Presiden Joko Widodo (Jokowi) semakin mendapat sorotan tajam dari internal partainya sendiri, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), pasca-dukungannya terhadap pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Kritik-kritik pedas ini mencuat dalam acara diskusi “Sing Waras Sing Menang” pada Sabtu (30/3/2024), yang menandai perbedaan haluan politik antara Jokowi dan partainya.
Menurut Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, partainya merasa khilaf atas pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wali Kota Solo pada Pilkada 2020. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan kemajuan Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi. Namun, kesalahan tersebut menjadi nyata saat Jokowi justru mendukung Prabowo-Gibran, yang dianggap oleh PDI-P sebagai pendorong kemenangan telak dalam Pilpres 2024.
Kritik juga ditujukan pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, memungkinkan Gibran untuk mencalonkan diri sebagai cawapres. Hasto mempertanyakan pengalaman Gibran yang dianggap belum memadai dalam mengemban tanggung jawab memimpin Indonesia, terutama dalam bidang ekonomi, sosial, dan geopolitik.
Kehadiran Gibran sebagai figur politik yang tidak memiliki pengalaman yang memadai dianggap sebagai bukti dari kegagalan meritokrasi dalam pemerintahan. Sikap Jokowi yang seringkali mengangkat orang-orang dekatnya dari Solo ke jabatan strategis juga disoroti sebagai indikasi antimeritokrasi.
Dalam penjelasannya, Hasto menyoroti pentingnya “kedewasaan” seorang pemimpin dalam menghadapi kompleksitas persoalan negara. Kekurangan dalam kedewasaan bisa berujung pada konsekuensi yang tidak diinginkan, seperti kasus kecelakaan di Gerbang Tol Halim Perdanakusuma yang melibatkan sopir di bawah umur dan tanpa SIM.
Perbedaan pandangan ini menandai tahap baru dalam dinamika politik Indonesia, dengan PDI-P yang semakin menunjukkan kemandiriannya dalam menyuarakan kritik terhadap kebijakan Jokowi. Hal ini juga menjadi pertanda penting bahwa diskusi dan perdebatan terbuka dalam politik merupakan hal yang positif untuk memperkuat demokrasi.
Kritik-kritik yang dilontarkan oleh PDI-P menunjukkan bahwa meskipun berada di bawah payung yang sama, perbedaan pandangan tetap dihargai dan perlu disuarakan untuk menjaga integritas partai dan kepentingan rakyat.
