Jakatya-FusilatNews – Nasib keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan publik setelah muncul pernyataan mengenai penghentian anggaran IKN.
Isu ini mencuat setelah Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan dalam rapat bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025), bahwa realisasi anggaran IKN 2025 masih diblokir.
Oleh karena itu, Dody menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada progres pembangunan IKN pada tahun 2025.
“IKN kayaknya belum ada sih. Makanya saya bilang, anggaran itu kan diblokir semua. Progres gimana sih? Anggarannya enggak ada (ditanya) progres,” ujar Dody kepada wartawan.
Dody bahkan berkelakar bahwa progres anggaran pembangunan IKN untuk sementara hanya cukup untuk “makan siang menteri”. “Progresnya, buat beli makan siang Pak Menteri, itu progresnya,” tambahnya.
Perkembangan Pembangunan IKN hingga 2024
Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Dody juga memaparkan perkembangan pembangunan IKN hingga akhir 2024. Hingga 31 Desember 2024, progres pembangunan IKN telah mencapai 87,9 persen dari alokasi anggaran tahun lalu.
Dody menjelaskan bahwa Kementerian PU telah mengalokasikan dana sebesar Rp 40,29 triliun untuk pembangunan IKN pada tahun 2024. Namun, untuk tahun 2025, belum ada progres lanjutan karena anggaran masih dalam tahap pembahasan.
“Jadi, ada beberapa penyesuaian yang tentu membutuhkan waktu. Mudah-mudahan tidak lama lagi bisa difinalisasi dan setelah itu bisa segera dibangun,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam kesempatan terpisah.
BI Soroti Dampak Anggaran IKN yang Menyusut
Menanggapi alokasi anggaran IKN untuk periode 2025-2029, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Timur, Budi Widihartanto, menyatakan bahwa porsi anggaran tahap kedua tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Hal ini diperkirakan akan berdampak pada daya ungkit sektor konstruksi di Kalimantan Timur.
Sebagai informasi, sejak kehadiran proyek IKN, sektor konstruksi telah menjadi sektor terbesar ketiga di Kalimantan Timur. “Kondisi tersebut akan memengaruhi daya ungkit sektor konstruksi terhadap pertumbuhan ekonomi Kaltim,” ujar Budi, Senin (3/2/2025).
Meski demikian, diharapkan realisasi investasi sektor swasta dapat tumbuh lebih tinggi sehingga dapat menjadi penopang agar penurunan sektor konstruksi tidak terlalu dalam. Selain itu, sektor-sektor lain di luar konstruksi juga diharapkan mampu berkembang lebih baik pada 2025, seiring dengan optimisme pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur.
Adapun dana Rp 48,8 triliun dari APBN akan dialokasikan untuk menyelesaikan pembangunan kompleks legislatif, yudikatif, serta ekosistem pendukungnya. Selain itu, anggaran juga akan digunakan untuk membuka akses menuju IKN di Wilayah Perencanaan (WP) II serta untuk pemeliharaan dan pengelolaan sarana serta prasarana yang telah diselesaikan pada tahap awal. Salah satu proyek infrastruktur yang akan mulai dikerjakan pada tahun 2025 adalah pembangunan ekosistem legislatif dan yudikatif, baik kantor maupun hunian bagi para pejabat pemerintahan.
