Oleh: Karyudi Sutajah Putra
“Bu Mega, lapor….. Apa ini bukan manuver politik? Hanya tanya.”
Kutipan di atas adalah unggahan Presiden Pelukis Indonesia, Suhardi, di akun Facebook-nya, KP Hardi Danuwijoyo, Rabu (22/6/2022).
Di bawah kalimat yang menggelitik itu, maestro Hardi menyertakan lima baliho bergambar Puan Maharani, Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan yang tak lain adalah putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dengan pose dan “mantra” yang berbeda-beda.
Manuver! Kata dari bahasa Inggris, “maneuver” yang berarti muslihat, kelicikan, gerakan tentara, atau perang-perangan itu kini menjadi “seksi” setelah meluncur dari bibir Megawati, yang disebut Presiden Jokowi kecantikannya tak luntur-luntur itu.
Kata manuver itu kini banyak menghiasi judul-judul berita media massa mainstream, maupun unggahan di media sosial seperti akun Facebook KP Hardi Danuwijoyo tadi.
Mengapa “seksi”? Sekali lagi karena meluncur dari bibir Megawati yang juga seksi. Secara politik, Megawati juga “seksi”. Kok bisa?
Pertama, karena ia putri Proklamator RI dan Presiden I RI, Soekarno yang ketokohannya di Indonesia hingga kini belum tertandingi.
Kedua, putri Bung Karno itu menjadi simbol perlawanan terhadap rezim Orde Baru. Di saat yang lain belum berani melawan Soeharto, Mega sudah melakukannya sejak 1990-an. Kini, dari empat tokoh Reformasi, yang masih eksis di panggung politik cuma tinggal Mega seorang diri. KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sudah meninggal dunia. Amien Rais dan Sri Sultan Hamengkubuwono X praktis sudah “hilang” dari orbit politik nasional.
Ketiga, dialah perempuan pertama yang berhasil menjadi Presiden RI.
Keempat, dialah ketua umum partai politik paling senior dan terlama di Indonesia, sekitar 30 tahun, dan seorang perempuan pula. Sejauh ini belum ada politikus di Tanah Air yang menjadi ketua umum dalam durasi waktu melebihi Mega. Politikus laki-laki sekalipun.
Kelima, PDIP adalah pertai pemenang Pemilu 1999, 2014 dan 2019. Bahkan kini PDIP adalah satu-satunya partai yang berhak mengajukan capres tanpa harus berkoalisi dengan partai lain karena memenuhi ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 20% sesuai ketentuan Pasal 222 Undang-Undang (UU) No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Keenam, dalam melakukan perlawanan terhadap rezim Orde Baru, Mega bertindak non-kekerasan, seperti Mahatma Gandhi (1869-1948) di India yang memegang prinsip “ahimsa” atau anti-kekerasan dalam melawan kolonialisme Inggris.
Mega konsisten melakukan perlawanan lewat jalur hukum, termasuk saat markas partainya di Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, 27 Juli 1996 diserang orang-orang tak dikenal.
Begitu pun saat dizalimi rekan-rekannya sesama politikus pada 1999 di mana partainya yang menang pemilu tidak mendapatkan kursi presiden, tapi kursi wakil presiden. Tak ada huru-hara. Tak ada darah tumpah.
Sejak itulah, Megawati tampil sebagai pemimpin politik yang kharismatik. Dengan kharismanya itulah dia mampu menjaga soliditas PDIP hingga saat ini.
Sebab kedua mengapa kata manuver menjadi “seksi” adalah karena kini meski Pemilu 2024 masih kurang dua tahun lagi, elite-elite politik Tanah Air sudah sibuk bermanuver untuk memenangi kontestasi lima tahunan itu. Tak terkecuali Ganjar Pranowo?
Tak dapat dipungkiri, banyak yang berasumsi kata manuver yang diluncurkan Megawati ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah itu. Sebagai pemilik hak prerogratif pencalonan presiden dari PDIP, Megawati mengancam akan memecat siapa pun kadernya yang melakukan manuver politik.
Presiden ke-5 RI itu juga menegaskan hanya dirinya yang berhak mengajukan calon presiden dari partainya untuk Pilpres 2024. Megawati mengucapkan itu dalam pidato pembukaan rapat kerja nasional partainya, Selasa (21/6/2022).
Hak prerogratif Megawati itu kembali ditegaskan dalam rekomendasi hasil Rakernas PDIP yang dibacakan Ganjar Pranowo, Kamis (23/6/2022). Hak prerogratif ini akarnya adalah Keputusan Kongres V PDIP 2019 di Bali.
Memang, semenjak namanya berkibar dalam survei berbagai lembaga, Ganjar seolah menjadi “terdakwa”. Ia dituduh bermanuver politik sehingga elektabilitasnya melejit: selalu masuk tiga besar di samping Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.
Dalam survei teranyar Poltracking Indonesia dan Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), misalnya, Ganjar bahkan menempati posisi teratas mengalahkan Prabowo.
Sebaliknya, elektabilitas Puan dalam survei berbagai lembaga selalu jongkok. Angkanya tak pernah lebih dari 2%. Padahal dia sudah menebar baliho di mana-mana.
Akibatnya, Ganjar menjadi semacam “common enemy” (musuh bersama) yang banyak diserang kolega-koleganya, terutama loyalis Puan seperti Bambang “Pacul” Wuryanto, Utut Adianto, Masinton Pasaribu, Trimedya Panjaitan, dan teranyar Hasto Kristiyanto. Sekretaris Jenderal PDIP ini bahkan mempersilakan Ganjar keluar dari PDIP jika mau nyapres dari partai lain. Musababnya: Ganjar bermanuver!
Langkah Ganjar bersafari ke daerah-daerah dan aktif bermedia sosial dianggap sebagai manuver politik. Manuver politik berarti gerak cepat dalam politik.
Padahal, nama Puan Maharani sudah digadang-gadang elite PDIP sebagai capres. Hal ini tercetus dari pernyataan diam-diam Bambang Pacul Wuryanto. Akibatnya, Ganjar dianggap menyaingi sang putri mahkota itu.
Pertanyaannya, kalau memang kader-kader PDIP dilarang bermanuver, apakah mereka yang menyerang Ganjar tidak bermanuver?
Menyambung “lidah” KP Hardi Danuwijoyo, apakah Puan yang balihonya tersebar di Jakarta dan sejumlah daerah juga tidak sedang bermanuver?
Manuver dan politik itu ibarat ikan dan air yang selalu menyatu. Jika politik adalah ikan, maka manuver adalah airnya. Tanpa air, tak akan ada ikan. Tanpa manuver, tak akan ada politik. Tak ada politik zonder manuver. Manuver adalah keniscayaan dalam politik. Tidak bermanuver berarti tidak berpolitik.
Pertanyaannya kini, kalau Puan boleh bermanuver, mengapa Ganjar tidak? Hanya tanya, kata Hardi.
Politik Gentong Babi
Jika Megawati mempersilakan Puan bermanuver sementara yang lain dilarang, berarti istri mendiang mantan Ketua MPR RI Taufiq Kiemas itu menerapkan standar ganda di partainya.
Hal ini berbeda dengan Presiden Jokowi yang mempersilakan para menterinya bermanuver politik. Bahkan Jokowi patut diduga menerapkan “politik gentong babi” atau “pork barrel politic”. Jokowi mempersilakan para menterinya berlomba menjadi yang terbaik dalam bekerja, sehingga akan beroleh simpati rakyat. Ujung-ujungnya, elektabilitas meningkat.
Ketika Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Umum Partai Golkar bermanuver politik, Jokowi “rapopo”. Ketika Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bermanuver politik, Jokowi juga “rapopo”.
Bukan Salah Ganjar
Mestinya Megawati juga menerapkan politik gentong babi sebagaimana Jokowi, sehingga semua kader akan berlomba menjadi yang terbaik, kemudian elektabilitasnya naik, dan partai mendapat keuntungan berupa efek ekor jas atau “coat tail effect”.
Megawati tidak bisa menafikan fenomena Jokowi pada Pemilu 2014 dan 2019 di mana PDIP mendapat “coat tail effect” dari Jokowi yang elektabilitasnya tinggi, dan menang.
Bukan salah Ganjar ketika elektabilitas mantan anggota DPR RI itu meroket. Sulit rasanya mempercayai Ganjar membayar lembaga-lembaga survei itu karena modal finansialnya memang cekak.
Jika benar elektabilitas Ganjar diraih melalui pencitraan di media sosial, bukan di lapangan dengan rajin blusukan, bukan salah Ganjar juga. Karena politik itu memang pencitraan.
Politik juga berarti marketing atau pemasaran. Siapa yang lihai memasarkan sebuah produk, dialah yang akan memenangkan pasar.
Bisa saja kualitas sebuah produk biasa-biasa saja. Tapi karena dikemas dengan bagus, dan dipasarkan dengan baik, produk yang kualitasnya biasa-biasa saja itu bisa laku di pasaran. Sebaliknya, bisa saja sebuah produk berkualitas unggul, tapi karena kemasan dan pemasarannya kurang bagus, maka ia kurang laku di pasaran.
Sekali lagi, politik adalah pencitraan dan pemasaran. Dua hal iniilah yang membuat Susilo Bambang Yudhoyono terpilih menjadi Presiden pada 2004 dan terpilih lagi pada 2009.
Megawati barangkali juga alpa bahwa dalam sistem pemilihan langsung “one man one vote” (satu orang satu suara) seperti saat ini, elektabitas merupakan senjata pamungkas, dan elektabilitas individual lebih penting daripada elektabilitas institusional. Hal ini sudah dibuktikan SBY pada Pemilu 2004 ketika pertama kali terpilih menjadi Presiden, padahal Partai Demokrat saat itu hanya menempati urutan kelima. Di sinilah anomali politik itu terjadi.
Apakah larangan manuver politik dari Megawati kepada selain Puan Maharani juga termasuk anomali politik? Hanya tanya, kata Hardi lagi barangkali.
Karyudi Sutajah Putra | Analis Politik pada Konsultan dan Survei Indonesia (KSI), Jakarta.
