Oleh :Damai Hari Lubis – Pengamat Hukum & Politik Mujahid 212.
Prabowo Subianto, yang akan dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024, tentu memiliki kecerdasan yang lebih unggul dibandingkan dengan Jokowi. Hal ini didasarkan pada latar belakang Prabowo sebagai Letnan Jenderal (Purn.) TNI, lulusan akademi militer, dan mantan Komandan Kopassus.
Sementara itu, pendidikan Jokowi hingga saat ini masih menjadi misteri dan terus dipertanyakan oleh publik melalui berbagai media sosial, seringkali disertai dengan penghinaan terhadap Jokowi. Namun, Jokowi tetap tak bergeming menghadapi isu ini.
Masyarakat yang peduli terhadap penegakan hukum mencurigai keaslian ijazah Jokowi dan kemudian melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengetahui eksistensi dan keabsahannya. Keaslian atau kepalsuan ijazah ini menyangkut kejujuran serta nilai moralitas (role model) yang seharusnya dimiliki oleh seorang presiden.
Dengan latar belakang yang berbeda dari kedua tokoh bangsa ini, dapat dipastikan bahwa kredibilitas dan kapasitas kepemimpinan Prabowo jauh di atas rata-rata kemampuan dan ketegasan Jokowi. Oleh karena itu, Prabowo dipandang lebih agresif.
Agresivitas Prabowo Dikte Jokowi
Meskipun Prabowo Subianto belum dilantik sebagai Presiden RI, namun agresivitasnya sudah terlihat jelas.
Prabowo menunjukkan inisiatif cepat dan tanggap (agresif dan progresif) terkait konflik yang sedang berlangsung di Gaza, Palestina. Hal ini terungkap saat ia menjadi pembicara di The International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 2024, Singapura, pada Sabtu, 1 Juni 2024.
Prabowo menyatakan bahwa ia siap mengirim pasukan RI sebagai penjaga perdamaian di Gaza, Palestina.
Barulah kemudian, pada 6 Juni 2024, muncul kabar bahwa Jokowi memberikan perintah kepada Prabowo terkait bantuan ke Palestina. Hal ini tampaknya hanya pola “menghapus dikte Prabowo kepada Jokowi agar Jokowi tidak kehilangan muka.”
Meskipun Prabowo Subianto belum dilantik sebagai Presiden RI, agresivitasnya sudah terlihat jelas.
Prabowo menunjukkan inisiatif cepat dan tanggap (agresif dan progresif) terkait konflik yang sedang berlangsung di Gaza, Palestina. Hal ini terungkap saat ia menjadi pembicara di The International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 2024, Singapura, pada Sabtu, 1 Juni 2024. Prabowo menyatakan bahwa ia siap mengirim pasukan RI sebagai penjaga perdamaian di Gaza, Palestina.
Barulah kemudian, pada 6 Juni 2024, muncul kabar bahwa Jokowi memberikan perintah kepada Prabowo terkait bantuan ke Palestina. Hal ini tampaknya hanya pola “menghapus dikte Prabowo kepada Jokowi agar Jokowi tidak kehilangan muka.”
Selain itu, Prabowo juga berani dan tegas memasuki area yang berada di luar Kementerian Pertahanan. Prabowo mengatakan, “Pihaknya selaku pemerintah baru nantinya akan mempelajari terlebih dahulu program Tapera, apakah cocok untuk kebutuhan rakyat.”
Pernyataan ini secara tegas menyatakan bahwa dirinya saat ini tidak berkenan terhadap Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat), program yang dilahirkan oleh Jokowi dan tidak populer karena dirasakan masyarakat bakal mencekik mereka.
Diharapkan kebijakan nasional progresivitas Prabowo ke depan akan terus pro-rakyat, termasuk menghentikan proyek pembangunan IKN yang sebagian menggunakan APBN serta akan terus menimbulkan timbunan hutang negara ini dari pihak asing.
Banyak analisa dari para tokoh ekonomi yang menyatakan bahwa proyek IKN bakal stagnan dalam perjalanannya, sehingga mubazir dan hanya menghambur-hamburkan ratusan triliun.
Khususnya perihal proyek IKN, terlihat Prabowo saat ini sudah tidak banyak berkomentar (dukungan masif), tidak seperti Luhut Binsar Panjaitan, Zulfikar Hasan, dan Ridwan Kamil yang masih menggelora.
