Oleh: Radhar Tribaskoro
Oleh: Radhar Tribaskoro- Demokrasi Tanpa Rakyat
Benarkah demokrasi sedang runtuh, bahkan di Amerika Serikat, negeri asal-usul demokrasi itu sendiri?
Jeffrey Sachs melihat krisis demokrasi melanda Amerika. Krisis itu bukan sekadar sebagai polarisasi antara Demokrat dan Republik, melainkan sebagai pembajakan negara oleh kepentingan khusus. Dalam artikelnya “What Ails America – and How to Fix It”, Sachs menyebut bahwa pemerintahan Amerika gagal melayani rakyatnya karena kebijakan publik terlalu kuat dipengaruhi oleh lobi-lobi besar: kompleks industri-militer, Wall Street, Big Oil, Big Pharma, Big Ag, industri teknologi, dan lobi pro-Israel. Bagi Sachs, negara Amerika tidak kekurangan kapasitas; yang rusak adalah arah kendalinya. Negara masih kuat, tetapi kekuatan itu sering bekerja untuk kepentingan elite terorganisir, bukan untuk kepentingan umum.
Dalam tulisan lain, Sachs bahkan menyebut kebijakan luar negeri Amerika sebagai “scam” yang memberi keuntungan besar bagi kompleks industri-militer dan para insider Washington. Ia menggambarkan pemerintah federal sebagai semacam sistem multidivisi yang dikendalikan oleh penawar tertinggi: Wall Street di Departemen Keuangan, industri kesehatan di Departemen Kesehatan, Big Oil di Departemen Energi dan Dalam Negeri, serta kebijakan luar negeri di sekitar Gedung Putih, Pentagon, dan CIA.
Di sinilah mekanisme revolving door menjadi penting. Revolving door adalah perputaran orang yang sama antara jabatan publik, perusahaan swasta, firma lobi, think tank, kontraktor pertahanan, dan lembaga negara. Seorang pejabat Pentagon bisa berpindah menjadi eksekutif perusahaan senjata; seorang staf Kongres bisa menjadi pelobi industri; seorang pelobi bisa masuk ke pemerintahan; seorang pejabat regulator bisa keluar menjadi konsultan bagi industri yang dulu ia awasi. Secara formal, ini mungkin legal. Tetapi secara sistemik, ia menciptakan sirkulasi kepentingan tertutup: negara, korporasi, dan lobi menjadi satu ekosistem karier.
Akibatnya, keputusan publik tidak lagi murni dihasilkan oleh deliberasi demokratis, melainkan oleh jaringan orang yang memahami aturan, memiliki akses, menguasai informasi, dan saling membutuhkan. Demokrasi masih berjalan, tetapi “rakyat” berada jauh di luar ruang keputusan. Inilah yang dapat disebut demokrasi tanpa rakyat: rakyat memilih, tetapi setelah pemilu selesai, agenda kebijakan bergerak di dalam jaringan tertutup elite negara-korporasi-lobi.
- Dark money dan hukum: ketika uang menjadi “suara politik”
Krisis demokrasi Amerika makin dalam setelah putusan Citizens United v. FEC tahun 2010. Putusan Mahkamah Agung ini memperluas perlindungan belanja politik independen oleh korporasi, serikat, dan organisasi lain sebagai bagian dari kebebasan berbicara. Brennan Center menilai putusan ini ikut memiringkan pengaruh politik ke arah donor kaya dan korporasi.
Masalahnya bukan hanya uang besar, tetapi dark money. Dark money adalah belanja politik oleh organisasi yang tidak wajib membuka identitas donor akhirnya kepada publik. Setelah Citizens United, kelompok-kelompok semacam ini dapat menghabiskan ratusan juta dolar untuk memengaruhi pemilu tanpa transparansi yang memadai tentang siapa sebenarnya penyandang dana.
Secara hukum, argumennya terdengar liberal: uang dipakai untuk menyampaikan pendapat politik; membatasi uang berarti membatasi ekspresi. Tetapi secara sosiologis, argumen itu menghasilkan ketimpangan yang sangat besar. Orang biasa memang punya hak bicara. Miliarder juga punya hak bicara. Tetapi miliarder dapat “berbicara” melalui Super PAC, iklan televisi, kampanye digital, think tank, lembaga survei, media, gugatan hukum, dan jaringan konsultan politik. Suara warga biasa menjadi satu suara; suara uang menjadi sistem pengeras suara.
Di sinilah konsep biaya politik menjadi penting. Dalam demokrasi ideal, biaya utama politik adalah waktu, gagasan, reputasi, organisasi, dan kepercayaan publik. Dalam demokrasi yang terdistorsi oleh uang, biaya utama politik berubah menjadi biaya iklan, konsultan, akses donor, penggalangan dana, jaringan media, dan operasi kampanye. Kandidat yang tidak mampu membayar biaya masuk ke arena politik akan tersingkir sebelum rakyat sempat menilai kualitasnya.
Maka demokrasi berubah dari kompetisi gagasan menjadi kompetisi pembiayaan. Pemilu tetap ada, tetapi pintu masuknya mahal. Partisipasi tetap dibuka, tetapi sirkuit politiknya dikuasai oleh mereka yang mampu membayar ongkos masuk. Inilah demokrasi yang secara prosedural terbuka, tetapi secara material tertutup.
- Studi empiris: Gilens-Page dan Bartels
Argumen di atas bukan hanya kritik normatif. Ada basis empiris yang kuat.
Martin Gilens dan Benjamin Page, dalam artikel “Testing Theories of American Politics”, menguji pengaruh warga biasa, elite ekonomi, dan kelompok kepentingan terhadap kebijakan publik Amerika. Kesimpulan mereka tajam: elite ekonomi dan kelompok kepentingan bisnis memiliki pengaruh independen yang besar terhadap kebijakan pemerintah Amerika, sementara warga biasa dan kelompok massa memiliki pengaruh kecil atau hampir tidak independen. Mereka menyatakan temuan ini lebih mendukung teori Economic-Elite Domination dan Biased Pluralism, bukan teori demokrasi mayoritarian.
Artinya, Amerika tidak sepenuhnya dapat dipahami sebagai demokrasi mayoritas. Ia lebih tepat dibaca sebagai sistem pluralisme yang bias: banyak kelompok boleh bersaing, tetapi kelompok yang punya uang, organisasi, akses, dan kedekatan dengan negara memiliki peluang jauh lebih besar untuk menang.
Larry Bartels memperkuat temuan ini dari sisi ketimpangan representasi. Dalam Unequal Democracy dan risetnya tentang representasi politik, Bartels menunjukkan bahwa pejabat terpilih jauh lebih responsif terhadap preferensi warga berpendapatan tinggi dibandingkan dengan warga miskin. Dalam salah satu rumusan pentingnya, Bartels mengajukan masalah klasik demokrasi: jika hampir semua orang dewasa boleh memilih, tetapi pengetahuan, kekayaan, status sosial, dan akses kepada pejabat sangat timpang, siapa sebenarnya yang memerintah?
Dalam riset lain, Bartels menunjukkan kemungkinan lingkaran buruk: ketimpangan ekonomi menghasilkan ketimpangan respons politik; ketimpangan respons politik menghasilkan kebijakan yang makin merugikan warga miskin; kebijakan itu kemudian memperdalam ketimpangan ekonomi.
Dengan kata lain, demokrasi Amerika mengalami umpan balik oligarkis. Uang membeli pengaruh. Pengaruh menghasilkan kebijakan. Kebijakan memperbesar kekayaan. Kekayaan memperbesar kemampuan membeli pengaruh. Secara sistemik, inilah spiral yang membuat demokrasi makin sulit mengoreksi dirinya sendiri.
- Lobi pro-Israel: kuat, tetapi bukan satu-satunya faktor
Dalam isu Timur Tengah, kritik Sachs beririsan dengan tesis John Mearsheimer dan Stephen Walt tentang Israel Lobby. Mereka berargumen bahwa dukungan Amerika yang sangat kuat kepada Israel tidak dapat dijelaskan hanya oleh kepentingan strategis atau nilai moral, tetapi juga oleh pengaruh lobi pro-Israel dalam membentuk kebijakan luar negeri Amerika. Mereka bahkan menilai kebijakan itu sering merugikan kepentingan nasional Amerika dan tidak selalu menguntungkan Israel dalam jangka panjang.
Namun, perlu kehati-hatian. Dukungan Amerika kepada Israel tidak hanya lahir dari lobi. Ada faktor evangelikalisme Kristen, memori Holocaust, kalkulasi strategis di Timur Tengah, industri pertahanan, rivalitas dengan Iran, politik Partai Republik dan Demokrat, serta persepsi geopolitik Amerika. Karena itu, tesis yang lebih kuat bukan “Amerika dikendalikan lobi Yahudi”, melainkan: demokrasi Amerika menyediakan struktur yang memungkinkan lobi kaya dan terorganisir mengubah kepentingan partikular menjadi kebijakan negara.
AIPAC dan jaringan pro-Israel menjadi contoh penting karena memperlihatkan bagaimana lobi dapat bekerja melalui donasi, dukungan elektoral, tekanan terhadap kandidat, pengaruh media, think tank, dan pembentukan konsensus moral-politik. Tetapi secara struktural, cara kerja ini tidak unik milik lobi pro-Israel. Kompleks industri-militer, Wall Street, Big Pharma, Big Tech, dan industri energi juga memakai pola yang mirip.
- Media massa: bukan sensor, tetapi penyaringan realitas
Kelemahan berikutnya adalah media. Amerika tidak memiliki sensor negara seperti rezim otoriter. Namun media korporat bekerja melalui mekanisme lain: kepemilikan, iklan, kedekatan dengan sumber resmi, framing ideologis, serta ketergantungan pada narasi yang menjual. Kritik klasik Edward Herman dan Noam Chomsky dalam Manufacturing Consent adalah bahwa media dapat bekerja sebagai sistem penyaring: tidak perlu selalu berbohong, tetapi cukup memilih isu, memilih narasumber, memilih bahasa, dan memilih batas perdebatan.
Dalam isu perang, misalnya, media dapat membuat intervensi militer tampak sebagai pembelaan demokrasi, bantuan kemanusiaan, perang melawan teror, atau perlindungan sekutu. Yang sering hilang adalah pertanyaan struktural: siapa yang diuntungkan oleh perang, siapa yang membiayai politisi, siapa yang memasok senjata, siapa yang membentuk opini, dan siapa yang membayar akibatnya?
Dalam kerangka sistem, media tidak hanya menyampaikan realitas. Media membentuk horizon perhatian publik. Yang terus-menerus diberitakan menjadi penting; yang diabaikan seolah tidak ada. Demokrasi kemudian tidak hanya ditentukan oleh siapa yang boleh memilih, tetapi juga oleh apa yang boleh dibayangkan rakyat sebagai pilihan politik yang masuk akal.
- Perbandingan dengan Indonesia: sama-sama mahal, tetapi mekanismenya berbeda
Ada kesamaan penting antara Amerika dan Indonesia: keduanya mengalami demokrasi berbiaya tinggi. Tetapi bentuknya berbeda.
Di Amerika, biaya politik terutama bekerja melalui pembiayaan kampanye legal, Super PAC, dark money, lobi resmi, iklan politik, konsultan, think tank, media, dan litigation politics. Banyak mekanismenya legal dan dilembagakan. Uang masuk melalui kanal yang tampak sah.
Di Indonesia, biaya politik lebih banyak dibayarkan melalui kombinasi antara ongkos pencalonan, mahar politik, logistik partai, konsultan, saksi, kampanye lapangan, patronase, mobilisasi jaringan lokal, serangan fajar, dan pembelian suara. Edward Aspinall dan Ward Berenschot dalam Democracy for Sale menggambarkan demokrasi Indonesia sebagai sistem yang sangat dipengaruhi oleh klienelisme, jaringan informal, broker politik, dan pertukaran material dalam pemilu.
Studi tentang Pilkada juga menunjukkan bahwa sejak pemilihan kepala daerah langsung diterapkan, kualitas demokrasi lokal menghadapi tekanan dari tingginya biaya politik dan dominasi oligarkis. Pilkada sering berubah menjadi komoditas politik: kandidat meyakini semakin besar uang yang dikeluarkan, semakin besar peluang menang.
Jadi, Amerika dan Indonesia sama-sama menghadapi demokrasi yang dimediasi oleh uang, tetapi bentuknya berbeda. Amerika lebih legalistik, Indonesia lebih klientelistik. Amerika memakai Super PAC dan dark money; Indonesia memakai jaringan patronase, broker, dan politik uang langsung. Amerika punya revolving door antara negara, korporasi, dan lobi; Indonesia punya revolving door antara pejabat, partai, pengusaha rente, tim sukses, komisaris BUMN/BUMD, proyek negara, dan jaringan oligarki lokal.
Perbedaan lainnya: di Amerika, institusi hukum dan pers masih relatif kuat, walaupun bias strukturalnya besar. Di Indonesia, pelemahan lembaga korektif lebih kasat mata: partai politik lemah secara ideologis, oposisi mudah terserap, penegakan hukum sering dipersepsikan selektif, media lebih rentan terhadap kepemilikan politik, dan masyarakat sipil menghadapi tekanan. Freedom House pada 2025 mengklasifikasikan Indonesia sebagai “Partly Free” dengan skor 56/100.
Namun Indonesia juga memiliki sisi yang berbeda dari Amerika: politiknya lebih cair, partainya kurang ideologis, dan konfigurasi elite lebih mudah bergeser. Ini membuat demokrasi Indonesia rapuh, tetapi juga kadang lebih adaptif. Amerika mengalami polarisasi ideologis yang keras; Indonesia mengalami kartelisasi elite yang lunak tetapi menyerap oposisi. Amerika terbelah tajam; Indonesia cenderung dirangkul ke dalam koalisi besar. Keduanya melemahkan demokrasi, tetapi melalui mekanisme yang berbeda.
- “Demokrasi tanpa rakyat”: konsep penghubung Amerika dan Indonesia
Konsep “demokrasi tanpa rakyat” berguna untuk membaca keduanya. Di Amerika, rakyat masih memilih, tetapi agenda kebijakan sering dipersempit oleh donor, lobi, media, dan kepentingan geopolitik. Di Indonesia, rakyat juga memilih, tetapi pilihan politik sering sudah dibentuk oleh oligarki partai, biaya pencalonan, politik uang, dominasi presiden, jaringan kekuasaan, dan lemahnya oposisi.
Dalam kedua kasus, rakyat hadir sebagai pemilih, tetapi lemah sebagai pengendali sistem. Rakyat diperlukan untuk memberi legitimasi elektoral, tetapi tidak cukup kuat untuk menentukan arah kebijakan setelah pemilu. Demokrasi menjadi mekanisme periodik untuk memilih elite, bukan mekanisme berkelanjutan untuk mengendalikan kekuasaan.
Ini bukan berarti rakyat tidak punya kuasa sama sekali. Protes, media sosial, gerakan sipil, pemilu, pengadilan, investigasi jurnalistik, dan krisis legitimasi tetap bisa memaksa koreksi. Tetapi koreksi itu makin mahal, makin sporadis, dan makin tergantung momentum. Demokrasi sehat seharusnya memiliki koreksi rutin. Demokrasi yang sakit hanya terkoreksi ketika krisis sudah telanjur besar.
- Apakah kemerosotan demokrasi Amerika menandai keruntuhan demokrasi dunia?
Jawabnya: bukan keruntuhan total, tetapi tanda krisis sistemik demokrasi liberal global.
Amerika selama puluhan tahun menjadi pusat simbolik demokrasi liberal. Karena itu, ketika demokrasi Amerika merosot, dampaknya bukan hanya domestik. Ia melemahkan otoritas moral Barat untuk bicara tentang demokrasi, HAM, rule of law, dan kebebasan sipil. Negara-negara otoriter dapat berkata: “Mengapa kami harus mendengar ceramah demokrasi dari negara yang demokrasinya sendiri dikuasai uang, lobi, disinformasi, dan polarisasi?”
V-Dem Democracy Report 2026 bahkan menyatakan bahwa Amerika kehilangan status sebagai demokrasi liberal dan turun menjadi demokrasi elektoral; laporan itu juga menyebut bahwa liberal democracy kini hanya menaungi sekitar 7 persen penduduk dunia, angka terendah dalam lebih dari 50 tahun.
Namun demokrasi dunia tidak akan runtuh hanya karena Amerika merosot. Demokrasi bukan milik Amerika. Ada variasi demokrasi di Eropa Utara, Asia Timur, Amerika Latin, Afrika, dan dunia Muslim. Banyak negara tetap berusaha memperkuat institusi, transparansi, pemilu, desentralisasi, dan kebebasan sipil. Yang runtuh mungkin bukan demokrasi sebagai cita-cita, melainkan hegemoni Amerika sebagai model tunggal demokrasi.
Dalam arti itu, krisis Amerika justru membuka ruang pemikiran baru: demokrasi tidak cukup hanya pemilu, kebebasan bicara, dan pasar bebas. Demokrasi perlu pembatasan uang politik, transparansi pembiayaan, pembaruan media, penguatan serikat dan masyarakat sipil, pembatasan revolving door, pengawasan lobi, dan mekanisme koreksi sistemik yang lebih kuat.
Bagi Indonesia, pelajarannya jelas. Jangan meniru demokrasi Amerika secara permukaan. Pemilu langsung, kebebasan media, dan kompetisi partai memang penting. Tetapi bila biaya politik tidak dikendalikan, partai tidak direformasi, uang gelap tidak dibatasi, media dikuasai oligarki, dan lembaga korektif dilemahkan, demokrasi akan berubah menjadi pasar kekuasaan.
Kesimpulan besarnya: demokrasi Amerika tidak runtuh dalam bentuk klasik—tank di jalan, parlemen dibubarkan, pemilu ditiadakan. Ia merosot secara lebih halus: rakyat tetap memilih, tetapi kekuatan uang makin menentukan siapa yang layak dipilih, isu apa yang dibahas, kebijakan apa yang mungkin, dan suara siapa yang didengar. Itulah bentuk paling modern dari krisis demokrasi: bukan demokrasi tanpa pemilu, melainkan demokrasi tanpa kendali rakyat.===
CIMAHI, 25 APRIL 2026
Penulis:
Pendiri Forum Aktivis Bandung
Anggota Komite Eksekutif KAMI
Presidium KAPPAK
Ketua Komite Kajian Ilmiah Forum Tanah Air
