Di suatu siang yang cerah, ketika langit tak terlalu biru dan isi kepala pejabat tak terlalu penuh, muncullah satu pernyataan dari seorang putra mahkota. Namanya Gibran Rakabuming Raka—anak raja yang sudah naik pangkat jadi wakil raja, entah karena prestasi atau karena garis keturunan yang mengalir seperti arus sungai Bengawan Solo di musim kemarau.
Kata Gibran, “Kemenyan itu sama berharganya dengan nikel.” Sebuah pernyataan yang begitu ringan diucapkan, seakan-akan logika itu cuma pelengkap penderita dalam kalimat ekonomi.
Mari kita bedah pernyataan ini seperti dokter forensik yang membelah mayat ide: kemenyan, saudara-saudara, adalah getah wangi dari pohon Styrax benzoin yang biasa dibakar di acara ruqyah, hajatan mistik, atau di pojok-pojok pasar kembang. Ia memang harum. Tapi menyamakan nilainya dengan nikel? Ini seperti menyamakan sandal jepit dengan sepatu kulit Italia, hanya karena sama-sama dipakai di kaki.
Yang lebih menyedihkan: pernyataan itu tidak datang dari ibu-ibu arisan, bukan pula dari penggila terapi aroma. Melainkan dari seorang wakil presiden terpilih, yang konon disiapkan untuk menjadi masa depan republik. Masa depan macam apa? Masa depan beraroma kemenyan?
Secara ekonomi, data tak pernah bohong. Ekspor nikel Indonesia mencapai lebih dari 30 miliar dolar per tahun, sedang ekspor kemenyan? Bahkan kalau semua kemenyan se-Indonesia dibakar bersamaan hingga mengharumkan langit Mekah dan Paris, nilainya tak akan menyentuh kuku jempol ekspor nikel. Tapi angka dan logika rupanya sudah tak penting di zaman ini. Yang penting: viral.
Kalau dalam benak Gibran, kemenyan punya nilai karena dipakai dalam parfum Gucci dan Louis Vuitton, itu menunjukkan betapa ekonominya dibentuk dari majalah lifestyle dan bukan dari buku laporan APBN. Padahal kemenyan hanya satu dari sekian banyak bahan aroma, bukan komoditas utama. Sama seperti menyebut “daun salam lebih bernilai dari beras karena dipakai di nasi goreng restoran bintang lima.” Mau ketawa, tapi ini nyata.
Kita seakan kembali ke zaman ketika kebodohan diberi mikrofon, dan dibungkus dengan retorika pseudo-intelektual. Bedanya, dulu orang bodoh malu. Sekarang, orang bodoh difasilitasi, diberi podium, lalu diapit ajudan.
Lebih celaka lagi, pernyataan ini dilontarkan saat pembekalan program pemerintah—artinya ini bukan sekadar celoteh di warung kopi. Ini nasihat negara. Maka wajar jika kita sebagai rakyat, yang masih mampu membedakan antara bumbu dapur dan bahan tambang, mulai bertanya-tanya: negara ini sedang dibawa ke mana? Ke masa depan digital? Atau kembali ke zaman kemenyan?
Saya tak anti kemenyan. Tapi mari kita kembalikan ia ke tempatnya: di altar doa, bukan di rapat ekonomi nasional. Bila negara ini mulai meletakkan harapan ekspor pada aroma mistis, maka sebaiknya kita mulai pasang dupa di Gedung DPR. Barangkali yang kita butuhkan bukan lagi kebijakan, tapi pemanggilan roh nenek moyang agar turun tangan.
Dan jika ini semua hanya bentuk kelakar, maka terlalu mahal biaya guyonan seorang pejabat. Sebab di republik ini, satu kebodohan pemimpin bisa menguap menjadi kebijakan yang menyengsarakan berjuta rakyat. Kita bukan lagi sedang mengendus kemenyan—kita sedang menghirup ketololan yang tercium sampai ke masa depan.
Penutup:
Gibran bukan sedang berdialog, ia sedang bermonolog dengan akalnya sendiri. Dan di tengah dunia yang makin kompleks, kita tak butuh pemimpin yang mabuk euforia atau kesurupan simbolisme. Kita butuh mereka yang sadar data, paham konteks, dan tahu kapan diam lebih baik daripada menyamakan kemenyan dengan nikel.
