mengatakan utang besar, betul, setahun bayar utang lebih Rp 1.000 triliun, terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka,” kata dia.
