APBN Tidak Cukup Hanya Efisien, Ada Kata “Efektif”

Oleh: Ali Syarief

Pemerintah dan para pendukungnya kerap membanggakan keberhasilan melakukan penghematan atau efisiensi anggaran hingga sekitar Rp300 triliun. Bahkan angka tersebut disebut sebagai jawaban atas kritik mengenai pemborosan APBN. Namun persoalannya, apakah menghemat Rp300 triliun otomatis berarti negara telah bekerja secara efisien?

Belum tentu.

Dalam ilmu manajemen publik, terdapat dua istilah yang berbeda tetapi sering dicampuradukkan: efisiensi (efficiency) dan efektivitas (effectiveness). Efisiensi berbicara tentang bagaimana mengurangi biaya, menghemat sumber daya, atau menghasilkan output dengan pengeluaran yang lebih kecil. Sementara efektivitas berbicara tentang apakah tujuan utama sebuah program benar-benar tercapai.

Dengan kata lain, sebuah kebijakan bisa sangat hemat, tetapi gagal menyelesaikan masalah yang hendak dipecahkan. Sebaliknya, sebuah program bisa menghabiskan dana besar, tetapi jika berhasil mencapai tujuan strategisnya, maka ia dapat disebut efektif.

Karena itu, ketika pemerintah membanggakan penghematan lebih dari Rp300 triliun, pertanyaan yang lebih penting bukanlah berapa uang yang berhasil dihemat, melainkan: apakah uang negara yang tetap dibelanjakan telah menghasilkan manfaat yang nyata bagi rakyat?

Di sinilah muncul persoalan mendasar.

Program-program prioritas yang menyerap anggaran raksasa seharusnya diukur dari pencapaian tujuan, bukan hanya dari besar-kecilnya dana yang dikeluarkan. Salah satu contoh yang layak dievaluasi adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Tujuan utama MBG adalah memperbaiki status gizi masyarakat, terutama anak-anak. Tujuan tersebut tentu sangat mulia. Namun efektivitas sebuah program tidak dapat diukur dari jumlah paket makanan yang dibagikan, jumlah dapur yang dibangun, atau besarnya dana yang terserap. Yang harus diukur adalah apakah angka stunting menurun secara signifikan, apakah kualitas kesehatan anak meningkat, apakah asupan protein dan nutrisi benar-benar terpenuhi, dan apakah terdapat perubahan nyata dalam kualitas sumber daya manusia.

Apabila setelah menghabiskan anggaran yang sangat besar ternyata masalah gizi tetap tinggi, maka program tersebut mungkin menghasilkan banyak aktivitas, tetapi belum tentu menghasilkan dampak. Dalam bahasa kebijakan publik, program seperti itu dapat disebut menghasilkan output, tetapi gagal mencapai outcome.

Inilah yang sering terjadi dalam birokrasi modern. Pemerintah terjebak dalam logika administratif: anggaran terserap, proyek berjalan, laporan selesai, target kegiatan tercapai. Namun rakyat tidak merasakan perubahan yang signifikan.

Akibatnya, negara merasa telah bekerja keras, sementara masyarakat bertanya-tanya mengapa kehidupan mereka tidak banyak berubah.

Karena itu, klaim efisiensi Rp300 triliun tidak boleh berhenti pada narasi penghematan semata. Efisiensi hanyalah alat. Tujuan akhirnya adalah efektivitas. Penghematan anggaran hanya bermakna apabila dana yang tersisa benar-benar dialihkan kepada program yang memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat. Sebaliknya, bila dana yang dihemat kemudian dipindahkan ke program-program yang tidak efektif, maka yang terjadi hanyalah perpindahan pemborosan dari satu pos ke pos yang lain.

Negara bukan perusahaan yang sekadar mengejar pengurangan biaya. Negara mengelola uang rakyat untuk mencapai tujuan-tujuan publik: mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendidikan, memperbaiki kesehatan, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat kesejahteraan.

Karena itu, ukuran keberhasilan APBN tidak boleh hanya dihitung dengan kalkulator, tetapi juga dengan dampak yang dirasakan rakyat.

Menghemat Rp300 triliun memang terdengar besar. Namun dalam tata kelola negara yang baik, pertanyaan yang lebih penting adalah: setelah uang itu dihemat, apakah kehidupan rakyat menjadi lebih baik?

Jika jawabannya belum jelas, maka keberhasilan tersebut baru sampai pada tahap efisiensi. Ia belum mencapai derajat yang lebih tinggi, yaitu efektivitas.

Dan bagi rakyat, yang dibutuhkan bukan sekadar pemerintah yang pandai berhemat, melainkan pemerintah yang mampu memastikan setiap rupiah APBN bekerja secara efektif untuk kemaslahatan bangsa.