Jakarta-FusilatNews – Analis politik dari Konsultan dan Survei Indonesia (KSI) Karyudi Sutajah Putra (KSP) menyentil Ketua DPR RI Puan Maharani yang meminta agar masyarakat menjaga etika ketika menyampaikan kritik kepada pemerintah.
“Apakah elite politik, termasuk Mbak Puan masih punya legitimasi moral untuk bicara etika? Pangkalnya adalah tak ada keteladanan dari elite. Bahkan pemerintahan Prabowo-Gibran sendiri lahir dari pelanggaran etika,” kata KSP di Jakarta, Ahad (26/4/2026).
Selasa (21/4/2026) lalu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta masyarakat untuk menjaga etika saat melontarkan kritik ke pemerintah. Politikus PDI Perjuangan tersebut menyampaikan hal itu menanggapi maraknya kriminalisasi terhadap para pengamat setelah mengkritik pemerintah.
Menurut Puan, dalam menyampaikan kritik perlu juga untuk saling menghormati agar pihak yang dituju bisa menerima kritik tersebut.
Puan juga bicara soal hukum yang harus ditegakkan dengan seadil-adilnya.
KSP kemudian melontarkan dua pertanyaan untuk Puan. Pertama, apakah yang dimaksud menjaga etika itu dalam hal tata cara menyampaikan kritik?
Kedua, apakah yang dimaksud menjaga etika itu dalam hal isi atau substansi kritik?
“Jika yang dimaksud etika dalam tata cara menyampaikan kritik, apakah ada standar etika tertentu dalam menyampaikan kritik? Apa parameternya sehingga penyampaian kritik disebut sesuai atau tidak sesuai etika?” tanya KSP.
“Apakah yang dimaksud menjaga etika itu terkait substansi kritik? Kalau substansi kritik bukan ‘serangan’ terhadap pemerintah, itu bukan kritik namanya.
Ataukah perlu eufimisme? Itu juga bukan kritik namanya. Jangankan lembut, kritik yang disampaikan dengan nada dan bahasa keras saja sering kali pemerintah tak mau dengar,” lanjut KSP yang juga calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2019-2024.
Absennya Keteladanan
Jika ada masyarakat atau pengamat yang mengkritik pemerintah yang dinilai Puan tidak sesuai etika, menurut KSP, hal itu terjadi karena tidak adanya keteladanan dari elite pemimpin. Para menteri dan anggota DPR sendiri tak sedikit yang suka melontarkan kata-kata kasar tanpa etika.
“Bahkan pemerintahan Prabowo-Gibran pun lahir dari pelanggaran etika,” tegas KSP.
Ia lalu merujuk keputusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menyatakan Ketua MK saat itu, Anwar Usman dan semua hakim MK melanggar etika terkait Putusan MK No 90 Tahun 2023 yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka yang belum berusia 40 tahun sebagai calon wakil presiden bagi capres Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden 2024.
“Jadi jangan ajari rakyat soal etika kalau elite sendiri melakukan pelanggaran etika,” tegas KSP yang juga Tenaga Ahli Anggota DPR RI periode 2004-2009 dan 2009-2014.
Salah Sudut Pandang
Di sisi lain, KSP mengaku sependapat dengan Puan Maharani bahwa hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, sesuai prinsip equality before the law (kesetaraan di muka hukum).
Hanya saja, KSP meminta upaya penegakan hukum itu harus adil, tidak boleh berat sebelah, atau ibarat pedang tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. “Kalau ada pengamat melanggar hukum, silakan dihukum. Tapi jangan mengada-ada, dicari-cari kesalahannya, yang ujungnya adalah kriminalisasi untuk membungkam suara kritis mereka,” pintanya.
Sebagai wakil rakyat, kata KSP, mestinya Puan lebih berpihak kepada rakyat yang diwakilinya, apalagi Ketua DPP PDIP itu memimpin lembaga perwakilan rakyat, sehingga tidak sepatutnya memojokkan pengamat yang notabene rakyat yang mengkritik pemerintah.
“Ironisnya, mengapa Mbak Puan justru membela pemerintah? Sebagai wakil rakyat, beliau salah menempatkan diri. Atau salah mengambil sudut pandang. Apalagi pemerintah dan DPR sudah kehilangan legitimasi moral untuk bicara soal etika. Sebab mereka sendiri banyak yang melakukan pelanggaran etika. Rakyat cuma mencontoh mereka. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari,” tandas KSP memberi amsal.
