Dua bulan menjelang setahun pemerintahan Prabowo, statistik resmi memamerkan kabar manis: ekonomi tumbuh 5,12 persen. Sebuah capaian yang di mata para menteri dan pengusaha besar layak dirayakan. Namun, di lapisan bawah, kenyataan yang dirasakan justru pahit. Rata-rata gaji pekerja formal hanya naik 1,6 persen, dari Rp 3,04 juta menjadi Rp 3,09 juta. Kenaikan yang bahkan kalah dari inflasi, membuat rakyat bekerja lebih keras tanpa benar-benar hidup lebih baik.
Prabowo boleh saja mengklaim ini sebagai buah kerja keras pemerintahannya, tetapi angka ini adalah kelanjutan dari pola warisan pemerintahan sebelumnya—di mana pertumbuhan ekonomi lebih banyak dinikmati elite bisnis dan lingkar kekuasaan, sementara mayoritas rakyat hanya menjadi penonton.
Ketimpangan ini semakin kasat mata ketika kita melihat daftar orang terkaya. Prajogo Pangestu kini menguasai kekayaan Rp 547 triliun, Low Tuck Kwong Rp 415 triliun, Hartono bersaudara ratusan triliun. Kekayaan mereka tumbuh seiring dengan masuknya saham-saham mereka ke daftar MSCI. Di sisi lain, 4,8 juta pekerja di DKI Jakarta—dan puluhan juta di seluruh Indonesia—masih bertarung dengan biaya hidup yang naik lebih cepat dari gaji.
Ini bukan sekadar masalah ekonomi, tapi masalah politik. Sistem yang membiarkan kekayaan menumpuk di segelintir tangan adalah sistem yang sudah diputuskan di meja kekuasaan. Pemerintahan Prabowo, dengan mayoritas dukungan politik yang solid, punya kekuatan untuk mengubah pola ini—tetapi tanda-tanda awal menunjukkan ia justru melanjutkan strategi yang sama: memanjakan investor besar, memberi ruang lebar bagi konglomerat, dan menunda reformasi struktural yang menyentuh langsung kantong rakyat.
Pertumbuhan 5 persen mungkin membuat indeks kepercayaan pasar membaik, tapi apa gunanya jika rakyat hanya mendapat remah? Dalam setahun pemerintahannya, Prabowo akan dinilai bukan dari seberapa tinggi PDB, melainkan seberapa besar ia mampu memutus rantai ketimpangan warisan Jokowi.
Sebab sejarah tak akan mencatat angka-angka ekonomi di lembar terakhirnya. Sejarah hanya akan mengingat apakah rakyat hidup lebih sejahtera atau semakin terhimpit. Jika ketimpangan ini terus dibiarkan, maka Prabowo akan dikenang bukan sebagai presiden yang membalikkan keadaan, melainkan sebagai penerus setia dari rezim ketidakadilan. Dan di tengah gegap gempita kemerdekaan yang ke-80, rakyat mungkin akan kembali bertanya dengan getir: merdeka untuk siapa?
