Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik pada Konsultan dan Survei Indonesia (KSI), Jakarta.
JAKARTA – Siti Hediati Hariyadi adalah anggota keluarga mendiang mantan Presiden Soeharto terakhir yang meninggalkan Partai Golkar, 11 Juni 2018. Perempuan cantik yang akrab disapa Titiek Soeharto, sebelumnya Titiek Prabowo saat masih menjadi istri Prabowo Subianto, ini pun harus menanggalkan keanggotaannya di DPR RI, dan selanjutnya bergabung dengan Partai Berkarya.
Di partai besutan sang adik, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, ini Titiek langsung didapuk sebagai Ketua Dewan Pembina. Namun apa daya, Partai Berkarya akhirnya diambil alih Muchdi Purwopranjono.
Yang tak kalah menyakitkan adalah respons Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abdurizal Bakrie terhadap hengkangnya Titiek dari partai berlambang pohon beringin ini. Kata Ical, keluarnya Titiek biasa-biasa saja, karena Golkar sudah terbiasa ditinggalkan kader-kader terbaiknya seperti Surya Paloh, Wiranto, dan Prabowo.
Ketiganya kemudian mendirikan partai baru sekeluarnya dari Golkar. Surya Paloh mendirikan Partai Nasdem, Wiranto mendirikan Partai Hanura, dan Prabowo mendirikan Partai Gerindra. Toh Golkar tetap berkibar.
Sebelum Titiek, Tommy Soeharto sudah lebih dulu hengkang dari Golkar. Bahkan jauh sebelumnya, putri sulung Soeharto, Siti Hardijanti Hastuti Indra Rukmana alias Tutut Soeharto, telah lebih dulu hengkang dari Golkar dan kemudian mendirikan Partai Karya Peduli Bangsa (PPKB).
Sayangnya, baik Partai Berkarya maupun PKPB tak pernah lolos ke Senayan, karena gagal menembus “parliamentary threshold” atau ambang batas parlemen. Kini, Partai Berkarya kembali mencoba peruntungan dengan mendaftar sebagai peserta Pemilu 2024. PKPB tampaknya terkubur sejarah.
Dus, nasib keluarga Soeharto di Partai Golkar pun dapat dikatakan tragis. Keluarga Cendana tersingkir dan tersungkur dari Golkar. Padahal, Partai Golkar adalah reinkarnasi dari Golkar yang didirikan Soeharto tahun 1964, dan selama rezim Orde Baru berkuasa, “the smiling general” (jenderal murah senyum) itulah yang terutama menghidupi Golkar.
Kini, rupamya nasib keluarga Cendana di Golkar membayang-bayangi keluarga mendiang Presden I RI Soekarno. Keluarga Bung Karno tak ingin nasib keluarga Soeharto di Golkar terjadi pada keluarga Bung Karno di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Adalah Trimedya Panjaitan, politikus senior PDIP yang menyuarakan kekhawatiran itu. Entah itu suara pribadi dia sendiri atau memang mengamplifikasi suara hati keluarga Bung Karno, yang jelas kekhawatiran itulah yang mendorong Trimedya dan kolega-koleganya di Fraksi PDIP DPR RI membentuk Dewan Kolonel. Mereka adalah loyalis Puan Maharani, Ketua DPP PDIP yang juga Ketua DPR RI, cucu Bung Karno, putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Adapun tujuan pembentukan Dewan Kolonel adalah mendukung dan memperjuangkan Puan Maharani sebagai calon presiden dari PDIP agar terpilih menjadi presiden pada Pemilihan Presiden 2024.
Lalu, apa hubungannya nasib keluarga Bung Karno di PDIP dengan terpilihnya Puan sebagai presiden nanti? Mungkin Trimedya berpikir, dengan menjadi presiden maka Puan akan dengan mudah menjadi Ketua Umum PDIP sehingga keluarga Bung Karno tak akan tersingkir dari PDIP sebagaimana keluarga Soeharto tersingkir dari Golkar. Kita tahu, PDIP yang sebelumnya bernama PDI adalah reinkarnasi dari Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan Bung Karno pada 1927.
Dinasti Politik
Terkait capres, bukannya memikirkan bagaimana nasib bangsa dan negara ini ke depan, Trimedya justru memikirkan nasib keluarga Bung Karno di PDIP sehingga mendukung Puan sebagai capres. Artinya, Trimedya melakukan simplifikasi atau menyederhanakan masalah. Seolah-olah jabatan presiden yang mereka harapkan akan disandang Puan didedikasikan untuk keluarga Bung Karno supaya tidak tersingkir dari PDIP. Naif bukan?
Akhirnya kita pun jadi ingat perkataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang mengkhawatirkan apa jadinya Indonesia kalau dirinya sudah tidak ada. Artinya, Megawati pun melakukan simplifikasi. Seolah-olah negara Indonesia akan bubar jika Presiden ke-5 RI itu sudah meninggal dunia. Sedemikian hebatkah Megawati sehingga dapat menyelamatkan Indonesia?
Sesederhana itukah kursi RI-1 diraih Puan supaya keluarga Bung Karno tidak tersingkir dan tersungkur dari PDIP? Mengapa sesempit itu pemikiran Trimedya atau bahkan keluarga Bung Karno?
Apa dia sedang mencoba membangun dinasti politik dan politik dinasti? Bukankah di dalam politik ada adagium, “tak ada kawan atau lawan abadi, yang abadi adalah kepentingan”? Yang berlaku adalah asas manfaat, sejauh mana seseorang bermanfaat?
Lihatlah keluarga mendiang KH Abdurrahman Wahid yang kini tersingkir dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Bukankah Presiden ke-4 RI yang akrab disapa Gus Dur itu pendiri PKB? Yang menyingkirkan keluarga Gus Dur keponakannya pula, Muhaimin Iskandar?
Pun demikian dengan Amien Rais yang tersingkir dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang didirikannya. Yang menyingkirkan Amien Rais waktu itu besannya pula, Zulkifli Hasan?
Jadi, silih bergantinya kekuasaan di partai politik dan negara itu hal lumrah bahkan niscaya. Patah tumbuh hilang berganti. Hukum alam atau sunnatullah yang tak terelakkan.
Alhasil, silakan mencapreskan Puan, tapi jangan hanya untuk kepentingan sempit demi tidak tersingkirnya keluarga Bung Karno dari PDIP. Atau demi dinasti politik dan politik dinasti.
Menjadi seorang presiden adalah bagaimana memimpin bangsa dan negara ini untuk mencapai cita-citanya, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Bukan untuk kepentingan orang per orang atau sebuah dinasti.
Kalau sekadar menjadi Ketua Umum PDIP, tanpa harus menjadi presiden pun Puan Maharani bisa. Lihatlah Susilo Bambang Yudhoyono yang dengan mudah “mewariskan” kursi Ketua Umum Partai Demokrat kepada putra sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono.
Semoga apa yang diungkapkan Trimedya Panjaitan itu sekadar kegelisahan dan kegundahan dia semata, karena keberadaan Dewan Kolonel dan nasib trah Bung Karno di PDIP akan seperti keluarga Soeharto di Golkar sudah dibantah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Kita yakin, anak-cucu Bung Karno mewarisi jiwa kenegarawanan Proklamator RI itu. Semoga!
