Fusilatnews – Di panggung internasional seperti Bloomberg New Economy Forum, Presiden Joko Widodo kembali mengulang narasi optimistis tentang “fondasi kuat” Indonesia menuju ekonomi baru berbasis data dan teknologi. Namun, jika kita membaca dengan pendekatan analisa terbalik, justru di sanalah tersingkap ironi terbesar kepemimpinannya: yang disampaikan sebagai pencapaian, pada dasarnya adalah daftar panjang pekerjaan rumah yang gagal dirampungkan.
1. “Indonesia telah membangun fondasi kuat” → Kenyataan: fondasi ekonomi rapuh dan bertumpu pada utang serta proyek mercusuar
Ketika Jokowi menyebut fondasi kuat—baik fisik maupun digital—yang terbayang justru realitas sebaliknya. Infrastruktur fisik memang dibangun, tetapi tidak menghadirkan transformasi struktural: jalan tol memudahkan mobilitas, namun tidak memudahkan rakyat dari harga beras yang melonjak; bandara diperbanyak, tetapi daya beli masyarakat justru merosot.
Sementara itu, proyek digital sering kali berhenti pada seremoni. Alih-alih membangun ekonomi berbasis riset dan inovasi, yang terjadi adalah Indonesia semakin terjerat pada ketergantungan teknologi asing, dari data center hingga platform digital raksasa yang dimiliki perusahaan luar negeri. Parahnya lagi, proyek IKN—yang ia anggap simbol masa depan—justru menyedot anggaran dan energi politik pada pembangunan fisik tanpa arah transformasi ekonomi.
Fondasi kuat yang ia maksud lebih tepat disebut fondasi rapuh yang ditegakkan dengan hutang dan retorika.
2. “Menuju ekonomi baru berbasis data dan teknologi” → Kenyataan: regulasi data amburadul, kebocoran masif
Sebuah ekonomi berbasis data hanya mungkin di negara yang mampu melindungi datanya. Namun di era Jokowi, bocornya data publik telah menjadi rutinitas, bukan anomali. Data KPU, data kesehatan, data paspor, dan beragam informasi sensitif warga negara tersebar bebas di forum hacker internasional.
Ekonomi data apa yang ingin dibangun jika negara bahkan tidak mampu menjaga informasi dasar warganya sendiri?
Yang lebih ironis, kebijakan digital sering disetir oleh kepentingan jangka pendek atau kelompok tertentu, bukan kerangka besar pembangunan kapasitas teknologi nasional. Di ujungnya, negara tampak seperti konsumen pasif teknologi global, bukan produsen masa depan.
3. “Kita harus menyiapkan generasi muda dengan keterampilan digital” → Kenyataan: pendidikan dasar dan menengah justru terpuruk
Pernyataan itu terdengar visioner, tetapi tidak bersentuhan dengan kenyataan.
Bagaimana mungkin siap menuju ekonomi berbasis AI jika:
- kualitas pendidikan dasar nasional stagnan,
- sekolah kekurangan guru dan fasilitas,
- gaji guru honorer masih di bawah standar hidup,
- universitas dijejali birokrasi, bukan inovasi,
- riset hanya menjadi formalitas tanpa pendanaan memadai?
Sementara negara lain memperkuat STEM, Indonesia sibuk dengan kurikulum coba-coba dan kegaduhan politik pendidikan. Alih-alih menyiapkan generasi muda secara nyata, rezim Jokowi lebih sibuk memproduksi slogan dan citra.
Pernyataannya tentang “keterampilan digital” lebih terasa seperti papan nama yang dipasang sebelum bangunan berdiri.
4. “Memperluas kolaborasi internasional” → Kenyataan: diplomasi Indonesia justru merosot
Kolaborasi internasional adalah kata indah, tetapi selama satu dekade terakhir Indonesia kehilangan posisi strategisnya di banyak forum global. Alih-alih dipandang sebagai negara dengan visi moral dan arah geopolitik yang jelas, Indonesia cenderung tampil pragmatis, bahkan oportunis.
Diplomasi teknologi? Kita lebih sering menjadi pasar, bukan mitra sejajar.
Kolaborasi internasional pada rezim ini lebih mencerminkan ketergantungan, bukan kerja sama setara.
5. “Terima kasih kepada Bloomberg” → Kenyataan: panggung internasional dijadikan tempat mengaburkan realitas domestik
Ucapan terima kasih Jokowi kepada Bloomberg—seperti pada forum-forum lainnya—adalah bagian dari pola besar: tampil seideal mungkin di luar negeri, sementara problem dalam negeri disapu rapih di bawah karpet.
Di saat Jokowi memuji ekonomi digital Indonesia:
- UMKM kesulitan akses modal,
- industri manufaktur melemah,
- pengangguran meningkat,
- ketimpangan digital melebar,
- dan kecemasan rakyat tumbuh akibat harga kebutuhan dasar yang terus naik.
Forum internasional sering kali dipakai sebagai ruang pencitraan, bukan refleksi jujur tentang kondisi bangsa.
Penutup: Apa yang Diucapkan dan Apa yang Disembunyikan
Analisa terbalik terhadap pernyataan Jokowi menunjukkan bahwa kalimat-kalimatnya bukan sekadar informasi, melainkan upaya membingkai realitas agar tampak berbeda dari kenyataannya.
Ia berbicara soal:
- fondasi kuat, ketika fondasi ekonomi justru rapuh;
- ekonomi digital, ketika negara gagal melindungi data warganya;
- generasi muda digital, ketika dunia pendidikan kian kehilangan arah;
- kolaborasi internasional, ketika ketergantungan semakin dalam.
Retorika futuristik itu bukan cermin masa depan, melainkan masker atas kegagalan masa kini.
Dan justru dari apa yang tidak ia katakan, kita melihat gambaran paling jujur tentang kondisi Indonesia satu dekade terakhir.
