Jakarta-Fusilatnews.--Itu judul cuitan Denny Indrayana, pada akun twiter pribadinya, pagi ini, Sabtu 22/07/23. Diawali dengan permohinan izin, tulisnya. Pagi ini saya share 3 screenshoots berita. Satu, kolom Tempo 13 Juli 2003, “Presiden Pilihan Uang?” oleh Smita Notosusanto. Dua, pernyataan Menko Mahfud MD, “Pemilu dari Rakyat, oleh Oligarki, untuk Elit”. Tiga, editorial Kompas hari ini 22 Juli 2023,”Nilai Tambah untuk Siapa”.
Tiga tema yang beliau angkat itu, lalu apa hubungannya satu sama lain? Denny kemudian mengurai lebih lanjut, sebagai berikut. “Apa kaitan tiga tulisan itu?”, tanyanya. “Demokrasi kita, daulat rakyat, sudah dirampok DUITokrasi, daulat duit”.
Lebih rinci Denny menuliskan, sebagai berikut : Dalam Duitokrasi, kekuatan uang yang menentukan presiden, bukan rakyat. Presiden menang karena “isi tas”, bukan integritas atau kapasitas. Yang penting popularitas dan elektabilitas, dan itu bisa dibeli dengan kampanye buzzerRp dan modal sumbangan para oligarki korup sekalipun.
Duitokrasi membuktikan aliran politik uang yang memanfaatkan suara rakyat, oleh Oligarki, untuk Elit. Presiden “isi tas”, hasil pilihan uang, akan menghadirkan kebijakan cawe-cawe Kawe (pura-pura) untuk rakyat, padahal semata untuk menaikkan profit kroni oligarkinya yang korup.
Maka, kekayaan alam Indonesia, bukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945, tetapi berbelok demi sebesar-besar kemakmuran konglomerat. Rakyat makin sekarat-melarat, konglomerat makin kaya-merajalela.
Itulah jawaban kenapa setelah hutan-kayu habis, muncul konglomerat. Setelah batubara menipis, muncul crazy rich. Setelah hilirisasi nikel, dengan nilai ekspor nikel naik dari 3,3 miliar dollar di 2017, menjadi 29 miliar dollar AS di 2022, TAPI prosentase penduduk miskin di Sulawesi, wilayah kaya nikel, justru naik dari 10,02 menjadi 10,08 di tahun 2022. Ayo bung rebut kembali! Rebut lagi demokrasi, kalahkan DUITokrasi. Kembalikan Presiden pilihan rakyat, bukan pilihan uang konglomerat.
