Oleh: Saparuddin Santa
Jakarta –
Istilah mitigasi umumnya digunakan untuk mengantisipasi sebuah dampak yang berisiko tinggi dari sebuah kejadian alam berupa bencana. Dalam terminologi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mitigasi diartikan sebagai tindakan mengurangi dampak bencana.. Bahwa untuk mengantisipasi munculnya korban yang lebih banyak dari sebuah kejadian alam, perlu dibuat sebuah perangkat sistem dan aturan yang bisa meminimalisir korban.
Dalam upaya mitigasi kebencanaan juga biasa dibuat semacam early warning system. Lalu bagaimana dalam konteks politik? Mungkinkah istilah ataupun agenda mitigasi ini menjadi sebuah gerakan terstruktur dan sistematis yang dilakukan semua pihak? Tentu ini menjadi tanggung jawab seluruh stakeholder di masyarakat. Yang paling bertanggung jawab adalah pemerintah dan penyelenggara politik, atau dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawasu).
Tetapi ada satu subsistem yang, sesungguhnya, bisa mengambil peran yang sangat signifikan dalam upaya mitigasi ini, terutama memitigasi membesarnya polarisasi menjelang dan pasca Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Subsistem itu adalah lembaga survei atau atau biasa juga disebut lembaga konsultan politik.
Seperti kita tahu, polarisasi ini menjadi sebuah problem sosial baru di tengah masyarakat kita; setidaknya hal itu baru secara masif muncul dalam tiga tahun belakangan. Fakta bahwa perdebatan siapa pemilik kebenaran dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, khususnya di ruang ruang media sosial, masih dipertontonkan secara terbuka. Istilah cebong dan kampret, diprediksi banyak orang, masih akan berlangsung sengit hingga batas waktu yang tidak jelas kapan akan berakhir.
Semua bermula dari Pilpres 2019, yang melahirkan dua kutub “pemuja” yang saling mengklaim diri sebagai pemilik kebenaran politik di negeri ini. Bahkan, hingga kutub yang capresnya kalah pun sudah bergabung dengan kutub pemenang, aroma ketidakpuasan dan bahkan perasaan kebencian masih menjadi bencana (baca: masalah serius) yang mengancam kehidupan damai dalam berbangsa dan bernegara.
Hingga saat ini belum ada satu pun formula dan langkah kongkret yang dilakukan para pemangku kepentingan, baik itu presiden, lembaga legislatif atau DPR, maupun penyelenggara pemilu, dalam mengatasi masalah polarisasi ini, atau paling tidak ada upaya serius memitigasi. Padahal, sebuah negara akan maju lebih cepat jika rakyatnya bersatu padu membangun bangsa, dalam stabilitas dan semangat membangun bersama.
Dalam konteks ini apa yang bisa dilakukan lembaga survei? Sebagaimana kita tahu bahwa lembaga survei bagi beberapa partai politik dan calon presiden masih menjadi satu-satunya alat ukur ilmiah dalam memajukan calon. Diakui atau tidak, para elite dan politisi, bahkan mungkin para pengusaha yang akan “berkontribusi” pada pemenangan salah kandidat capres, akan melihat tren publik dan hasil survei, sebelum mengambil sikap dukungan.
Di sinilah titik istimewanya lembaga survei di Indonesia di mata para elite, khususnya pemutus kebijakan di level partai politik. Mereka, para ketua umum partai, pasti akan mengusung calon-calon presiden yang secara elektabilitas berpeluang besar untuk menang. Alat ukur utamanya tentu hasil polling atau hasil survei. Lalu apa kaitannya dengan mitigasi polarisasi? Semestinya para pemilik lembaga survei ataupun “pemesan” survei menjadikan polarisasi ini sebagai sebuah isu yang utama untuk diselesaikan. Ini menjadi tanggung jawab moral kedua belah pihak, yaitu pihak yang memesan survei dan pihak yang melakukan survei.
Instrumen ataupun isu-isu yang berpotensi memecah belah persatuan dan bahkan berakibat pada antipati pada calon presiden yang akan terpilih pada 2024 harus dijadikan diskursus mendalam dan dijadikan bagian dari gagasan dalam “mencapreskan” figur yang akan diusung partai politik. Dan, sudah waktunya lembaga-lembaga survei mengambil peran signifikan dalam menyatukan dua kubu ataupun dua kutub perbedaan tajam yang akan mengancam stabilitas dan kedamaian.
Mengapa tidak membuat survei yang melahirkan gagasan politik masa depan Indonesia? Dan, bukan bukan hanya sekadar memunculkan figur ataupun partai dengan elektabilitas tertinggi. Sudah saatnya lembaga survei menunjukkan tanggung jawab moralnya bagi bangsa dan negaranya, yaitu berkontribusi nyata melahirkan satu gagasan politik ideal. Setelah melahirkan satu gagasan politik, lembaga-lembaga survei ini lalu duduk bersama dengan para pemangku kepentingan (pemerintah, KPU, dan Bawaslu) untuk menyusun satu model “pertarungan politik yang sehat” bagi para kontestan 2024 –bukan hanya sekadar melayani permintaan calon-calon tertentu ataupun partai-partai tertentu.
Bilakah ada lembaga survei yang berani membuat polling ataupun survei terkait gagasan politik masa depan yang bisa mempersatukan dua kutub polarisasi? Mari kita dukung penuh mereka yang mau melakukan itu, untuk melahirkan role model pemilu dan kontestasi demokrasi yang sehat dan berkualitas demi masa depan Indonesia yang lebih maju dan bermartabat.
Saparuddin Santa founder Visi Indonesia Consulting
Dikutip detik.com, Senin 02 Januari 2022
