Fusilatnews – Publik menaruh perhatian besar saat Thomas Lembong dan Hasto Kristiyanto menghadapi proses hukum yang semestinya membuka tabir dugaan kejahatan yang melibatkan kekuasaan. Di ruang sidang, keadilan diuji. Fakta dan bukti dipertaruhkan. Namun, anehnya, partai politik yang seharusnya menjadi garda etika dan penjaga integritas demokrasi justru tidak bergeming sedikit pun.
Selama proses peradilan berlangsung – ketika publik haus akan penjelasan, ketika media mengangkat pertanyaan kritis, ketika integritas lembaga peradilan sedang dipertaruhkan – tak satu pun partai politik bersuara. Tidak ada tekanan moral, tidak ada sorotan etik, tidak ada desakan agar proses hukum berjalan dengan bersih dan transparan. Mereka memilih diam. Bisu. Acuh.
Diamnya partai-partai ini bukan karena tidak tahu, tapi karena tidak peduli. Bagi mereka, perkara hukum hanyalah urusan pribadi si terdakwa. Mereka tidak melihatnya sebagai pembusukan sistemik yang mencemari demokrasi, atau sebagai cerminan dari rusaknya institusi yang mereka juga duduki.
Dan lebih tragis lagi, ketika pada akhirnya Presiden mengajukan abolisi untuk Tom dan amnesti untuk Hasto, partai-partai politik ikut memberi persetujuan melalui DPR RI—sebuah forum politik yang seharusnya menimbang kepentingan hukum dan moral bangsa, bukan hanya kalkulasi koalisi dan akomodasi kekuasaan. Tidak ada perdebatan tajam, tidak ada pertimbangan etis yang mendalam, tidak ada suara minor yang berani melawan arus. Hanya ketok palu yang sunyi dan dingin, menandai akhir dari drama hukum yang gagal memperjuangkan kebenaran.
Di sinilah letak ironi terbesar demokrasi kita hari ini: partai-partai politik lebih sibuk memikirkan tiket Pilpres dan jatah kursi menteri daripada memperjuangkan nilai keadilan dan akuntabilitas. Bagi mereka, membela tersangka atau terpidana asal punya posisi strategis jauh lebih penting daripada berdiri di sisi konstitusi dan hukum.
Kita mesti jujur. Di hadapan peradilan Tom dan Hasto, partai-partai politik Indonesia telah gagal menunjukkan keberpihakan pada kebenaran. Mereka hanya menjadi penonton dalam pertunjukan keadilan yang pincang – lalu menjadi pemain ketika pentas politik kembali dibuka menjelang pemilu.
Dan jika partai tidak lagi peduli pada keadilan, lantas untuk siapa mereka ada?
