Anwar Husen
Pemerhati Sosial — Tinggal di Tidore, Maluku Utara
“Ada pelajaran moral di sini. Alkisah, pada sebuah momentum, warga sekolah menangis ketika kepala sekolah idola mereka diganti. Sang kepala sekolah naik ke podium, mengucap pamit dengan suara pelan: Jangan buru-buru memuja saya. Tunggu kepala sekolah baru datang. Lihat kinerjanya, bandingkan, lalu ambil kesimpulan.”
Mantan Menkopolhukam Mahfud MD pernah mengingatkan para pejabat: bekerjalah baik-baik. Jika tidak, ketika rezim berganti, masalah akan datang menagih.
Sebenarnya, tanpa nasihat itu pun publik memahami logika kekuasaan. Setiap pemimpin datang dengan latar nilai, sejarah, dan kepentingannya sendiri. Dan semua itu, cepat atau lambat, menjelma menjadi warna kebijakan.
Dalam dinamika politik negara manapun, titik-titik perubahan biasanya sama: kebijakan dibelokkan, aliran uang negara diusut, pejabat rezim lama dipreteli, digeser, bahkan dipenjara. Itulah watak transisi kekuasaan: apa yang ditutupi akan terkuak, apa yang dulu dilindungi akan diperiksa ulang.
Jejak Kerusakan yang Mengendap 10 Tahun
Di Indonesia, perubahan rezim yang paling mencolok adalah tiga fase: Orde Lama ke Orde Baru, Orde Baru ke Reformasi, dan kini transisi dari rezim Jokowi ke Presiden Prabowo Subianto.
Sepuluh tahun terakhir mencatat sebuah ironi besar: rezim itu meninggalkan daya rusak struktural yang luas—setara dua orde sebelumnya yang berkuasa jauh lebih lama. Hampir semua lembaga negara, ruang sosial, hingga institusi keagamaan terseret dalam pusaran kooptasi kekuasaan.
Di daerah, polanya sama. Hanya beda skala dan temperatur.
Tambang, Bandara Gelap, dan Serbuan TKA
Judul media Democrazy.id sempat menarik perhatian:
“Menhan Sjafrie Mengamuk di Bandara Ilegal yang Diresmikan Jokowi: Tidak Boleh Ada Negara Dalam Negara.”
Amarah itu dipicu temuan yang mengarah pada dugaan tambang ilegal—bahkan sebuah bandara gelap di tengah hutan Morowali.
Di Maluku Utara, isu serupa menggelegak beberapa pekan ini.
Media Narasitimur.id (24/11) mencatat 34.460 WNA berada di wilayah Maluku Utara per November 2025, didominasi Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan. Dua daerah itu adalah pusat industri dan pertambangan, tempat arus tenaga kerja asing meningkat tanpa kendali.
Politik 212: Dari Dibungkam Menjadi Diundang
Ada yang lebih menarik pekan ini: Gerakan 212 menggelar reuni pada 2 Desember dan mengundang Presiden Prabowo Subianto secara terbuka.
Damai Hari Lubis dalam Fusilatnews (25/11) menulis:
perubahan paling signifikan bukan pada massa atau seruan moral, tetapi pada hubungan mereka dengan kekuasaan.
Jika pada 2014–2024 gerakan ini hidup dalam bayang-bayang kecurigaan di era Jokowi, kini relasinya melunak. Resistensi berubah menjadi kedekatan politis.
MK dan Sisa-Sisa Skenario Rezim Lama
Putusan Mahkamah Konstitusi yang kembali melarang Polri merangkap jabatan sipil—menurut sejumlah pengamat—adalah retakan dari skenario rezim sebelumnya yang mulai kehilangan penopangnya.
NU dalam Krisis Moral
Yang paling memalukan adalah konflik terbuka di tubuh NU.
Buni Yani menulis di akun Facebooknya (dikutip Gelora.co, 24/11):
NU telah diseret terlalu dalam ke politik praktis untuk mendukung rezim Jokowi selama 10 tahun—jauh dari kebutuhan warga Nahdliyin yang kebanyakan hidup di desa dan kurang terdidik.
Ali Syarief dari Fusilatnews menguliti anatomi konflik ini dalam tulisannya,
“Dua Bersaudara di Persimpangan Moral: Tragedi Gus Yahya dan Gus Yaqut.”
Dua skandal menjadi sorotan:
Kedekatan Gus Yahya dengan rezim Zionis Israel
Skandal haji yang menyeret Gus Yaqut
Dua tokoh, dua skandal, tetapi satu akar masalah: ketika kekuasaan menggerus etika.
Rezim Berganti, Dosa Kebijakan Menyeruak
Ketika kekuasaan berubah, banyak yang tiba-tiba kehilangan topeng.
Ada yang pura-pura bertransformasi, ada yang ketahuan ganti kulit karena terpaksa, ada yang melepaskan jabatan, tunjangannya dipangkas, uang haramnya disita, utang gelapnya terbongkar, ada yang diincar KPK, masuk DPO, antre dipenjara, hingga yang kini sedang beristighfar di balik jeruji.
Semua itu adalah daftar panjang pelajaran moral:
dosa kebijakan tidak musnah hanya karena masa jabatan berakhir.
Kembali ke Kisah Kepala Sekolah
Dan pada akhirnya, kita kembali pada kisah sederhana itu.
Di sebuah sekolah, warga menangis saat kepala sekolah idola mereka diganti.
Sang kepala sekolah berkata pelan:
“Jangan terburu memuja saya. Tunggu kepala sekolah baru datang. Nilai kinerjanya, bandingkan, lalu ambil kesimpulan.”
Di panggung negara, nasihat itu berubah menjadi peringatan keras:
rezim boleh berganti, tetapi jejak moral seorang pemimpin tak pernah lenyap.
Wallahua’lam.
