Bandung-Fusilatnews.–Deputi Gerakan Masyarakat Sipil dan Lingkungan Hidup, Radhar Tribaskoro, melayangkan surat terbuka kepada KPU, memperotes pelaksanakan debat Cawapres pertama, tadi malam, 12/22/23.
Pokok masalah dalam debat tersebut, diungkapkan Radhar; Debat Capres dan Cawapres adalah bagian dari tahapan pemilu presiden yang wajib diselenggarakan oleh KPU sebagaimana diamanatkan oleh PKPU No. 15/2023.
Debat tersebut mesti menjunjung nilai-nilai fairness atau keadilan. Dalam hal ini, kejelasan pertanyaan sangat penting agar debat publik berlangsung “fair.
Pertanyaan yang tidak jelas atau ambigu dapat membingungkan peserta debat dan memungkinkan interpretasi yang beragam, yang dapat mengarah pada ketidakadilan dalam proses debat.
Selengkapnya, sebagai berikut ;
Kepada Yth
Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Bpk. Hasyim Asy’ari SH, MSi, PhD
Di Tempat
Perihal: Surat terbuka protes atas pertanyaan tidak jelas dalam Debat Perdana Cawapres
Dengan hormat,
Bersama surat ini saya menyampaikan protes terhadap penyelenggaraan Debat Perdana Cawapres 2024 yang berlangsung tanggal 22 Desember 2023 di Jakarta Convention Center. Perkenankan saya menyampaikan protes ini dalam bentuk surat terbuka agar bisa menjadi pembelajaran publik.
Debat Capres dan Cawapres adalah bagian dari tahapan pemilu presiden yang wajib diselenggarakan oleh KPU sebagaimana diamanatkan oleh PKPU No. 15/2023. Debat tersebut mesti menjunjung nilai-nilai fairness atau keadilan. Dalam hal ini, kejelasan pertanyaan sangat penting agar debat publik berlangsung “fair_. Pertanyaan yang tidak jelas atau ambigu dapat membingungkan peserta debat dan memungkinkan interpretasi yang beragam, yang dapat mengarah pada ketidakadilan dalam proses debat. Dengan pertanyaan yang jelas, semua pihak dapat memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang dibahas, sehingga memungkinkan debat yang lebih adil dan produktif. Selain itu, pertanyaan yang jelas juga membantu mendorong diskusi yang fokus dan relevan.
Dalam Debat Perdana Cawapres kemarin, Cawapres Gibran Rakabuming Raka mengajukan pertanyaan, “Bagaimana mengangkat peringkat Indonesia di SGIE? ” Pertanyaan ini tidak jelas, terutama karena singkatan SGIE bukanlah singkatan yang umum (seperti RT/RW, Jateng, dsb). Akibat penggunaan pertanyaan yang tidak jelas itu lawan debat Gibran telah rugi waktu.
Padahal seharusnya moderator debat meminta Gibran menjelaskan lebih dulu apa yang dimaksud dengan SGIE. Baru kemudian ia meminta lawan debat Gibran menjawabnya. Kami khawatir bila hal itu dianggap normal maka rakyat kemudian harus menyaksikan debat yang diisi oleh singkatan-singkatan yang membingungkan.
Sesuai dengan uraian kami di atas bersama surat ini kami menuntut agar:
- KPU memperbaiki aturan debat dengan mewajibkan capres maupun cawapres menyampaikan pertanyaan yang jelas dan tidak ambigu.
- KPU memerintahkan moderator untuk meminta kejelasan pengertian dari istilah dan singkatan sehingga tidak merugikan peserta debat.
- Memberi peringatan kepada cawapres Gibran Rakabuming Raka karena telah merugikan lawan debatnya dengan sengaja.
Demikian kami sampaikan Surat Terbuka ini. Tidak lain harapan kami adalah bahwa seluruh proses pemilu presiden 2024 ini berlangsung secara adil dan memberikan pencerahan kepada rakyat pemilih.
Terima kasih atas perhatiannya.
Hormat kami,
Radhar Tribaskoro
Deputi Gerakan Masyarakat Sipil dan Lingkungan Hidup
