Kunjungan Presiden Prabowo ke kediaman almarhum Afan Kurniawan bukan sekadar seremoni kosong. Di balik langkah resmi itu, tersimpan amarah dan kekecewaan rakyat yang memuncak terhadap kinerja Kapolri Listyo Sigit. Aparat keamanan yang seharusnya melindungi, justru menindas, menakut-nakuti, dan merampas hak rakyat. Ini bukan sekadar kegagalan administratif; ini penghinaan terhadap kepercayaan publik yang menetes dari luka panjang ketidakadilan.
Saatnya pil pahit diberikan: Kapolri mundur atau dipecat. Di banyak negara, ini norma—bukan aib. Menolak mundur adalah bentuk kesombongan pejabat yang menempatkan gengsi di atas kepentingan rakyat. Kepemimpinan tanpa tanggung jawab hanya menimbulkan chaos dan kerusakan bagi bangsa.
Persoalan jauh lebih besar. Sepuluh tahun era pemerintahan Jokowi telah menyaksikan rakyat terjepit, ditindas aparat yang seharusnya pelindung. Sementara itu, DPR dan MPR hidup mewah, mengabaikan penderitaan rakyat yang menjerit di jalanan. Ketidakadilan ini sudah menipiskan kesabaran rakyat. Gelombang kemarahan kini tak terbendung.
Gerakan rakyat ini hanya bisa redam bila Kapolri Listyo Sigit mengambil langkah tegas: mundur. Tapi itu belum cukup. Luhut, Tito, dan mantan menteri era Jokowi harus mempertimbangkan moralitas mereka. Mundur atau setidaknya menyatakan pertanggungjawaban publik atas kegagalan mereka adalah tindakan minimum yang harus dilakukan sekarang, bukan besok.
Para pimpinan DPR dan MPR juga tidak bisa lagi bersembunyi di balik protokol atau retorika kosong. Mereka harus minta maaf kepada rakyat dan berjanji, melalui tindakan nyata, untuk menjalankan tugas sebagai wakil rakyat sejati. Rakyat bukan sekadar angka statistik atau bahan pencitraan; mereka adalah inti legitimasi kekuasaan.
Jika pil pahit ini ditelan dengan keberanian, pemerintah akan menyehatkan dirinya sendiri. Jika diabaikan, kemarahan rakyat akan terus membesar, dan demokrasi, yang seharusnya menjadi perisai rakyat, akan hancur di tangan mereka yang gagal menjalankan amanah.
Sekarang waktunya nyata: Kapolri mundur atau dipecat. Para elit politik era Jokowi harus berdiri di garis pertanggungjawaban. Tidak ada tempat untuk kesombongan di hadapan rakyat yang sudah kehilangan kesabaran.
