Perubahan dari subsidi dalam bentuk PSO menjadi subsidi pembangunan infrastruktur secara akuntansi sama sekali tidak berbeda dan hanya akal-akalan pemerintah saja karena kedua pos subsidi itu berasal dari sunber yang sama yaitu APBN.
Jakarta – Fusilatnews – Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak memberikan subsidi tarif tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) melalui public service obligation.
Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan, hal ini lantaran kereta cepat Jakarta-Bandung bukan kereta ekonomi yang perlu diberikan subsidi PSO seperti KRL Jabodetabek dan LRT Jabodebek.
“Sesuai ketentuan di PM di atas, subsidi tarif lewat PSO hanya untuk kereta ekonomi,” ujarnya Selasa (22/8/)
Sebagai ganti subsidi dalam bentuk PSO pemerintah tetap memberikan subsidi dalam bentukj subsidi pembangunan infrastruktur.
“Untuk KCJB subsidinya berupa subsidi pembangunan infrastruktur. Kereta cepat adalah kereta komersial non-ekonomi sehingga subsidi tidak dalam PSO,” jelasnya.
Sebagai informasi, pemerintah memberikan PSO untuk kereta kelas ekonomi agar tarifnya dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakatMe
Mengutip laman dephub.go.id, dana PSO ini diberikan ke operator transportasi bukan untuk kepentingan operator secara korporasi.
Tetapi agar bisa digunakan untuk mendukung biaya operasional untuk pelayanan kereta api ekonomi sehingga dana PSO ini bisa secara langsung menurunkan tarif tiket kereTida
Tidak hanya itu, dalam PM Nomor 68 Tahun 2016 operator yang melaksanakan penyelenggaraan PSO juga diwajibkan mencatat penyaluran dana PSO dan laporan pertanggungjawaban ini disampaikan ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau dalam perkeretaapian yaitu Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub
Saat ini tarif KCJB masih belum ditetapkan oleh Kemenhub. Namun operator KCJB yakni PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengusulkan tarif sebesar Rp 250.000 selama 3 tahun pertama.
Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi menyampaikan, tarif itu merupakan harga yang telah didiskon bagi penumpang di gerbong kelas II.
“Kami sudah usulkan ke Kementerian Perhubungan, yang pernah kami sampaikan ya, tiga tahun ini kami usulkan untuk ada diskon tarif Rp 250.000,” ujar Dwiyana di Stasiun Halim, Jakarta Timur, Sabtu (12/8).
“Karena dengan tarif kereta api Argo Parahyangan, biar makin mudah memilih, apakah mau pakai kereta cepat atau pakai Argo Parahyangan,” lanjut dia.
Saat ditanya soal tarif normal KCJB, Dwiyana belum bisa menyebutkan. Sementara ini tarif KCJB didiskon agar masyarakat berminat menumpangi kereta tersPokokn
“Pokoknya yang penting Rp 250.000 dulu, bagaimana itu bisa menarik minat masyarakat untuk beralih dari jalan tol ke kereta cepat. (Untuk) mengurangi macet,” jelas dia.
Meski belum ditetapkan, Adita memastikan tarif KCJB akan terjangkau untuk masyarakat lantaran kereta cepat ini nantinya akan terdiri dari 3 kelas pelayanan yakni premium ekonomi, bisnis, dan kelas utama dengan tarif yang berbeda-beda.
Dengan demikian, penumpang dapat memilih kelas pelayanan sesuai dengan kemampuan membayarnya.
“Kan ada pilihan kelas. Nanti harganya juga beda tiap kelas,” kata Adita. Selain itu, sebelum menetapkan tarif tiket KCJB juga akan dilakukan studi untuk melihat kemampuan membayar masyarakat yang dibidik.
Dalam kesempatan sebelumnya Jokowi menegaskan bahwa subsidi tiket Kereta Cepat Jakarta Bandung sangat diperlukan agar masyarakat terdorong menggunakan moda transportasi tersebut.
Tujuannya, tentu agar kemacetan bisa berkurang signifikan di jalur penghubung kedua kota besar di Indonesia itu. Akses jalan arteri maupun jalan tol Jakarta-Bandung memang kerap mengalami kemacetan parah.
“Bahwa harus ada subsidi ya itu kewajiban pemerintah, kewajiban negara. karena ini bentuk pelayanan terhadap masyarakat,” ujar Jokowi dikutip dari Antara, Minggu (13/8).
“Ada subsidi, baik yang namanya kereta bandara, baik yang namanya Transjakarta, KRL, baik yang namanya kereta api, baik yang namanya LRT, baik yang namanya MRT, baik namanya kereta cepat, semuanya harus ada subsidinya,” kata Jokowi lagi.
Subsidi berupa PSO juga akan diberikan untuk tiket LRT Jabodebek. Kedua transportasi massal berbasis rel itu juga akan saling terkoneksi.
Jokowi menjelaskan bahwa kereta LRT Jabodebek akan diresmikan pada 26 Agustus 2023, sedangkan kereta cepat Jakarta-Bandung akan diuji coba lagi pada September 2023.
Perubahan dari subsidi dalam bentuk PSO menjadi subsidi pembangunan infrastruktur secara akuntansi sama sekali tidak berbeda dan hanya akal-akalan pemerintah saja karena kedua pos subsidi itu berasal dari sunber yang sama yaitu APBN.
