MEMBUNUH TIGA SETAN SEKALIGUS

Oleh: Malika Dwi Ana

Semenjak reformasi, negara ini bukan lagi republik yang membangun, melainkan mesin pemilu raksasa yang tak pernah mati. Setiap napas kebijakan, setiap denyut hukum, setiap tetes bansos, diukur bukan dengan timbangan keadilan atau visi masa depan tentang kesejahteraan dan kedaulatan, melainkan dengan termometer elektabilitas. Membangun jalan? Demi suara. Menegakkan hukum? Demi koalisi. Memberi bansos? Demi petahana tetap berkuasa. Bahkan toleransi dan persatuan pun jadi komoditas kampanye, bukan prinsip negara.

Dan hulu segala malapetaka ini ada pada UUD 1945 yang sudah diamandemen empat kali—membuahkan UUD Negara 2002, sebuah konstitusi palsu yang lahir dari rahim Orde Reformasi, yang justru membunuh roh Pancasila dan UUD 1945 asli.

1. Kedaulatan Rakyat Dirampok Partai Politik

UUD 1945 Asli (Pasal 1 ayat 2):
“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).”
Artinya: Rakyat berdaulat melalui perwakilan terbaik di MPR. Presiden dipilih MPR, bukan pemilu langsung yang rawan uang dan korupsi.

Pasca-Amandemen:
“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”
Terjemahan: Pemilu langsung menjadi raja. MPR jadi stempel karet. Presiden berubah jadi superstar yang sibuk pencitraan, bagi-bagi bansos, dan kampanye—bukan pemimpin dengan visi jangka panjang.

Akibat:
– Pemilu presiden langsung termahal di dunia: Triliunan rupiah dari oligarki, APBN, dan korupsi terselubung. Pemilu 2024 saja capai Rp76,6 triliun, Indonesia urutan ketiga termahal global.
– Korupsi menjadi syarat hidup politik, bukan penyimpangan.

1. GBHN Dihapus, Visi Negara Mati

UUD 1945 Asli:
MPR menyusun Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)—peta jalan 25 tahun yang mengikat, tak boleh diubah presiden baru.
Hasil: Pembangunan berkelanjutan.

Pasca-Amandemen:
GBHN dihapus. Presiden bebas buat RPJPN satu periode. Ganti presiden, ganti visi.
Contoh: IKN dibangun hari ini, besok mangkrak demi proyek seksi baru.
Hasil: Kampanye permanen, bukan pembangunan.

1. Partai Politik Jadi Mafia Berkedok Ideologi

Dulu: Partai adalah alat perjuangan rakyat di MPR.

Kini (parliamentary threshold plus proporsional terbuka):
Partai menjadi korporasi suara. Butuh dana? Korupsi. Butuh massa? Mainkan SARA, polarisasi dan buzzer. Butuh koalisi? Abaikan ideologi.

Ketua partai bukan pemimpin visi, tapi CEO yang untung setiap 5 tahun melalui kursi dan proyek. Ia adalah bandar judi politik.

1. Daerah Jadi Penonton, Pusat Jadi Panggung

Amandemen melemahkan Utusan Daerah di MPR, diganti dengan DPD yang lemah. Kekuasaan terpusat di Jakarta: bansos, proyek, hukum, bahkan agama.

Akibatnya:
– Politik lokal mati.
– Gubernur sibuk jadi calon wapres atau juru kampanye nasional, bukan pembangun daerah.
– Konflik agraria meledak: 135 kasus perampasan wilayah adat 2025 (luas 3,8 juta ha), naik 21,9% dari 2024.

1. Hukum Jadi Alat Politik

KPK lahir pasca-Reformasi, tapi kini tergantung presiden dan koalisi. Jaksa, polisi, hakim, semuanya jadi alat elektabilitas:
– Koruptor bebas jika pendukung koalisi.
– Aktivis dipenjara jika kritis.
– Korupsi bansos 2025: KPK jerat 118 tersangka sepanjang tahun, termasuk kasus Rp200 miliar bansos beras Kemensos; 11 OTT.

Jalan Keluar: Kembali ke UUD 1945 Asli dengan Mekanisme Seleksi Anti-Oligarki

Ini logika konstitusi untuk demokrasi sejati—tanpa uang, tanpa pencitraan, tanpa dibohongi.

Prinsip Umum:
– Kembalikan kedaulatan ke tangan MPR: Presiden dipilih MPR(mandataris MPR).
– Hidupkan lagi GBHN 25 tahun (mengikat, dievaluasi tahunan oleh MPR; jika gagal = berlakukan impeachment).
– Perkuat Utusan Daerah: Hak veto atas UU yang merugikan daerah.
– Partai dibiayai negara, transparan, larang donasi dari swasta.
– Larang kampanye uang; pelanggar diskualifikasi seumur hidup, tidak boleh lagi berlaga di panggung politik nasional.

Mekanisme Seleksi Presiden Berlapis (Hapus Pemilu Langsung):

1. Pengajuan Calon oleh Partai

– Setiap partai lolos threshold ajukan satu calon internal.
– Tanpa koalisi dini atau paket presiden-wapres. Fokus kapabilitas individu.

1. Tahap I: Uji Kapabilitas oleh Konsorsium Akademisi

– Panel independen: Rektor + profesor senior dari UI, ITB, UGM, IPB, Unair, Undip, dll. (min. 10 universitas top).
– Uji:
– Analisis mendalam isu kronis (pengangguran 7,46 juta jiwa, utang Rp9.400 triliun, korupsi bansos, kemiskinan, ketimpangan, pangan, dan lingkungan).
– Simulasi solusi berbasis data APBN real-time.
– Verifikasi forensik integritas (riwayat korupsi, konflik kepentingan).
– Hasil: 2–3 calon terbaik lolos. Yang gugur = diskualifikasi permanen, tidak boleh nyalonin lagi.

1. Tahap II: Uji Terbuka + Musyawarah MPR

– Calon harus mempresentasikan isi otaknya menyangkut solusi, visi bernegara yang acuannya Pembukaan UUD 45 alenia 4 plus tanya jawab tajam di sidang pleno MPR (tanpa debat di TV).
Contoh: “Strategi atasi 7 juta pengangguran dengan anggaran terbatas?”
– Musyawarah tertutup MPR untuk mufakat; voting rahasia jika perlu.
– Pemenang = akan menjadi Presiden. Runner-up = Wakil Presiden (ini menghentikan transaksi paket).

1. Kewajiban Eksekusi

– Terikat GBHN yang ada. Program baru hanya untuk darurat plus persetujuan MPR.
– Evaluasi tahunan: Jika gagal mencapai target = lakukan impeachment.

Mekanisme ini membunuh tiga setan sekaligus: POLITIK UANG, PENCITRAAN KOSONG, dan OLIGARKI PARTAI. Presiden tak lagi butuh triliunan untuk kampanye—ia hanya butuh otak, integritas, dan solusi nyata, bukan ijazah palsu atau produk universitas jalan Pramuka. Rakyat tak lagi dijadikan konsumen bansos — mereka pemilik sah negara melalui perwakilan di MPR.

Selama UUD amandemen yang jadi kitab rujukan pemilu, maka Indonesia akan tetap jadi negara pemilu—bukan negara bangsa.
Pemilu adalah alat, bukan tuhan yang rakus suara.

Kembali ke UUD 1945 asli plus seleksi seperti usulan di atas adalah demokrasi yang berani, artinya: tanpa dijual, tanpa dibeli, tanpa dibohongi. Bukan demokrasi judi atau pasar.

✊Malika Dwi Ana, 27 Desember 2025