Suara rakyat di Pati meledak. Alun-Alun berubah menjadi lautan manusia yang tak lagi sekadar protes, melainkan memuntahkan kemarahan yang sudah lama ditahan. Bupati Sudewo, yang seharusnya menjadi pelayan rakyat, berdiri melawan arus itu. Ia menolak mundur, bahkan setelah kebijakannya menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) hingga 250% memicu gelombang penolakan besar-besaran.
“Kami tidak tahan lagi. Sudewo bukan bupati kami, dia penguasa yang menindas kami,” teriak Sukarmin, salah satu peserta aksi yang sejak pagi berdiri di barisan depan.
Ketika rakyat mengangkat tangan mereka, yang mereka terima bukan uluran dialog, melainkan tembakan gas air mata. Botol-botol air mineral beterbangan ke arah aparat, dibalas dengan water cannon. Bentrok tak terhindarkan. Puluhan orang terkapar, terbatuk, terinjak. Kabar duka berembus: dua remaja dan seorang jurnalis dikabarkan tewas. Polisi membantah. “Tidak ada korban meninggal,” kata Kapolda Jateng. Namun DPRD Pati menyebutkan nama-nama korban di depan publik.
“Kami sudah memperingatkan, kalau pemerintah tuli, rakyat akan berteriak lebih keras. Dan di Pati, suara itu pecah bersama gas air mata,” ujar Dr. Hendra Prasetyo, pengamat politik Universitas Negeri Semarang. Menurutnya, ini bukan sekadar kericuhan lokal, melainkan refleksi nasional: emosi rakyat yang menumpuk terhadap kinerja pemerintahan Prabowo.
Yang lebih menyakitkan, pemerintah pusat hanya diam. Tidak ada langkah cepat, tidak ada mediasi, tidak ada pernyataan resmi. “Atas nama demokrasi, mereka membiarkan ini terjadi. Mereka menjadi penonton di atas penderitaan rakyat,” kata Nur Aini, aktivis HAM yang turut memantau jalannya aksi.
Dari peristiwa ini lahir satu istilah baru di warung-warung kopi dan lini masa media sosial: pemimpin JADONG — jahat, bodoh, sombong. Jahat karena mengabaikan derita rakyat, bodoh karena gagal membaca tanda zaman, dan sombong karena merasa kebal kritik. “Jika pola JADONG ini tidak diputus, bukan mustahil seluruh Nusantara akan mengalaminya,” lanjut Dr. Hendra.
Pati kini menjadi cermin buram yang memperlihatkan wajah kekuasaan kita. Bupati yang menolak mundur meski rakyat sudah menolak. Aparat yang menembakkan gas air mata kepada warganya sendiri. Pemerintah pusat yang memilih menonton dari kejauhan. Ini bukan sekadar krisis daerah; ini alarm keras bahwa demokrasi kita sedang sakit. Dan seperti semua penyakit, jika tak diobati, ia akan menyebar.
