Politik dalam tubuh militer memang tak pernah benar-benar diam. Di bawah permukaan hierarki dan disiplin, tersimpan denyut politik kekuasaan yang kadang mendahului instruksi resmi.
Seharusnya ini hanya menjadi kabar mutasi rutin di lingkungan militer. Tetapi, ketika Mayor Jenderal Kunto Arief Wibowo tiba-tiba “diparkir” dari jabatan strategis sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I dan dialihkan ke posisi staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat, publik langsung membaca arah angin lain.
Kunto bukan jenderal biasa. Ia adalah putra dari Wakil Presiden RI ke-6, Jenderal (Purn) Try Sutrisno—tokoh militer yang disegani dan salah satu figur kunci reformasi militer di masa transisi. Kunto dikenal tenang, strategis, dan memiliki rekam jejak mumpuni. Maka ketika ia digeser, bukan hanya korps yang terkejut. Ruang-ruang publik segera dipenuhi spekulasi.
Pemicunya tidak hanya soal jabatan. Sepekan sebelum mutasi itu mencuat, ratusan purnawirawan TNI mengeluarkan surat pernyataan kritis terhadap pemerintahan, terutama menyangkut dugaan pelanggaran konstitusi dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Surat itu ditandatangani oleh Try Sutrisno. Lalu, hanya berselang hari, sang anak dicopot dari posisi strategisnya. Narasi konspirasi pun tak terelakkan.
Tentu tak ada pernyataan resmi bahwa pencopotan Kunto berhubungan langsung dengan pernyataan para purnawirawan. Tidak ada pula klarifikasi dari Panglima TNI, apalagi Presiden. Tetapi yang membuat perkara ini kian janggal adalah fakta bahwa pengganti Kunto adalah seorang perwira yang dulu menjadi ajudan Presiden Joko Widodo. Sebuah fakta yang dengan cepat dimaknai publik sebagai perpanjangan tangan politik kekuasaan.
Lalu, seperti drama yang kehilangan naskah tetap, muncul kabar pembatalan mutasi itu. Kunto tetap di posisinya. Surat keputusan yang sudah terbit—dan sempat diberitakan—konon dibatalkan diam-diam. Belum ada keterangan resmi, tapi kabar itu cukup untuk memancing spekulasi lanjutan: siapa yang mengintervensi? Apakah ini koreksi dari Presiden Prabowo? Atau sinyal tarik-menarik kekuasaan di dalam tubuh militer dan istana?
Dalam struktur militer yang dikenal rigid dan hierarkis, pembatalan mutasi—apalagi untuk jabatan strategis selevel Pangkogabwilhan—adalah anomali. Ini bukan rotasi kepala desa. Setiap pergeseran jenderal biasanya sudah disiapkan matang, dengan pertimbangan geopolitik dan stabilitas. Maka ketika pembatalan terjadi, bukan hanya prosedur yang dipertanyakan, tapi juga urgensinya. Apakah ini murni penyesuaian administratif, atau upaya menyelamatkan muka setelah tekanan publik melambung?
Ada pula tafsir yang lebih jauh. Bahwa Letjen Kunto memiliki kapasitas membaca arah politik nasional secara tajam. Beberapa akademisi menyebutnya sebagai figur yang bisa menjembatani kesadaran militer terhadap gejolak sosial politik yang kini tengah menyelimuti republik. Dalam forum-forum terbatas, ia dikenal sebagai jenderal yang memahami pentingnya profesionalisme militer di tengah demokrasi yang semakin rapuh.
Apa yang kita saksikan dari drama Kunto bukan semata kisah pencopotan dan pembatalan. Ini adalah cermin bahwa tubuh militer Indonesia tengah berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, loyalitas terhadap hierarki; di sisi lain, kegelisahan terhadap arah bangsa yang kian digerogoti oleh kompromi politik dan ambisi dinasti.
TNI pernah belajar dari sejarah: bahwa ketika tentara masuk ke ranah politik, republik bisa kehilangan pijakan. Tapi kini, ketika politik masuk ke jantung TNI—dalam bentuk tekanan, mutasi, dan simbol-simbol loyalitas personal—maka stabilitas nasional justru lebih rentan diguncang dari dalam.
Di bawah arus deras itu, Letjen Kunto Arief Wibowo menjadi semacam simbol: bukan hanya sebagai anak reformasi, tapi juga saksi bisu atas rapuhnya sekat antara kepentingan politik dan marwah institusi militer. Bila hari ini ia tetap bertugas, maka itu bukan sekadar pelurusan administrasi, tapi pertaruhan atas wibawa komando dan masa depan netralitas TNI.
Dan bila publik terus membaca cerita ini sebagai cerita sensasional semata, maka kita sedang menutup mata terhadap apa yang sebenarnya jauh lebih serius: retaknya disiplin demi kompromi, dan kaburnya garis antara negara dan kekuasaan.
