Mobil listrik Esemka Bima EV tak bisa masuk dalam daftar merk mobil listrik yang mendapat subsidi dari pemerintah karena tidak masuk dalam syarat dan kriteria untuk mendapat subsidi.
Jakarta – Fusilatnews – Dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koordinasi Maritim dan Investasi yang dihadiri oleh Menko Marinves Luhut Binsar Panjaitan bersama jajaran kementerian dalam koordinasinya Senin 6/5 mengumuman tentang subsidi yang akan diberikan kepada produsen mobil dan motor listrik.
Dalam pengumuman itu, pemerintah hanya memberikan subsidi kepada lima merk kendaraan listrik yanv akan mendapatkan subsidi
Subsidi diberikan kepada merek yang telah memenuhi syarat 40 persen tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), yakni Hyundai dan Wuling untuk mobil listrik, sementara Volta, Gesit, dan Selis untuk motor listrik.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengusulkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu), agar pada tahun ini bantuan atau subsidi pemerintah diberikan ke 200 ribu unit dan untuk mobil 35.900 unit dan bus listrik sebanyak 138 unit.
“Untuk kendaraan roda empat, kita ketahui saat ini ada dua produsen, yaitu Hyundai Ioniq 5 dan Wuling, itu kami usulkan sejumlah 35.900 unit kendaraan diberikan bantuan pemerintah sampai Desember 2023,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (6/3).
Saat ini sudah ditentukan untuk pembelian motor listrik akan mendapat subsidi Rp 7 juta per unit. Bantuan itu hanya berlaku bagi satu kali pembelian, artinya satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) hanya memiliki satu kali jatah subsidi.
“Skema penyaluran bantuan pemerintah, produsen akan mendaftarkan jenis kendaraan yang telah penuhi nilai TKDN (tingkat kandungan dalam negeri) 40 persen yang disyaratkan dalam sistem. Roda empat baru dua yang memenuhi syarat yaitu, Ioniq 5 dan Wuling. Lalu motor ada tiga Volta, Gesit, dan Selis,” jelasnya.
Kemenperin, , sedang fokus melaksanakan program subsidi kendaraan listrik tahun ini, pemerintah sudah memiliki hitungan sampai tahun depan.
Agus Kartasasmita menegaskan, bantuan insentif kendaraan listrik diberikan ke konsumen lewat produsen kendaraan listrik. Maka setelah produsen mendaftarkan jenis kendaraan listrik, produsen tersebut juga mendaftarkan ke pemerintah jenis kendaraan yang akan dimasukkan dalam program ini.
Kemudian lembaga verifikasi akan melakukan verifikasi terhadap VIN atau Vehicle Identification Number yang disesuaikan dengan TKDN. Berikutnya, dilakukan pendataan melalui dealer yang akan berkoordinasi dengan Himbara mengenai proses verifikasi, sampai pembayaran pergantian atau klaim diberikan kepada produsen.
Sedangkan alurnya bagi calon konsumen yaitu konsumen datang ke dealer dan diperiksa Nomor Induk Kendaraan (NIK) untuk dicek apakah berhak memenuhi syarat agar mendapatkan bantuan pembelian kendaraan listrik. Jika setelah dicek dalam sistem mereka berhak, pembeli akan langsung mendapatkan potongan harga. Lalu dealer memasukkan sesuai prosedur dan mengajukan klaim insentif ke Himbara.
“Himbara kemudian memeriksa kelengkapan. Apabila semua selesai, Himbara lalu membayar penggantian insentif bantuan ke produsen. Ini untuk permudah kami melakukan kontrol,” jelas Agus.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu menyatakan, dukungan bagi kendaraan listrik telah diberikan dalam berbagai skema. “Langkah konkret ini sudah dilakukan dari sisi suplai dan demand,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (6/3).
Ia menyebutkan, selama ini sudah tersedia beragam fasilitas fiskal demi mendukung kendaraan listrik. Pertama, tax holiday hingga 20 tahun dengan nilai investasi bagi industri pembuatam kendaraan bermotor serta komponen utamanya.
Kedua, supertax deduction sampai 300 persen atas kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) mengenai kendaraan listrik. “Ketiga, PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dibebaskan terkait barang tambang sebagai bahan baku pembuatan barang kendaraan listrik,” tutur dia.
Keempat, PPN dibebaskan atas impor dan perolehan barang modal berupa mesin peralatan pabrik bagi industri kendaraan bermotor. Kelima, pengenaan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap kendaraan listrik sebesar nol persen, sementara pada kendaraan konvensional dikenakan tarif 15 persen sampai 95 persen sesuai emisi masing-masing.
Keenam, fasilitas bea masuk nol persen atas impor mobil kendaraan listrik Incompletely Knock Down (IKD) dan Completely Knock Down (CKD). Lalu insentif pajak daerah yaitu pengurangan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan pajak kendaraan bermotor sampai 90 persen.
“Secara kumulatif, besaran insentif perpajakan bagi kendaraan listrik perkiraannya sudah mencapai 32 persen dari harga jualnya. Kemudian mencapai 18 persen dari harga jual untuk motor listrik,” jelas Febrio.
Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Masyarakat (Sekjen KESDM) Rida Mulyana mengatakan, pengguna kendaraan bermotor listrik akan mampu menghemat Rp 2,77 juta per tahun, sedangkan pemerintah dapat menghemat Rp 32,7 miliar per tahun. Selain itu, memungkinkan penurunan 0,03 juta ton efek gas rumah kaca, peningkatan lapangan kerja.
“Sedangkan konsumsi listrik meningkat sebanyak 15,2 GWh per tahun,” kata Rida.
Indonesia sebenarnya juga berambisi menjadi produsen mobil listrik lewat merek Esemka. Namun, di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023, mobil listrik Esemka Bima Ev yang dipamerkan baru berupa prototipe.
Prototipe ini merupakan hasil kolaborasi dengan pabrikan otomotif di luar negeri.
“Prototipe mobil listrik Esemka yang dipamerkan di IIMS merupakan hasil kolaborasi dengan pabrikan otomotif lain di luar negeri,” kata Presiden Direktur PT Solo Manufaktur Kreasi Eddy Wirajaya di IIMS, Kamis (16/2/2023).
Hal serupa juga diungkapkan oleh sales Esemka, Haryo yang mengungkapkan bahwa prototipe mobil listrik Esemka Bima EV didatangkan/diimpor sudah dalam bentuk utuh atau completely built up (CBU).
Meski begitu, bukan tidak mungkin bila di masa mendatang, Esemka Bima EV bisa diproduksi sepenuhnya di dalam negeri. Haryo pun merasa optimistis akan hal tersebut.
“Suatu saat kita harus bisa memproduksi di dalam negeri. Untuk ke depannya kita pasti akan produksi di dalam negeri,” jelas Haryo di IIMS, Jumat (17/2).
Salah satu pejabat yang telah menggunakan kendaraan listrik adalah Wali Kota Bogor Bima Arya. Sejak November 2022, Bima telah menggunakan mobil listrik Hyundai Ioniq 5. Selama dua bulan menggunakan mobil listrik, Bima merasakan banyak penghematan.
“Biasanya kan kalau kan menggunakan kendaraan bensin itu kan biayanya bisa Rp 4 juta-Rp 5 juta. Jauh lah, bahkan seminggu itu cuma Rp 100 ribu,” kata Bima kepada wartawan, Rabu (1/2).
Bima Arya menyebutkan, selama dua bulan belakangan tidak ada masalah dalam penggunaan mobil listrik. Apalagi saat ini sudah banyak stasiun pengisian atau charging station untuk kendaraan listrik.
“Mulai banyak di mana mana. Di rest area, di mana-mana gitu. Jadi highly recommended, sangat memuaskan,” kata walikota Bogor
