Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan , Deddy Yevri Sitorus mengkritisi kebijakan Presiden Joko Widodo yang menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk menangani permasalahan minyak goreng, termasuk dalam proses penstabilan harga di lapangan. Luhut rencananya akan mengaudit lahan dan perusahaan sawit.
Deddy mengatakan tidak ada kaitannya dengan upaya menjamin pasokan dan mengendalikan harga minyak goreng, seperti penugasan dari Presiden Joko Widodo. “Ini kok jadi aneh, merembet kemana-mana, seharusnya urus dulu bahan baku minyak goreng dan distribusinya,” kata Deddy, dikutip Tempo.co Sabtu, 28 Mei 2022.
Luhut sendiri diketahui akan melakukan audit terhadap lahan atau konsesi perusahaan sawit, ia mengatakan, kalau Luhut cuma mau tahu berapa produksi CPO dan minyak goreng, cukup mengaudit pabrik kelapa sawit (PKS), memeriksa dokumen ekspor dan faktur penjualan perusahaan. “hal ini sebenarnya bukanlah tugas menko marinves, melainkan tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Keuangan, Kementerian ATR,” ungkap Deddy.
Selanjutnya bagi Deddy, melakukan audit lahan, bukan saat yang tepat untuk dilakukan saat ini. Selain tidak ada kaitannya dengan urusan pengadaan minyak goreng, audit tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, ia meminta luhut fokus pengendalian harga minyak goreng. dan kestabilan harga, ketimbang melebar mengurus industri sawit.
“Kita harus terbiasa bekerja sesuai sistem, mekanisme dan regulasi. Audit lahan dan perusahaan itu harus sesuai kewenangan, regulasi, transparan dan tidak menimbulkan rumor miring. Jangan nanti seolah Pak Luhut sedang mengacak-acak industri sawit untuk kepentingan dan tujuan tertentu. Saya heran, Pak Luhut ini benar-benar bertindak seperti menteri super,” tutur Deddy.
Berita Update Lainnya Ikuti Kami Di Google News
