Oleh: Minhajuddin
JAKARTA – Seorang kawan yang berdomisili di Jayapura mem-posting status Whatsapp kemudian diikuti posting-an kedua tentang tangkapan layar massa aksi unjuk rasa di kota itu yang sedang berhadapan dengan polisi. Sepersekian detik, saya agak kaget karena khawatir terjadi gesekan horizontal di Jayapura. Maklum saya punya banyak keluarga dekat yang berdomisili di sekitaran Jayapura. Jika terjadi peristiwa yang memicu kemarahan masyarakat Papua, seringkali pendatang yang merasakan dampaknya secara langsung.
Kawan saya menjelaskan bahwa aksi unjuk rasa dari masyarakat Papua sebagai bentuk dukungan terhadap Gubernur Papua yang masih menjabat, Lukas Enembe. Beberapa waktu yang lalu, Enembe ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi. Bukan kali ini saja dia diindikasikan terlibat dalam praktik tindak pidana korupsi. Enembe yang berasal dari Papua Pegunungan sebelumnya pernah menjadi tersangka Pilkada Tolikara pada 2017, diperiksa dalam kasus penyalahgunaan anggaran Pemprov Papua pada tahun yang sama, dan diperiksa atas dugaan dana beasiswa Papua 2016.
Bahkan yang paling miris adalah adanya indikasi dari temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengindikasikan Enembe menyetorkan uang senilai Rp 560 miliar ke kasino. Apa yang kemudian membuat kasus korupsi Enembe menjadi menarik untuk dicermati? Toh kasus yang sama terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Tentunya karena Enembe berasal dari Papua dan masih menjabat sebagai pejabat publik tertinggi di Papua.
Proses panjang penyidikan terhadap Enembe kemudian rentan terdistorsi oleh isu pelanggaran HAM di wilayah paling timur Indonesia itu, termasuk isu sosiologi masyarakat Papua yang melihat proses hukum sebagai sesuatu hal dipolitisasi karena menjelang pemilu. Mungkin akan ada yang bertanya, bukankah di seluruh Indonesia, semua kasus korupsi sangat rumit untuk diberantas karena pelaku dan penegak hukum berasal dari wadah yang sama?
Yang saya maksud rumitnya pemberantasan korupsi di luar Papua disebabkan karena permainan elite yang kemudian merekayasa proses hukum sedemikian rupa untuk meringankan hukuman mereka, sedangkan proses pemberantasan korupsi pada kasus Enembe melibatkan akar rumput dan mendapatkan dukungan luas dari masyarakat Papua.
Gambarannya seperti ini. Jika terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik di luar wilayah Papua, masyarakat akan mendukung proses yang akan dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk menindak pelaku korupsi. Tidak akan ada perasaan sentimental bahkan dari masyarakat yang berasal dari daerah yang sama dengan pelaku korupsi. Jarang sekali ada isu yang diembuskan bahwa penetapan tersangka korupsi karena politisasi.
Bahkan di beberapa kasus korupsi di luar Papua, mahasiswa dan masyarakat melakukan aksi unjuk rasa untuk mempercepat proses hukum pelaku korupsi sehingga aspirasi masyarakat sejalan dengan hukum yang berlaku.
Solidaritas Marga
Kemudian apa yang saya maksud pemberantasan korupsi yang cukup rumit di Papua khususnya pada kasus korupsi Enembe? Hal pertama yang akan saya soroti adalah persoalan solidaritas marga yang cukup kuat di kalangan masyarakat Papua. Persoalan solidaritas ini diafirmasi dengan gelombang unjuk rasa untuk mendemonstrasikan dukungan mereka terhadap Enembe yang dianggap sebagai korban politik atas penetapan tersangka tindak korupsi, padahal Menko Polhukam sudah mengeluarkan pernyataan bahwa korupsi yang dilakukan oleh Enembe termasuk dalam kategori 10 mega korupsi di Papua.
Di kalangan masyarakat Papua, dikenal ada dua kelompok besar yang sering disebut sebagai orang Gunung dan Orang Pantai. Polarisasi orang gunung dan orang pantai dapat dibedakan dari karakter, mata pencaharian, termasuk juga ciri fisik. Perbedaan tersebut tidak sebatas ciri fisik, namun seringkali terjadi gesekan antara orang Gunung dan Pantai.
Enembe sendiri berasal dari distrik Kembu, Kabupaten Tolikara, daerah yang termasuk dalam kategori Papua Pegunungan. Selain itu, Enembe adalah orang Papua pegunungan pertama yang berhasil menjadi gubernur Papua sehingga menjadi simbol kebanggaan orang Papua pegunungan.
Persoalannya adalah jika masyarakat Papua sendiri tidak merasa dirugikan dengan tindakan korupsi yang dilakukan oleh Enembe bahkan sejak ditetapkan sebagai tersangka, terjadi gelombang aksi unjuk rasa sebagai dukungan terhadap Enembe yang dianggap sebagai orang baik dan dianggap sebagai simbol kebanggaan marga, maka tentu saja proses penyelesaian tindakan korupsi akan sangat berbatu dan terjal.
Bisa jadi, masyarakat Papua lebih mengedepankan untuk menjaga martabat marga karena menurut mereka, jika pejabat korupsi atau tidak korupsi, kehidupan mereka akan sama saja. Tidak akan ada perubahan pada taraf hidup mereka meskipun misalnya Enembe tidak melakukan korupsi. Maksimal kehidupan mereka akan berhenti pada sebatas menjual pinang dan berburu.
Persoalan lain mengenai perasaan orang Papua yang “berhadapan” dengan orang di luar Papua. Bukan hanya orang Jawa pada khususnya, namun orang dari luar Papua pada umumnya yang mereka sebut berambut lurus. “Berhadapan” di sini bisa diartikan sebagai perasaan curiga. Suka tidak suka, harus diakui bahwa persoalan antara orang Papua dan pendatang layaknya api dalam sekam, sewaktu-waktu bisa membara ketika ada pemicu.
Orang Papua akan selalu menaruh curiga terhadap pendatang dan begitupun sebaliknya. Sebagian pendatang menganggap orang Papua tidak bisa diajak untuk maju. Instrumen penegak hukum termasuk KPK dianggap sebagai representasi “orang luar” dan tentunya akan mendapat resistensi yang masif dari masyarakat Papua ketika melakukan penyidikan terhadap kasus Enembe. Stigma tersebut membuat orang Papua menganggap bahwa proses hukum yang dijalankan oleh KPK adalah bentuk kriminalisasi terhadap masyarakat Papua.
Bungkamnya Aktivis
Poin terakhir adalah aktivis HAM pro Papua yang menempatkan Papua sebagai korban dan tidak berusaha untuk melihat persoalan secara komprehensif. Saya mengintip salah satu akun Twitter aktivis HAM sekaligus pengacara yang pro referendum Papua dan saya tidak menemukan satu pun tweet-nya yang menyinggung persoalan kasus korupsi Enembe. Sebenarnya bukan sebuah keharusan bagi aktivis HAM untuk bersuara terkait kasus korupsi Enembe, namun karena komitmen sebagai pembela HAM, maka tentunya punya porsi untuk tindakan korupsi di Papua.
Ada dua kemungkinan alasan bungkamnya aktivis HAM Papua terhadap kasus Enembe. Pertama, fokusnya hanya pada persoalan HAM yang menempatkan orang Papua sebagai korban dan Militer sebagai pelaku pelanggaran HAM. Kedua, terkait kekhawatiran isu korupsi mengaburkan isu pelanggaran HAM yang selama ini terjadi.
Para pembela HAM yang concern terhadap isu Papua mestinya juga punya rasa empati untuk memberikan pandangannya atas tindak korupsi yang dilakukan Enembe karena korupsi adalah salah satu bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pejabat publik yang mencederai HAM. Bahkan tidak hanya dianggap melukai HAM, namun lebih jauh bahwa korupsi itu sendiri dianggap sebagai pelanggaran HAM karena dianggap merampas hak-hak warga negara.
Saya pribadi juga mendukung penuntasan pelanggaran HAM yang selama ini terjadi di hampir seluruh wilayah Papua. Saya pun mendukung demiliterisasi yang seharusnya dilakukan di tanah Papua dan memilih pendekatan yang berbeda terhadap penyelesaian konflik, bahkan jika prasyaratnya sudah memenuhi, saya sepakat dengan referendum, namun di samping itu dan sebelum melangkah pada wacana yang lebih luas, harus sejalan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik yang notabene adalah orang asli Papua.
Dalam proses penyelesaian pelanggaran HAM dan pemberantasan korupsi bukan semacam nomor urut, namun harus dilakukan secara komprehensif tanpa mendahulukan satu isu dan mendistorsi isu yang lain. Kasus korupsi yang dilakukan Enembe membuka cakrawala berpikir kita bahwa tindak pidana korupsi di Papua berbeda dengan kasus korupsi yang terjadi di luar wilayah Papua. Hal tersebut disebabkan karena solidaritas marga di tengah masyarakat Papua yang masih dipegang erat di atas hukum legal-formal, kemudian sentimen orang Papua yang masih sangat kental terhadap orang luar Papua.
Rasa curiga masyarakat Papua disebabkan karena mereka menganggap diri mereka berbeda. Kedua hal tersebut sebenarnya diperparah oleh pelanggaran HAM yang belum selesai di Papua dan dijadikan counter issue oleh pihak Enembe untuk mengaburkan penuntasan korupsi yang terjadi.
Dengan demikian, pemerintah harus tegas untuk melanjutkan proses hukum terhadap Enembe tanpa terdistraksi oleh isu lain yang tidak relevan. Namun, di samping itu pemerintah juga sewajarnya sudah menyadari bahwa betapa rapuhnya masyarakat Papua dalam membentuk kohesi sosial karena pemerintah abai dalam memberikan jaminan hak-hak mereka.
Minhajuddin, alumni Hubungan Internasional Universitas Paramadina.
Dikutip dari detik.com, Kamis 6 Oktober 2022.
