Fusilatnews – Politik di Indonesia kini makin gamblang mempertontonkan wajah aslinya: bukan soal ide, bukan soal gagasan, tapi soal garis darah. Kaesang Pangarep, putra bungsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bukan karena prestasi politiknya, bukan pula karena rekam jejak atau kontribusi besar pada partai, melainkan karena satu alasan sederhana: ia anak Jokowi.
Tidak ada penjelasan lain yang lebih masuk akal. PSI—yang dulu mengaku hadir sebagai partai anak muda, progresif, antikorupsi, dan meritokratis—kini menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada seseorang yang bahkan belum punya jam terbang politik satu periode pun. Kaesang menjadi ketua umum dalam waktu singkat setelah masuk ke partai. Jika bukan karena statusnya sebagai putra presiden, mustahil ia bisa melompat langsung ke pucuk pimpinan partai.
Dan kini, setelah sang ayah tak lagi menjabat sebagai presiden, PSI justru secara terbuka membuka peluang bagi Jokowi untuk menjadi Ketua Dewan Pembina partai. Kaesang pun tak berupaya menutupi atau menjaga jarak dari isu tersebut. Dengan enteng, ia hanya berkata, “Itu bukan kewenangan saya, tanya ke dewan pendiri partai,” seolah menegaskan bahwa semua ini sudah diatur dan tinggal diumumkan secara formal.
Ini adalah puncak dari politik dinasti yang semakin terang-terangan dan kehilangan rasa malu. Jokowi, yang selama ini mencoba tampil sebagai pemimpin sederhana, justru meninggalkan jejak yang sangat feodal dalam politik kita. Alih-alih mendorong kaderisasi dan regenerasi yang sehat di partai politik, ia malah membuka jalan bagi anaknya untuk langsung menempati posisi elit, lalu disusul dirinya sendiri untuk duduk sebagai “pembina” di belakang layar.
Apakah publik percaya bahwa PSI benar-benar melihat kapasitas Kaesang sebagai pemimpin? Ataukah PSI hanya ingin mengamankan pengaruh Jokowi demi kepentingan elektoral semata? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak dijawab secara jujur oleh PSI, karena mereka kini lebih sibuk membungkus persekongkolan politik ini sebagai “konsolidasi anak muda” dan “kejutan” dalam kongres partai.
Yang sebetulnya terjadi adalah sangat sederhana: Kaesang menjadi Ketua Umum PSI karena Jokowi adalah mantan Presiden RI. Karena ia punya akses ke kekuasaan, ke media, dan ke jaringan politik yang kuat. Ia bukan representasi meritokrasi, melainkan simbol bahwa politik kita masih dikuasai oleh “keluarga penguasa.”
Jika situasi ini dibiarkan tanpa kritik, tanpa perlawanan, maka publik secara tidak langsung telah mengizinkan demokrasi berubah menjadi monarki. Bukan raja dan pangeran secara formal, tapi simbol dan struktur kekuasaan yang diwariskan dari ayah ke anak, lalu dilegitimasi oleh partai-partai yang kehilangan prinsip.
Demokrasi bukan soal siapa anak siapa. Demokrasi seharusnya tentang siapa yang punya gagasan, siapa yang bekerja keras, siapa yang layak karena prestasinya. Tapi dalam kasus Kaesang dan PSI, semuanya dibalik. Nama besar Jokowi dijadikan tiket masuk, lalu dijadikan tameng untuk membungkam kritik. Dan yang lebih menyedihkan: semua ini dilakukan dengan senyum, cengengesan, dan slogan kekinian.
PSI boleh bicara soal harapan baru. Tapi kenyataannya, mereka justru mewarisi pola lama: menjadikan partai sebagai alat keluarga, bukan sebagai ruang gagasan. Dan Kaesang, betapapun keras dia menyangkal, adalah Ketua Umum bukan karena dirinya—tetapi semata-mata karena dia anak dari Joko Widodo.
