Jakarta, FusilatNews – Menteri Lingkungan Hidup Ir. M. Jumhur Hidayat, M.Si. menegaskan bahwa pembangunan berbasis lingkungan menjadi salah satu strategi utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional tanpa mengorbankan kelestarian alam. Salah satu program yang diyakini akan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat adalah Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih).
Menurut Jumhur, koperasi tersebut akan berperan sebagai agen distribusi berbagai program subsidi pemerintah, termasuk pupuk dan kebutuhan ekonomi masyarakat desa, sehingga aktivitas ekonomi akan tumbuh hingga menjangkau wilayah-wilayah terpencil.
“Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi soko guru ekonomi rakyat. Bahkan di kawasan hutan sekalipun ekonomi masyarakat akan menjadi ramai,” ujarnya saat menjadi keynote speaker dalam Seminar Series Program Studi Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional (Unas), Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Dalam paparannya, Jumhur menjelaskan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup kini memegang peran strategis dalam mengawal pembangunan berbasis lingkungan. Berbagai aktivitas usaha yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam, termasuk perdagangan karbon, pengelolaan sampah, rehabilitasi mangrove, hingga investasi di sektor lingkungan, berada dalam ruang lingkup kewenangan kementerian yang dipimpinnya.
Ia menambahkan, berbagai perizinan, termasuk yang berkaitan dengan perusahaan pertambangan, harus tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan lingkungan.
“Yang terpenting adalah pembangunan berjalan tanpa merusak lingkungan. Semua pihak harus mematuhi aturan yang berlaku,” tegasnya.
Soroti Praktik Eksploitasi SDA
Dalam kesempatan tersebut, Jumhur juga menyinggung praktik eksploitasi sumber daya alam yang dinilai hanya mengejar keuntungan ekonomi semata. Ia menyatakan pemerintah berkomitmen menghentikan praktik-praktik yang merugikan negara maupun masyarakat.
Menurutnya, Presiden Prabowo tengah membangun tata kelola yang lebih berkeadilan di tengah persaingan ekonomi global yang semakin liberal.
Ia juga menyoroti pengelolaan sektor pertambangan dan perkebunan sawit yang menurutnya harus memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat daerah. Pemerintah daerah, kata dia, dapat memperoleh porsi yang proporsional dalam pengelolaan sumber daya di wilayahnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Seminar Bahas Kebijakan Lingkungan
Seminar tersebut mengangkat tema “Perspektif Kritis Membedah Arah Kebijakan Pemerintah Prabowo Menanggulangi Kerusakan Lingkungan.”
Selain Jumhur Hidayat sebagai keynote speaker, hadir sebagai panelis Prof. Dr. Melati Ferianita Fachrul, Prof. Dr. Herman Hidayat, Dr. M. Joni, S.H., Dr. H.M.S. Kaban, M.Si., Dr. Fachruddin Mangunjaya, dan Dr. Ade Indriani Zuhri, dengan moderator Dr. Irma Indriani.
Acara berlangsung di Kampus Pascasarjana Universitas Nasional, Jalan Sawo Manila, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Ketua panitia, Assoc. Prof. Dr. Tb. Massa Djafar, dalam sambutan pembuka menyampaikan apresiasi atas kehadiran Jumhur Hidayat yang juga merupakan alumni Universitas Nasional.
Pada kesempatan itu juga disampaikan rencana pembentukan lembaga riset multidisiplin yang mengintegrasikan kajian ilmu politik dan lingkungan. Lembaga tersebut diharapkan menjadi wadah pengembangan riset sekaligus penyusunan rekomendasi kebijakan mengenai pembangunan berkelanjutan, dan direncanakan akan diluncurkan oleh Menteri Lingkungan Hidup.
Sejumlah akademisi, praktisi, dan tokoh masyarakat turut menghadiri seminar tersebut, di antaranya Slamet Ginting, Alfan Alfian, Eddy Guridno, Samjek, MC Nisrina, Prof. Helmi, Ais, Thomas, Safrizal, Sidik, Legisan, dan Hadi
