Jakarta, Fusilatnews – Ketua Umum Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi (F-PDR) Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan yang terseret kendaraan taktis (rantis) yang dikemudikan oknum Brimob di Pejompongan, tak jauh dari titik konsentrasi aksi unjuk rasa menuntut pembubaran DPR di Senayan, Jakarta, Kamis (28/8/2025).
Agus juga menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya beberapa orang dalam kasus pembakaran Gedung DPRD Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (29/8/2025).
“Kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya driver ojol. Juga atas meninggalnya sejumlah korban dalam kasus kebakaran Gedung DPRD Kota Makassar,” kata Agus Supriatna yang juga mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) di Jakarta, Sabtu (30/8/2025).
Di sisi lain, Agus mengecam keras dan menyesalkan aksi brutal oknum Brimob yang mengemudikan rantis dengan ugal-ugalan sehingga melindas dan menyeret Affan Kurniawan yang saat itu terjebak massa yang sedang berunjuk rasa.
Sebab itu, Agus mendesak agar oknum Brimob tersebut diproses secara hukum, dan Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Komandan Korps Brimob dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Harus dilakukan penegakan hukum yang tegas dan adil kepada pelaku yang menyebabkan jatuhnya korban. Juga dilakukan evaluasi menyeluruh menyangkut kinerja Polri,” pintanya.
Agus juga mengecam keras pelaku aksi brutal yang menyebabkan Gedung DPRD Kota Makassar, Gedung DPRD Kota Solo, Jawa Tengah, rumah di dekat Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, terbakar serta fasilitas-fasilitas publik dan kantor-kantor polisi di Jakarta dan kota-kota lainnya.
Presiden atau eksekutif, dan semua lembaga tinggi negara, yakni legislatif dan yudikatif, kata Agus, harus mengevaluasi dan memperbaiki tata kelola negara yang tidak efisien, tidak berpihak pada kepentingan rakyat, tumpang-tindihnya aturan, dan penegakan hukum yang tidak adil.
“Intinya, kematian driver ojol dan sejumlah korban lainnya dalam aksi-aksi demo harus dijadikan momentum semua pihak untuk memperbaiki tata kelola negara,” tukasnya.
“Khusus untuk eksekutif dan legislatif, janganlah membuat kebijakan yang menambah beban rakyat seperti kenaikan pajak dan kenaikan tunjangan pejabat negara,” lanjut Agus.
Presiden Prabowo Subianto, diminta Agus melakukan evaluasi total terhadap kinerja dan profesionalitas Polri. “Kinerja Polri harus dievaluasi secara menyeluruh,” pintanya.
Unjuk rasa, kata Agus, merupakan hak konstitusional warga yang merupakan bagian dari kebebasan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat yang dilindungi konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, khususnya Pasal 28E, dan UU No 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
“Sebab itu, aparat jangan sampai membungkam kebebasan berpendapat yang dimiliki masyarakat dan dilindungi konstitusi. Jangan sampai demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran. Polisi dalam situasi dan kondisi apa pun harus tetap humanis, profesional dan proporsional, jangan brutal,” sarannya.
Di sisi lain, Agus mengingatkan agar semua pihak, terutama para pengunjuk rasa mewaspadai “invisible hands” atau tangan-tangan tak kelihatan yang menyusup dan menunggangi aksi demo yang ujung-ujungnya adalah merugikan semua pihak.
Tidak itu saja. Agus juga menyarankan pemerintah, DPR dan Polri serta stakeholders lainnya agar mengidentifikasi apa penyebab maraknya aksi unjuk rasa di Indonesia. Apakah karena harga barang-barang kebutuhan pokok yang kian tak terkendali? Apakah karena naiknya tunjangan perumahan DPR yang mencapai Rp50 juta per bulan per orang di tengah kesulitan hidup masyarakat?
“Pemerintah, DPR dan Polri harus mengidentifikasi pemicu ketidakpuasan masyarakat sehingga mereka berunjuk rasa. Jika sudah ditemukan pemicunya, pemerintah, DPR dan Polri harus introspeksi. Tak mungkin rakyat turun ke jalan kalau kondisi negara baik-baik saja,” paparnya.
Agus pun menegaskan imbauannya agar para demonstran tidak bertindak anarkis, dan mematuhi rambu-rambu hukum yang berlaku, serta waspada jangan sampai disusupi oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab.
“Pendek kata, semua pihak harus cooling down. Semua harus taat pada hukum yang berlaku. Semua harus introspeksi, terutama pemerintah dan Polri,” tandasnya.
