Ketika membahas kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), muncul dualitas dalam perspektif publik. Di satu sisi, terdapat narasi kemajuan infrastruktur dan pembangunan yang dianggap sebagai pencapaian monumental. Namun di sisi lain, ada deretan masalah mendasar yang justru menjadi warisan berat bagi penerusnya. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), peningkatan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), gizi buruk, korupsi yang merajalela, serta lemahnya penegakan hukum adalah sebagian contoh nyata dari beban yang terus bertambah di bawah pemerintahan Jokowi.
IKN: Ambisi atau Beban?
Proyek IKN kerap disebut sebagai “legacy” Jokowi, simbol kebanggaan yang diharapkan membawa Indonesia ke era baru. Namun, kenyataan di lapangan memperlihatkan situasi yang jauh dari ideal. Dengan anggaran triliunan rupiah, proyek ini menjadi magnet kritik karena dianggap lebih fokus pada simbolisme ketimbang urgensi. Dalam konteks ekonomi yang melemah, penggunaan anggaran negara untuk proyek ini memicu pertanyaan besar. Apakah pembangunan IKN adalah kebutuhan mendesak, atau hanya sekadar ambisi pribadi tanpa memperhitungkan dampak jangka panjang bagi rakyat?
Peningkatan PPN: Solusi atau Tekanan?
Kondisi perekonomian Indonesia yang memburuk memaksa pemerintah menaikkan tarif PPN dari 10% menjadi 11%. Kebijakan ini, meskipun bertujuan menambal defisit anggaran, justru memperparah beban masyarakat yang sudah terhimpit oleh inflasi dan ketidakstabilan ekonomi. Kenaikan PPN menjadi bukti nyata bahwa pemerintah gagal menciptakan sistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Alih-alih memberikan solusi konkret, kebijakan ini menunjukkan kegagalan dalam mengelola keuangan negara secara bijaksana.
Gizi Buruk: Ironi di Tengah Pembangunan
Dalam laporan terbaru, angka gizi buruk di Indonesia masih tinggi. Untuk menanggulangi hal ini, pemerintah meluncurkan program makanan bergizi gratis. Meski terlihat sebagai langkah solutif, kebijakan ini mengungkap ironi besar: bagaimana mungkin negara yang digadang-gadang menjadi kekuatan ekonomi dunia justru gagal memastikan kebutuhan dasar rakyatnya? Penyelesaian masalah gizi buruk semestinya berakar pada pembangunan sistem kesehatan dan pendidikan yang kuat, bukan hanya berupa program tambal sulam.
Korupsi dan Integritas Pejabat: Kegagalan Moralitas
Kasus korupsi yang merajalela menjadi bukti kegagalan pemerintahan Jokowi dalam membangun moralitas pejabat negara. Banyaknya skandal korupsi menunjukkan lemahnya penegakan hukum dan buruknya sistem pengawasan. Tidak hanya itu, aparat penegak hukum sering kali terlibat dalam konspirasi politik, menjadikan hukum sebagai alat untuk menyerang musuh politik. Fenomena ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan merusak legitimasi pemerintah.
Perpecahan dan Stabilitas Politik
Dalam lingkup politik, pemerintahan Jokowi tidak hanya menghadapi kritik dari oposisi, tetapi juga tantangan internal, termasuk potensi perpecahan di tubuh PDIP. Upaya partai untuk menstabilkan koalisi menjadi pekerjaan rumah yang tidak mudah, terutama di tengah polarisasi yang semakin tajam. Perpecahan ini menjadi cerminan kegagalan pemerintah dalam menjaga harmoni politik yang sehat.
Penutup
Kinerja dan program kerja Jokowi bukan hanya soal pencapaian, tetapi juga persoalan besar yang diwariskan kepada penerusnya. Pembangunan infrastruktur tanpa keseimbangan ekonomi, kebijakan fiskal yang membebani rakyat, hingga lemahnya penegakan hukum adalah rangkaian masalah yang perlu segera ditangani. Pemerintahan mendatang harus bersiap menghadapi konsekuensi dari kebijakan yang lebih mengedepankan ambisi ketimbang substansi. Jokowi mungkin telah membangun gedung-gedung megah dan jalan tol panjang, tetapi apakah itu cukup untuk membangun masa depan yang benar-benar kokoh? Jawabannya, hanya waktu yang akan menentukan.
