Jakarta, FusilatNews- Harus ada alasan yang signifikan, mengapa Jokowi melakukan perombakan kabinetnya, atau apa yang disebut dengan reshuffle itu. Setidaknya, ada beberapa hal yang teramat penting, yang harus berkaitan dengan perubahan yang berdampak kepada lahirnya kebijakan strategis dan kepentingan langsung untuk rakyat. Mari kita telanjangi, apa yang dapat kita baca, dari bongkar pasang kabinet kemarin, saat Charta Politica merelease hasil survey terbaru, yaitu tingkat kepuasan public atas kinerja Jokowi ~ Maruf Amin, ada pada angka 68% lebih itu.
Realitas yang sedang berkembang didalam kehidupan masyarakat saat ini, adalah harga-harga kebutuhan pokok yang terus beranjak. Naik Meroket, akibat dari situasi dalam negeri dan luar negeri yang tak dapat dihindari, seperti perang Rusia ~ Ukraina. Keluhan Jokowi, mengenai beban yang samakin besar terhdapan APBN adalah, disebabkan subsidi BBM yang besar, yaitu 500 Trilyun lebih. Bisa jadi karena harga minyak dunia, tinggi dan diam-diam, ternyata nilai mata uang rupiah kita pun turun hampir endekati Rp. 15.000/1USD.
Tingkat korupsi yang semakin massif disemua aspek, krisis kepemimpinan (perlu strong leader) seperti yang diungkapkan oleh Mahfud MD. Situasi sosial yang mengarah kepada perpecahan, seperti diungkapkan diawal Ketika menggulirkan Koalisi Indonesia Bersatu, dst.
Dalam rentan waktu kurang dari 3 tahun lagi Pemerintah Jokowi berakhir (Oktober 2024), alasan apa yang mendorong Jokowi melakukan langkah perombakan kabinet itu? Apakah mempunyai gebrakan program, sehingga kehadiran figure-figure Menteri yang baru itu, akan bekerja sekintas kilas, mencapai tujuan yang diinginkan? Atau karena Kahadiran Menteri-menteri baru itu, bisa menjadi actor of change dalam performance kabinetnya?
Jokowi menunjuk dua nama baru untuk menggantikan menteri yang dicopot. Salah satunya Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan. Zulhas menggantikan Mendag sebelumnya Muhammad Luthfi.
Lalu terdapat nama mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto yang dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Hadi menempati Sofyan Djalil yang telah menduduki jabatan itu sejak 2016 lalu.
Posisi wakil menteri di kabinet Jokowi juga akan mengalami perombakan. Salah satunya Sekretaris Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni juga dilantik menjadi Wakil Menteri ATR/BPN, menggantikan sesama kader PSI Surya Tjandra yang telah menduduki jabatan tersebut sejak 2019 lalu.
Sementara itu, Jokowi juga menempatkan dua orang pada posisi kosong wakil menteri dalam Negeri (Wamendagri) dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan.
Dua tokoh lain yakni Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, John Wempi Watipo dilantik sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) dan Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.
Dari komposisi dan DNA personal yang hadir di kabinet baru itu, adalah langkah reshuffle yang tercium lebih mengemuka yaitu, bau kepentingan Politik, untuk menghadapi Pemilu/Pilpres 2024. Para Ketua Umum Partai-partai yang berjaket Koalisi Indonesia Baru, semua sudah lengkap ada dibarisan korps Jokowi. Nuansa ini dibaca sebagai positioning, Capres dan Cawapres siapa yang akan diusung KIB, adalah bergolongan darah Jokowi.
Yang tidak kalah pentingnya, adalah nama Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto dan sejumlah nama-nama lainnya, seperti wasekjen PBB, pada posisi Wakil Menteri, tidak diamentral dapat menyelesaikan masalah-masalah secara holistic yang ada diarena jabatan baru-nya itu.
Bila meminjam istilah yang sering digunakan Jokowi “kalkulasi”, maka mereka dikalkulasi oleh para skondan-skondan Jokowi, sebagai actor-aktor yang pada saat Pilpres nanti, bisa menjadi singa-singa liar.
Karena itu perlu dikandangin?
Wallau alam bi sawabi
