Bandung-FusilatNews -Kasus dugaan mega korupsi di tubuh Pertamina kembali mencuat, mengundang sorotan publik terhadap tata kelola BUMN energi ini. Skandal yang melibatkan berbagai proyek strategis dan diduga merugikan negara triliunan rupiah ini menunjukkan indikasi lemahnya pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan perusahaan pelat merah tersebut.
Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai kasus dugaan penyimpangan di Pertamina telah terungkap. Dari proyek kilang yang mangkrak, pengadaan barang dan jasa yang sarat permainan, hingga dugaan aliran dana ke pihak-pihak tertentu yang memperburuk tata kelola keuangan perusahaan. Skandal ini tidak hanya menggerus kepercayaan masyarakat, tetapi juga menegaskan perlunya reformasi mendalam dalam tubuh Pertamina.
Diskusi Publik Forum Pakar Majelis Musyawarah Sunda
Menanggapi permasalahan ini, Forum Pakar Majelis Musyawarah Sunda (MMS) menggelar diskusi publik dengan tema “Mega Korupsi Pertamina: Ganti Pemain Deui atau Revolusi Tata Kelola Untuk Negara dan Rakyat.”
Acara ini akan berlangsung pada: Hari/Tanggal: Rabu, 12 Maret 2025
Waktu: 15:30 – 17:45 WIB
Format: Zoom Meeting
Diskusi ini akan dibuka oleh Pinisepuh Pamangku Sunda, Dindin S. Maolani, SH, dan menghadirkan sejumlah pembicara dari berbagai latar belakang yang memiliki pengalaman dan keahlian di bidang energi, tata kelola perusahaan, serta kebijakan publik.
Para Pembicara:
- Syarif Bastaman, SH, MBA (Pakar Energi MMS)
- Prof Dr Ir. Didin S. Damanhuri, MSi (Presidium MMS)
- Sudirman Said, MA (Tokoh Nasional, Mantan Menteri ESDM)
- Suroyo Atmomartoyo (Mantan Direktur Pengolahan Pertamina)
- Alamsyah Saragih, SE (Ketua Komisi Informasi Pusat 2009-2013/Anggota Ombudsman RI 2016-2020)
- Dr. Firman T. Endipradja (Ketua Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia/Pakar Ekonomi MMS)
Diskusi ini akan dimoderatori oleh Asep Chaerulah, seorang mantan Direktur Integritas KPK sekaligus pakar hukum MMS.
Badan Pekerja Musyawarah Sunda sebagai penyelenggara diskusi ini berharap bahwa forum ini dapat menjadi ajang untuk menggali solusi konkret terhadap tata kelola Pertamina, termasuk opsi pergantian manajemen atau revolusi total dalam sistem pengelolaan sumber daya energi di Indonesia.
Dengan kasus mega korupsi yang terus berulang, akankah solusi hanya sebatas mengganti para pemain atau sudah saatnya dilakukan reformasi menyeluruh demi kepentingan negara dan rakyat? Jawaban dari pertanyaan ini diharapkan muncul dalam diskusi yang akan digelar.
