Fusilatnews – Di tengah hiruk-pikuk pemberantasan korupsi yang semakin kehilangan arah, kasus dugaan korupsi proyek Base Transceiver Station (BTS) 4G dan proyek lainnya di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)—yang dikenal publik sebagai kasus Judol (Judi Online)—menyimpan sebuah paradoks besar. Sejumlah tersangka telah ditetapkan, bahkan beberapa di antaranya telah duduk di kursi pesakitan, namun satu nama yang kerap disebut-sebut dalam polemik publik masih nyaman di kursi menteri: Budi Arie Setiadi.
Sebagai Menteri Kominfo sekaligus Ketua Umum Projo—organ relawan Jokowi yang menjadi tulang punggung kekuasaan—Budi Arie seolah berdiri di luar pusaran tanggung jawab. Padahal, sebagai pemimpin lembaga yang diberi mandat untuk memberantas judi online, ia justru disorot karena kegagalan masif yang berujung pada bocornya dana negara dan dugaan keterlibatan sejumlah oknum dalam praktik kotor itu.
Lalu, pertanyaan publik pun menggelora: Mengapa Budi Arie belum ditetapkan sebagai tersangka?
Teater Hukum dan Simbol Kekuasaan
Proses hukum di Indonesia seringkali menyerupai panggung teater. Ada aktor yang digiring ke depan layar sebagai tumbal, ada pula yang tetap berada di balik layar karena memiliki “garansi politik”. Dalam konteks ini, posisi Budi Arie tidak bisa dilepaskan dari jejaring kekuasaan yang membentang dari istana hingga ke partai-partai politik.
Sebagai tokoh relawan garis keras Jokowi, Budi bukan sekadar menteri teknis. Ia adalah simbol loyalitas politik yang tak tergantikan dalam sistem patronase. Maka, jika aparat penegak hukum bergerak terlalu jauh ke arahnya, artinya mereka harus siap berhadapan dengan gelombang politik yang jauh lebih besar dari sekadar kasus BTS atau Judol.
Keluhan dari Ruang Tahanan
Sementara itu, dari balik jeruji, keluhan para tersangka mulai terdengar seperti suara-suara kesepian dari ruang interogasi yang dingin. Beberapa dari mereka merasa telah dijadikan kambing hitam, dikorbankan demi menyelamatkan “pemain besar” yang duduk di kursi kekuasaan. Dalam berbagai laporan media, bahkan ada terdakwa yang secara tidak langsung menyentil ketidakhadiran sang menteri dalam proses hukum.
“Lho, kami ini hanya pelaksana. Semua ini disetujui oleh kementerian. Tapi kenapa kami yang dikorbankan?” begitu kira-kira keluhan yang bocor ke publik melalui pengacara dan keluarga mereka.
Keluhan ini bukan tanpa alasan. Dalam sistem pemerintahan, apalagi kementerian, tidak ada proyek strategis yang bisa berjalan tanpa restu politik dan administratif dari level tertinggi. Maka ketika proses hukum hanya berhenti pada para bawahan, publik pun semakin curiga bahwa hukum telah menjadi alat untuk melindungi, bukan mengadili.
Dua Wajah Penegakan Hukum
Yang menyakitkan adalah kenyataan bahwa penegakan hukum di negeri ini tampak memiliki dua wajah. Wajah pertama adalah tegas terhadap yang lemah, terburu-buru menetapkan tersangka, memamerkan barang bukti, dan melakukan ekspos besar-besaran. Wajah kedua adalah lunak terhadap yang punya kuasa, penuh pertimbangan, mengulur waktu dengan dalih “masih pendalaman”.
Budi Arie, hingga hari ini, masih dilindungi oleh wajah kedua itu.
Narasi yang Berbahaya
Jika penegakan hukum hanya menjerat ikan-ikan kecil dan membiarkan hiu-hiu besar berenang bebas, maka yang lahir adalah ketidakpercayaan publik. Hukum tak lagi menjadi panglima, melainkan alat negosiasi dan perlindungan politik. Ini adalah narasi berbahaya, sebab ketika keadilan menjadi selektif, maka negara kehilangan legitimasinya di mata rakyat.
Akankah Rakyat Melupakan?
Pemerintah boleh berharap publik akan lelah, isu akan berlalu, dan Budi Arie akan tetap di singgasananya. Tapi sejarah Indonesia mengajarkan satu hal: rakyat bisa diam, namun tidak bodoh. Ketika waktu yang tepat tiba, dan ketika momentum politik berubah, kasus-kasus yang sengaja ditahan bisa kembali menghantam dengan kekuatan yang lebih besar. Dan saat itu terjadi, bukan hanya reputasi pribadi yang hancur, tapi juga kepercayaan terhadap seluruh sistem pemerintahan.
Penutup
Kasus Judol bukan hanya soal dana triliunan rupiah yang raib. Ia adalah cermin betapa rusaknya sistem hukum dan tata kelola negara. Selama aktor-aktor utama belum tersentuh, dan selama hukum masih tebang pilih, maka kita semua sedang menonton sebuah sandiwara besar: drama pengorbanan anak buah untuk melindungi para penguasa.
Dan selama Budi Arie masih belum ditetapkan sebagai tersangka, pertanyaan publik akan terus menggantung: Siapa sebenarnya yang sedang kita lindungi?
