FusilatNews – Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna menilai DPR tidak ingin Indonesia tegak di atas hukum Undang-Undang Dasar 1945 jika membuat aturan tata tertib yang bisa mengikat keluar. Hal ini disampaikan Palguna menanggapi tata tertib baru DPR yang bisa dijadikan dalil memberhentikan hakim konstitusi, hakim agung, hingga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia mengatakan, DPR seharusnya bisa mengerti hierarki dan beragam kekuatan yang mengikat dalam norma hukum.
“Jika mereka mengerti tetapi tetap juga melakukan, berarti mereka tidak mau negeri ini tegak di atas hukum dasar (UUD 1945) tetapi di atas hukum yang mereka suka dan mau, dan mengamankan kepentingannya sendiri. Rusak negara ini, bos,” kata Palguna, saat dihubungi melalui pesan singkat, Rabu (5/2/2025).
Palguna juga mempertanyakan pengetahuan hukum para anggota Dewan yang seharusnya mengerti tata tertib berlaku untuk internal DPR, bukan mengikat keluar institusi pemilik tata tertib.
“Ini tidak perlu Ketua MKMK yang jawab. Cukup mahasiswa hukum semester tiga. Dari mana ilmunya ada tata tertib bisa mengikat keluar? Masa DPR tidak mengerti teori hierarki dan kekuatan mengikat norma hukum? Masa DPR tak mengerti teori kewenangan? Masa DPR tidak mengerti teori pemisahan kekuasaan dan checks and balances?” imbuh dia.
Sebagai informasi, DPR kini memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap pejabat negara yang sebelumnya telah melewati proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR. Hal ini tertuang dalam revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib yang telah disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Selasa (4/2/2025).
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan mengatakan, revisi ini memberi DPR ruang untuk meninjau kembali kinerja pejabat yang telah mereka tetapkan dalam rapat paripurna. Jika dalam evaluasi ditemukan kinerja yang tidak memenuhi harapan, DPR dapat memberikan rekomendasi pemberhentian.
“Dengan pasal 228A diselipkan, DPR memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap jabatan calon-calon yang sebelumnya dilakukan fit and proper test melalui DPR,” ujar Bob Hasan, di Gedung DPR RI, Selasa (4/2/2025).
Bob menegaskan bahwa hasil evaluasi ini bisa berujung pada rekomendasi pemberhentian bagi pejabat yang dianggap tidak menunjukkan kinerja optimal.
“Iya, itu kan ujungnya masalah pemberhentian dan keberlanjutan daripada pejabat ataupun calon yang telah diparipurnakan melalui fit and proper test DPR itu. Itu kan pejabat yang berwenang, mekanisme yang berlaku itu kan pejabat yang berwenang, ya kan,” kata Bob.
Dengan adanya revisi tata tertib ini, sejumlah pejabat yang telah ditetapkan DPR melalui rapat paripurna dapat dievaluasi kinerjanya secara berkala. Pejabat tersebut antara lain adalah Komisioner dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), dan Mahkamah Agung (MA).
Namun, menurut Damai Hari Lubis, sisa produk hukum era Jokowi memang banyak yang inkonstitusional dan anomali terhadap banyak sistem hukum positif (ius konstitusional). Ini merupakan problem realita residu pasca kepemimpinan era Jokowi.
Lubis berpendapat bahwa Palguna tidak objektif. Di satu sisi, Palguna mengkritik DPR RI terhadap temuan tersebut, tetapi diam ketika sistem konstitusi dalam UUD 1945 mengalami overlap sehingga melahirkan UU MD3, yang mengharuskan keputusan politik DPR RI untuk impeachment presiden melalui persidangan MK.
“Sehingga fungsi hukum MK selain hak yudikatif juga memiliki hak fungsi sebagai legislatif. Hal ini jelas keliru. Ini tumpang tindih fungsional para hakim dan membuat kontradiktif, atau disfungsional dari makna tentang wakil rakyat adalah DPR RI bukan MK atau para hakim MK,” kata Lubis.
Lubis juga mengungkapkan bahwa Palguna, yang dikenal di kalangan advokat sebagai pengajar dalam diklat pola berproses dan teknis pembuatan draf permohonan judicial review, hanya terusik jika sistem hukum mengganggu peran hakim. Namun, ia diam atau membiarkan ketika peran yudikatif melebar dan menabrak hakikat demokrasi.
