Oleh: Anggito Abimanyu, Dosen Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ketua Departemen Ekonomi dan Bisnis, Sekolah Vokasi UGM. Ketua Bidang Organisasi, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia.
Jakarta – Pada tahun 1990 dan 2000-an, buku-buku Megatrend 2000, 2030 atau 2045 cukup laris dan menjadi best seller di pasaran.
Sebut saja buku Megratrends 2000: Ten New Directions for the 1990’s (Naisbitt. 2000); Non Obvious Megatrend: How to See What Others Miss and Predict the Future (Bhagarva, 2020); 2030: How Today’s Biggest Trends Will Collide and Reshape the Future of Everything (Guilen, 2022); MegaThreats: Ten Dangerous Trends That Imperil Our Future, And How to Survive Them (Roubini, 2022)”.
Penulisnya berkelas dunia, pemenang hadiah Nobel dan materinya juga akademik terapan yang sudah diuji metodologinya.
Megatrend menggambarkan kondisi ke depan dari demografi, perdagangan, keuangan, pelaku usaha, sumber daya, perubahan iklim, teknologi, geopolitik dan geoekonomi, baik nasional, regional maupun global.
Masing-masing buku dituliskan dengan gambaran saat ini dan proyeksi ke depan. Megatrend menjadi dasar dalam visi negara karena komprehensif, menggunakan metodologi, dan teknik analisis strategis kekikian serta terstruktur. Visi ini penting bagi suatu negara yang sedang mengalami transisi demokrasi dan transformasi ekonomi agar terarah, mengikat dan tidak berubah-rubah di tengah jalan.
Indonesia juga sedang mempersiapkannya. Sesuai dengan UU Rencana Jangka Panjang Nasional (PJPN), pemerintah mempersiapkan dokumen rencana jangka panjang atau visi Indonesia. Pada zaman orde baru, rencana itu dikenal dengan nama “Garis-garis Besar Haluan Negara atau GBHN”. Durasi waktunya adalah 20 tahun ke depan. Jika dilaksanakan sejak 2025, maka akan berlaku hingga 2045 atau tepat 100 tahun Indonesia Merdeka.
Tugas perumusan Visi Indonesia 2045 diserahkan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Saat ini, Kementerian PPN/Bappenas sedang menyusun Visi Indonesia 2045 agar selaras dengan perkembangan saat ini dan ke depan.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional merupakan arah strategis yang harus dipedomani oleh pemangku kepentingan, namun harus didukung dengan strategi besar. Oleh karena itu, Bappenas mengusulkan transformasi sosial ekonomi dan tata kelola sebagai strategi mendorong pembangunan dan mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara Yang Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan.
Rumusan Visi 2045 Visi Indonesia 2045 dimulai dari fakta dan kekuatan Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim. Negara Nusantara mengandung makna sebagai negara yang mampu memanfaatkan potensi negara kepulauan untuk ketangguhan geopolitik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, dan budaya/peradaban bahari.
Rincian visi Indonesia 2045 sebagai negara adalah sebagai berikut:
Pertama, berdaulat artinya ketahanan, kesatuan, tangguh dan aman. Kedua, maju artinya berdaya saing, modern, unggul, inovatif dan adil. Ketiga, berkelanjutan artinya lestari dan seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan. Beberapa target utama dalam Visi 2045 yang akan dijadikan sasaran, antara lain:
Pertama, pendapatan per kapita 23.000 dollar AS per tahun, dengan kontribusi sektor manufaktur adalah 28 persen (saat ini sekitar 17 persen). Dengan pendapatan per kapita 23.000 dollar AS berarti Indonesia sudah menjadi negara maju pada tahun tersebut. Dengan kontribusi sektor manufaktur 28 persen, maka Indonesia dapat tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi 6-7 persen. Dengan pertumbuhan tersebut Indonesia bisa terbebas dari perangkap negara maju (“middle income trap”).
Target ekonomi tersebut feasible namun memerlukan kerja “ekstra” keras terutama untuk program hilirisasi untuk menumbuhkan sektor manufaktur. Negara maju biasanya mulai meninggalkan sektor manufaktur dan memperkuat sektor jasa. Berdasarkan evaluasi, terdapat beberapa faktor penentu lambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, seperti rendahnya produktivitas faktor total dan disparitas PDB per kapita di banyak provinsi. Bappenas menggarisbawahi bahwa bonus demografi Indonesia harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan PDB.
Kedua, tingkat kemiskinan di bawah 1 persen dan rasio ketidakmerataan pendapatan (gini) di bawah 0,3 (saat ini sekitar 0,38). Tantangannya adalah bagaimana Indonesia tumbuh dan merata. Merata antarprovinsi dan antara kelompok pendapatan. Jika tidak terdapat kebijakan afirmatif yang serius dan dapat belajar dari negara-negara maju tetapi timpang, maka pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita tinggi hanya sia-sia.
Ketiga, Global Power Index (GPI) saat ini menduki posisi ke 34, ditargetkan meningkat menjadi rangkat 15 pada 2045. GPI adalah peringkat yang memberikan gambaran objektif, kuantitatif dan ukuran menyeluruh dari kekuatan dan pengaruh negara secara global.
GPI saat ini menjadi rujukan bagi investor strategis, korporasi dan institusi untuk menginvestasikan modalnya dalam jangka panjang. Upaya meningkatkan GPI harus dimulai dari perbaikan iklim investasi dan menghilangkan biaya-biaya yang menghambat usaha dan investasi. Kebijakan investasi (perpajakan, kepabenanan, sektoral, investasi, perdagangan dan daerah) harus kompetitif dibandingkan negara lain.
Keempat, human capital index meningkat dari 0,54 menjadi 0,73 tahun 2045. Human Capital Index (HCI) mengukur komponen utama modal manusia. Modal manusia yang diharapkan dapat dicapai pada usia 18 tahun. HCI menyoroti bagaimana kesehatan dan pendidikan anak pada saat ini membentuk produktivitas pada generasi berikutnya. Semakin tinggi HCI semakin baik tingkat produktivas yang dihasilkan oleh seseorang. Ini tantangan yang tidak mudah bagi Indonesia yang sekarang menghadapi akses pendidikan, kekurangan gizi dan stunting.
Kelima adalah penurunan emisi gas rumah kaca dari 26,44 persen saat ini menjadi 89,5 persen pada 2045. Untuk mencapai penurunan emisi gas rumah kaca hingga hampir 90 persen, Indonesia harus menerapkan kebijakan yang di atas “business as usual (BAU)” dan biasanya kebijakan tersebut lintas departamen, sektoral, dan daerah.
Sering terjadi tarik-menarik antara berbagai kepentingan ekonomi-politik jangka pendek dan panjang. Visi yang kredibel dan mengikat Rincian Visi 2045 akan tertuang dalam “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045” yang akan dibahas dengan DPR sebelum ditetapkan menjadi undang-undang. “Ini bukan sekadar visi atau mimpi, tapi akan mengikat kita, bukan hanya pemerintah tapi juga masyarakat bahwa ini adalah visi kita bersama untuk Indonesia,” demikian penegasan Kepala Bappenas.
Kementerian PPN sedang bekerja keras untuk menyelesaikan RPJPN 2025-2045 mengingat target yang ditetapkan pada Mei 2023, untuk digulirkan ke publik. Pencantuman rencana pembangunan jangka panjang dalam undang-undang akan menjadi acuan bagi calon presiden dan wakil presiden, yang akan menyampaikan visi dan misi kepemimpinannya kepada penyelenggara Pemilu 2024. Tentu harapannya RUU (RPJPN) dapat diselesaikan September mendatang, dan dapat menjadi acuan utama bagi Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
“Visi Indonesia 2045 merupakan dokumen roadmap tidak hanya tentang negara ideal bangsa Indonesia pada tahun 2045, tetapi juga merupakan strategi besar untuk mencapai tonggak pembangunan hingga tahun 2045,” tegas Kepala Bappenas.
Agar Visi 2045 kredibel, maka perlu mendapatkan masukan dari para ahli megratrend, dunia usaha, akademisi dan masyarakat umum. Tak kalah pentingnya adalah para pelajar/mahasiswa yang dalam 10-20 tahun akan menjadi calon pemimpin.
Menyusun Visi 2045 tidaklah sulit. Yang sulit adalah mengakomodasi adanya faktor ketidakpastian masa depan, khususnya geopolitik, perubahan iklim dan kemajuan teknologi. Sesulit apa pun perencanaan jangka panjang yang rasional harus dibuat dengan tetap memberikan ruangan adanya penyesuaian kemudian hari.
Dikutip dari Kompas.com, Senin 1 Mei 2023.
