Fusilatnews – Melihat. Percaya. Dulu sederhana itu. Mata manusia adalah saksi kebenaran. Foto, video, pidato—apa yang tampak nyata, itulah yang dipercaya. Tapi di era AI, pepatah itu mulai goyah. Deepfake. Generative AI. Informasi bisa dibuat, diubah, disebar secepat kilat.
Dan di sini, politik bertemu teknologi. Pemerintah bisa tampil meyakinkan. Klaim dipoles. Data diubah. Narasi dibuat sedemikian rupa agar terlihat “benar”. Contoh? Klaim pembangunan Ibu Kota Nusantara yang digembar-gemborkan sebagai proyek monumental, tapi fakta di lapangan menunjukkan biaya fantastis dan banyak janji pendidikan, pertanian, serta kesejahteraan rakyat justru terabaikan. Mata melihat kemegahan, tapi akal harus menilai.
Jokowi, seperti banyak pemimpin di era digital, menghadapi godaan besar: memanfaatkan visual, narasi, dan teknologi untuk membentuk persepsi publik. Video pidato yang diedit, infografik yang tampak solid, statistik yang dikemas menarik—semua bisa membuat rakyat percaya, padahal realitasnya berbeda. Mata menangkap kebenaran, tapi seringkali tertipu oleh kemasan digital.
Di era AI, berbohong menjadi lebih “mudah” dan lebih berbahaya. Narasi bisa disebar massal. Deepfake bisa membuat seolah-olah pejabat negara berbicara, mengumumkan kebijakan, atau menyatakan fakta yang tidak pernah ada. Media sosial jadi medan pertempuran opini. Mereka yang percaya mata saja, mudah terseret. Mereka yang skeptis, yang memverifikasi fakta, tetap bisa memisahkan realitas dari ilusi.
Contoh konkret: Upacara 17 Agustus di IKN yang menghabiskan Rp 87 miliar dibandingkan Rp 53 miliar di Jakarta. Di layar dan media, terlihat megah, penuh kemeriahan. Klaim pembangunan sebagai simbol kemajuan. Tapi faktanya, rakyat melihat pengeluaran besar sementara pendidikan, garam, beras, jagung—komoditas pokok—masih impor. Mata melihat kemegahan, akal menolak klaim kemajuan.
Ini bukan sekadar soal uang atau proyek. Ini soal kontrol persepsi publik. Di era AI, pemerintah bisa mengedit kenyataan agar sesuai narasi politik. Video dipoles, foto dipilih, statistik dikemas. Mata bisa percaya. Akal harus bertindak. Rakyat harus skeptis.
Dan di sinilah pepatah lama berubah: “Seeing is believing” kini harus diperbarui menjadi “Seeing, verifying, reasoning is believing.” Tidak cukup melihat pidato, video, atau klaim di media. Kita harus memverifikasi, memahami konteks, menilai fakta, baru percaya.
Jokowi, atau siapapun pemimpin, bisa “membeli” kepercayaan dengan kemegahan visual dan narasi digital. Tapi AI juga memberi rakyat senjata baru: kemampuan memeriksa fakta, membandingkan data, dan menganalisis klaim. Mata bisa dibohongi. Akal tidak bisa.
Di era ini, rakyat tidak bisa lagi hanya menjadi penonton. Kita harus menjadi detektif realitas. Kita harus menuntut transparansi. Kita harus mempertanyakan narasi. Dan kita harus menegaskan satu hal: kebenaran tidak bisa dipalsukan, akal tidak bisa dibohongi, rakyat tidak bisa terus ditipu.
Tempo dunia cepat. Media sosial liar. Video viral, infografik megah, pidato menawan. Mata bisa menangkap. Otak harus menimbang. Akal harus memutuskan. Seeing is believing? Masih berlaku. Tapi relevansi itu bersyarat: lihat, periksa, pikirkan, baru percaya.
Dan di era AI ini, rakyat punya senjata terakhir: skeptisisme, penalaran kritis, dan keberanian untuk menolak kebohongan yang dibungkus teknologi. Mata bisa dibohongi. Otak tidak.
