Iiyama-Shi – Di tengah tantangan pembangunan daerah, langkah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, layak mendapat apresiasi. Dalam satu arahannya yang cukup berani, ia menyoroti ketimpangan antara besarnya penerimaan daerah dari pajak kendaraan bermotor dengan minimnya return atau pengembalian dari pemerintah dalam bentuk pembangunan infrastruktur. Sebuah pernyataan yang tidak hanya mengindikasikan kepekaan terhadap keadilan fiskal, tetapi juga menggambarkan keberanian seorang pemimpin daerah dalam memperjuangkan hak rakyatnya.
Apa yang dikatakan Dedi Mulyadi bukanlah keluhan tanpa dasar. Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, yaitu lebih dari 50 juta jiwa per 2024. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah terbesar, khususnya di provinsi padat seperti ini. Namun, jalan-jalan rusak, kemacetan parah, dan minimnya angkutan umum yang memadai menjadi bukti nyata bahwa pendapatan besar itu belum sepenuhnya kembali dalam bentuk pelayanan publik yang layak. Ada jurang besar antara apa yang dikutip dari masyarakat dan apa yang mereka terima kembali.
Sebaliknya, pengalaman pribadi saya di Jepang, tepatnya di kota kecil bernama Iiyama (Iiyama-shi) di Prefektur Nagano, menunjukkan wajah lain dari keberpihakan negara. Iiyama hanyalah kota kecil dengan jumlah penduduk sekitar 19.000 jiwa. Sudah barang tentu, kontribusi pajak mereka terhadap anggaran nasional sangat kecil jika dibandingkan dengan kota-kota besar seperti Tokyo atau Osaka. Namun, kehadiran jalur Shinkansen Hokuriku Line di kota ini – moda transportasi tercepat dan termegah di Jepang – menjadi simbol komitmen negara dalam membangun dari pinggiran.
Mewah? Barangkali. Tapi lebih dari itu, ini adalah bentuk investasi jangka panjang yang strategis. Kini, Iiyama semakin dikenal dunia karena memiliki daya tarik wisata sepanjang tahun – mulai dari salju yang menawan di musim dingin hingga keindahan lembah dan bukit di musim panas. Kehadiran Shinkansen membuat akses semakin mudah, wisatawan meningkat, dan roda ekonomi pun bergerak. Negara memang mengeluarkan dana besar, tapi return-nya justru datang dalam bentuk pertumbuhan ekonomi lokal dan pemerataan pembangunan.
Apa yang dilakukan Jepang, terutama terhadap kota-kota kecil seperti Iiyama, adalah cermin dari konsep “negara hadir” secara substansial, bukan sekadar simbolik. Negara tidak menilai kelayakan suatu proyek hanya dari potensi keuntungan fiskal jangka pendek, melainkan dari dampak sosial dan strategis yang lebih luas.
Kembali ke Jawa Barat, harapan kita adalah agar keberanian Dedi Mulyadi ini menjadi titik tolak lahirnya kesadaran baru dalam pemerintahan: bahwa pembangunan tidak boleh hanya mengikuti jejak-jejak ekonomi besar semata, tetapi juga harus menyusuri jalan-jalan sempit tempat rakyat biasa menggantungkan harapan.
Perbandingan ini bukan semata-mata untuk menyanjung negeri orang. Tapi justru untuk mengingatkan kita bahwa keadilan pembangunan bukanlah impian utopis. Ia bisa menjadi kenyataan jika ada kemauan politik yang kuat, jika negara bersedia hadir tidak hanya untuk mereka yang kuat secara ekonomi, tapi juga bagi mereka yang selama ini tertinggal dalam diam.
