Oleh Damai Hari Lubis – Aktifis Mujahid 212.
Jangan biarkan Joko Widodo terus berkuasa. Ia telah menjadi musuh publik, dengan karakter buruk dan tercela. Sebagai pemimpin yang licik, ia menguasai para intelektual lintas suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA), serta akademisi yang rakus dan haus kekuasaan. Ironisnya, ia, bersama Gibran—sosok yang dipaksakan sebagai putra mahkota dan kini menanti pelantikan sebagai wakil presiden—tak memenuhi syarat moral maupun kepemimpinan. Apakah kita semua akan membiarkan mereka menjadikan kita korban berikutnya, yang terjebak dalam kebodohan massal?
Lebih baik dan bijaksana jika Joko Widodo segera dihentikan dari jabatannya. Dalam suasana darurat (force majeure), impeachment terhadapnya harus dilakukan secepat mungkin, sebelum masa jabatannya berakhir pada Minggu, 20 Oktober 2024. Tak boleh ada kekosongan kekuasaan walau sekejap. Oleh sebab itu, seharusnya, Letjen Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden RI ke-8, menggantikan Joko Widodo tanpa jeda, demi menjaga stabilitas bangsa.
Selain itu, wakil presiden yang dipilih haruslah sosok yang jauh lebih berkompeten, bukan hasil dari pemaksaan legitimasi politik yang dirancang untuk melanggengkan kekuasaan keluarga. Residu dari kepemimpinan nepotistik ini harus dihapus secara tuntas.
Bangsa ini layak dipimpin oleh mereka yang benar-benar berintegritas dan berkomitmen kepada rakyat. Keputusan harus diambil oleh para wakil rakyat yang baru dan segar, untuk memastikan bahwa sosok yang mendampingi Prabowo adalah putra terbaik bangsa, yang mampu mengawal transisi menuju Indonesia yang lebih bermoral dan adil.
Proses pemberhentian ini adalah langkah tegas bangsa yang tak mau lagi dibodohi oleh para pendusta yang merasa bisa mempermainkan jutaan rakyat. Mereka—Joko Widodo dan keluarganya—mengira bisa menipu rakyat Indonesia dan dunia, seolah-olah mereka berhak menjadi dinasti yang tak tergantikan.
Metode ini diperlukan agar bangsa yang berdaulat ini dapat kembali berdiri dengan kepala tegak. Kita harus melepaskan diri dari cengkeraman kekuasaan yang menjebak kita dalam kebohongan dan tipu muslihat. Dinasti Joko Widodo—yang sejarah pendidikan dan asal-usulnya pun tak jelas—harus segera dihentikan. Ini adalah saatnya kita, sebagai bangsa, menunjukkan bahwa kita tidak akan ditipu oleh pemimpin yang hanya memperjuangkan kepentingan pribadi dan keluarganya.
