Fusilatnews – Pasca lengser dari kursi kekuasaan, Joko Widodo—mantan presiden yang pernah dielu-elukan sebagai simbol kesederhanaan dan harapan rakyat kecil—kini tampil dalam wajah yang berbeda. Bukannya merefleksikan warisan kepemimpinannya dengan kebesaran jiwa, ia justru melontarkan tuduhan bahwa ada “agenda politik besar” di balik gelombang kritik terhadap dirinya dan keluarganya. Sungguh sebuah pernyataan yang terdengar absurd dan ironi, apalagi datang dari seseorang yang selama sepuluh tahun terakhir justru sangat mahir memainkan agenda politik itu sendiri.
Yang menjadi pertanyaan publik: Agenda politik siapa yang ia maksud? Siapa yang sedang bermain politik, jika bukan dirinya sendiri ketika anaknya melenggang menjadi wakil presiden dengan cara-cara manipulatif? Siapa yang membuka celah lahirnya distrust publik jika bukan dirinya sendiri, ketika ijazahnya dipertanyakan namun ia tak kunjung membuka dokumen aslinya kepada rakyat?
Ketika Kritik Disebut Agenda Politik
Istilah “agenda politik” adalah istilah yang sah dalam demokrasi. Kritik terhadap penguasa adalah bagian dari dialektika politik. Tapi ketika kritik ilmuwan, akademisi, ulama, aktivis, relawan, hingga rakyat biasa dianggap sebagai bagian dari konspirasi atau agenda tertentu, maka yang sedang terjadi bukanlah respons bijak dari seorang negarawan, melainkan reaksi panik dari seorang mantan penguasa yang takut pada kebenaran yang terlanjur terbuka.
Agenda politik yang dituding Jokowi bukanlah konspirasi yang direkayasa oleh musuh politik. Ia adalah hasil dari akumulasi panjang luka, kebohongan, manipulasi, dan pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi yang justru dilakukan selama masa kekuasaannya sendiri. Sebuah agenda politik—jika boleh disebut demikian—yang disusun dan dijalankan secara sistematis sejak ia mulai menguasai alat-alat negara, mengatur arah peradilan, dan membentuk dinasti kekuasaan.
Agenda Politik Sebenarnya Sudah Terjadi 10 Tahun Lalu
Mari kita tarik ke belakang. Jika Jokowi merasa hari ini sedang terjadi agenda politik untuk menjatuhkan nama baiknya, maka publik justru bertanya: Agenda politik siapa yang menyebabkan…
- 800 lebih petugas KPPS wafat tanpa investigasi serius dan dianggap sebagai hal “wajar” dalam demokrasi terbesar ketiga di dunia?
- Ratusan aktivis dipenjara, dari Gus Nur hingga Bambang Tri, hanya karena kritik dan pendapat?
- Tragedi berdarah KM 50, di mana nyawa enam anak bangsa hilang dalam peristiwa pembunuhan yang hingga kini kabur penyelesaiannya?
- 135 orang tewas di Kanjuruhan, dalam peristiwa mematikan yang menunjukkan betapa nyawa rakyat tak berharga di mata aparat?
- Kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, termasuk yang diangkat OCCRP—organisasi investigatif global yang menempatkan Indonesia dalam sorotan sebagai sarang koruptor kelas dunia?
- Rekayasa hukum Mahkamah Konstitusi, untuk meloloskan syarat usia bagi sang anak yang tidak memenuhi kualifikasi moral, kompetensi, maupun integritas sebagai pemimpin bangsa?
- Kebohongan mobil Esemka, yang dijual sebagai simbol nasionalisme padahal hanyalah mitos yang gagal diwujudkan?
- Pembakaran Pasar Pramuka Pojok, yang oleh banyak pihak dikaitkan dengan upaya menghapus jejak kasus ijazah palsu yang tak pernah mau dibuka ke publik?
- Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang dipaksakan di tengah krisis utang negara yang kini menembus Rp 8.000 triliun?
- Proyek-proyek bermasalah seperti Rempang dan reklamasi, yang menggusur warga dan merusak lingkungan atas nama kemajuan semu?
Bukankah semua ini adalah bagian dari agenda besar politik yang selama ini ditutupi, disulap menjadi narasi pencapaian, dan dibungkus oleh media serta para buzzer bayaran?
Gelombang Kesadaran dan Pembongkaran
Hari ini, narasi besar itu mulai runtuh. Satu per satu lapisan kebohongan dan tipu daya mulai terbuka. Yang menyuarakannya bukan hanya lawan politik, tapi juga mantan pendukung. Bukan hanya oposisi, tapi juga ilmuwan dan tokoh-tokoh independen yang selama ini diam.
Ini bukan semata dendam politik. Ini adalah gelombang kesadaran nasional—di mana rakyat mulai berani bertanya: “Apa yang sebenarnya terjadi dalam 10 tahun terakhir?” Dan gelombang ini tidak bisa dihentikan dengan framing, tudingan, apalagi intimidasi.
Ketika semua orang mulai bicara—dari kampus hingga pondok pesantren, dari alumni relawan hingga anak-anak muda di media sosial—maka itu artinya rakyat sudah jengah. Mereka tak mau lagi dibohongi, dikendalikan, dan dibungkam atas nama stabilitas politik yang palsu.
Gejala Autoimun Kekuasaan
Dalam dunia kedokteran, autoimun adalah penyakit ketika tubuh menyerang dirinya sendiri karena gagal mengenali mana yang musuh, mana yang bagian dari dirinya. Dan apa yang terjadi pada Jokowi pasca turun dari kursi presiden sangat mirip dengan itu.
Kekuasaan yang dulu ia bentuk kini menyerangnya balik. Kepercayaan yang dulu ia bangun kini runtuh oleh pengkhianatannya sendiri. Pendukung yang dulu memujanya kini justru menyuarakan kritik paling tajam.
Inilah penyakit kekuasaan yang gagal berdamai dengan kritik. Yang tidak siap menerima pembongkaran kebenaran. Yang merasa dirinya adalah korban, padahal sejatinya ia adalah dalang dari kerusakan itu sendiri.
Penutup: Rakyat Tidak Lupa
Sejarah mencatat, rakyat Indonesia punya ingatan panjang. Ia mungkin diam dalam waktu tertentu, tapi bukan berarti lupa. Dan kini, ketika memori kolektif itu bangkit, maka tidak ada tempat bagi kebohongan untuk terus hidup.
Jika Jokowi merasa bahwa semua ini adalah agenda politik untuk menjatuhkannya, maka ia salah besar. Ini bukan agenda untuk menjatuhkan siapa-siapa. Ini adalah agenda untuk menegakkan kebenaran. Agenda untuk membersihkan demokrasi dari luka yang telah menganga selama satu dekade.
Dan seperti kata pepatah lama: “Kebenaran mungkin tertunda, tapi ia tak pernah bisa ditaklukkan.”
