Bila benar operasi Bansos itu, yang kini sedang gencar-gencarnya dibagi-bagikan oleh Presiden Jokowi, ada terselip agenda politik, maka ini artinya korupsi. Komplen dari berbagai kalangan, bahwa Bansos tersebut beragendakan politik, itu inheren/melekat dengan kegiatan yang selama ini dilakukan oleh Jokowi; Pembagian beras yang akan dilakukan sampai bulan Juni 2024.
Tuduhan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) belakangan ini yang tengah gencar menyalurkan bantuan pangan beras dan bantuan langsung tunai (BLT), karena dalam semua kesempatan penyaluran itu tanpa didampingi Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau akrab disapa Risma.
Lantas mengapa tidak melibatkan Kementerian Sosial?
Bahkan Kementerian Sosial menegaskan, melalui Instagram resminya menerangkan bahwa bantuan sosial yang disalurkan tidak lagi dalam bentuk barang. Dalam cuplikan video ada potongan video Risma yang menyebut sejak 2021, bansos tidak lagi dalam bentuk barang.
“Jadi kami memang mulai 2021, kami tidak ada bentuk barang bantuan kami, bantuan kami tidak bentuk beras, itu tidak,” ujar Risma dalam cuplikan video di Instagram @kemensori dikutip, Rabu (31/1/2024).
Dalam video tersebut, pihak Kemensos juga menjelaskan bahwa bantuan sosial kini diberikan melalui transfer langsung ke keluarga penerima manfaat (KPM).
“Kemensos tidak memberikan bantuan sosial program sembako dalam bentuk barang. Semua bantuan diberikan uang tunai dan disalurkan langsung melalui rekening kepada keluarga penerima manfaat (KPM),” ungkap admin Instagram @kemensosri.
Kemensos mengatakan ada tiga alasan mengapa bantuan sosial tidak lagi disalurkan dengan berupa barang. Pertama, dengan bentuk tunai atau uang dapat dibelanjakan sesuai kebutuhan penerima manfaat. Kedua, penyaluran bantuan berupa barang rawan akan kerusakan karena berbagai faktor eksternal.
“Ketiga, bansos dalam bentuk uang tunai lebih diketahui status dan proses transaksi penyalurannya sehingga bisa lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan,” pungkas keterangan Kemensos.
Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan tidak adanya Risma atau pihak Kemenso dalam kegiatan penyaluran bansos oleh Jokowi lantaran terkait dengan cadangan pangan ada bulog dan badan pangan jadi lebih pada hal itu.
“Termasuk mengecek keberadaan pangan di setiap daerah jadi yang diajak yang terkait dengan itu. Enggak, enggak ada status kepartaian,” tegas Ari Dwipayana di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (29/1/2024).
Ari pun menjelaskan bansos merupakan kebijakan alternatif pemerintah menghadapi situasi tertentu terutama saat ini berhadapan dengan fenomena El Nino dan menimbulkan dampak di mana musim tanam dan musim panen akan bergeser. Dampaknya kesulitan mendapatkan bahan-bahan pokok terutama beras, situasi iklimnya tidak memungkinkan.
