FusilatNews – Menjelang Hari Raya, biasanya ada satu tradisi yang hampir tak pernah absen dari kehidupan para pejabat: open house. Rumah dinas dibuka, tamu berdatangan, meja makan dipenuhi hidangan, dan para pejabat berbaris menerima ucapan selamat. Tradisi ini sudah lama menjadi simbol keakraban kekuasaan dengan masyarakat.
Namun tahun ini situasinya berbeda.
Presiden Prabowo Subianto melarang pejabat menggelar open house secara mewah. Larangan ini bukan sekadar soal etika atau kesederhanaan, tetapi juga terkait dengan kondisi global yang sedang tidak menentu. Pemerintah menilai situasi geopolitik dunia—khususnya konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran—berpotensi memicu gejolak ekonomi, terutama di sektor energi.
Larangan tersebut pada dasarnya menyampaikan pesan sederhana: negara harus bersiap menghadapi kemungkinan krisis.
Ketika Perang Mengguncang Energi Dunia
Perang di Timur Tengah hampir selalu membawa konsekuensi yang sama: harga energi melonjak dan jalur distribusi minyak dunia terganggu. Ketika ketegangan meningkat di kawasan yang menjadi pusat produksi minyak global, pasar energi bereaksi cepat.
Pemerintah Indonesia tentu memahami risiko itu. Dalam beberapa pertemuan kabinet, presiden meminta jajarannya mengantisipasi dampak konflik global terhadap ekonomi nasional, termasuk stabilitas pasokan energi dan APBN.
Indonesia memang bukan negara perang, tetapi ekonomi nasional tidak pernah benar-benar terpisah dari geopolitik dunia. Kenaikan harga minyak mentah internasional hampir selalu berujung pada dilema: menaikkan harga BBM domestik atau menambah beban subsidi negara.
Dalam situasi seperti itu, setiap bentuk pemborosan negara—betapapun kecil—menjadi tidak relevan.
Simbol Kesederhanaan Kekuasaan
Larangan open house mewah sebenarnya memiliki makna simbolik yang lebih dalam.
Open house pejabat sering kali bukan sekadar tradisi silaturahmi. Ia juga menjadi panggung kemewahan birokrasi: jamuan berlimpah, dekorasi mahal, serta mobilitas tamu yang tidak sedikit. Semua itu membutuhkan biaya—baik langsung maupun tidak langsung—yang pada akhirnya bersumber dari anggaran negara atau fasilitas jabatan.
Ketika pemerintah meminta rakyat bersiap menghadapi kemungkinan krisis energi, pesan yang sama juga harus berlaku bagi pejabat.
Kesederhanaan bukan sekadar slogan moral, tetapi juga instrumen legitimasi politik. Rakyat lebih mudah menerima kebijakan sulit—seperti pembatasan BBM atau penghematan anggaran—jika mereka melihat elite negara juga menahan diri.
Mudik dan Mobilitas Negara
Selain open house, pemerintah juga mulai memberi imbauan agar aktivitas perjalanan tidak berlebihan, termasuk perjalanan dinas yang tidak mendesak. Dalam konteks energi, mobilitas massal selalu memiliki konsekuensi langsung terhadap konsumsi bahan bakar.
Mudik, perjalanan dinas, hingga mobilitas birokrasi dalam jumlah besar dapat mempercepat konsumsi energi nasional pada saat pasokan global sedang tidak stabil.
Jika situasi geopolitik memburuk dan harga energi melonjak, negara harus memiliki ruang fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi. Artinya, konsumsi harus dikelola dengan lebih hati-hati sejak dini.
Negara dan Kebiasaan Boros
Masalah terbesar sebenarnya bukan pada open house itu sendiri, melainkan pada mentalitas negara yang sering kali terbiasa hidup dalam kelimpahan semu.
Ketika ekonomi relatif stabil, pemborosan birokrasi sering dianggap hal biasa. Perjalanan dinas yang tidak perlu, seremoni berbiaya besar, hingga acara protokoler yang berlebihan menjadi bagian dari rutinitas pemerintahan.
Namun ketika ancaman krisis muncul, semua kebiasaan itu tiba-tiba terlihat tidak relevan.
Larangan open house mewah seharusnya tidak hanya menjadi kebijakan musiman menjelang hari raya. Ia bisa menjadi titik awal refleksi: apakah negara benar-benar telah menjalankan prinsip efisiensi dalam setiap rupiah uang publik?
Menyambut Hari Raya dalam Kesadaran Krisis
Hari raya pada dasarnya adalah momentum kesederhanaan. Ia adalah waktu untuk kembali pada nilai dasar: kebersamaan, syukur, dan empati.
Jika pejabat negara memilih merayakannya secara sederhana, pesan moralnya jauh lebih kuat daripada pesta seremonial yang megah.
Apalagi di tengah dunia yang sedang bergejolak.
Dalam kondisi seperti sekarang, yang paling dibutuhkan bukanlah kemewahan simbolik, melainkan ketenangan politik, kehati-hatian fiskal, dan solidaritas sosial. Larangan open house mewah hanyalah sebuah langkah kecil, tetapi ia bisa menjadi tanda bahwa negara mulai membaca arah angin krisis yang mungkin datang.
Dan dalam sejarah ekonomi global, krisis selalu datang tanpa undangan.
