Fusilatnews – Pada 16 Desember 2025, genap setahun PDI Perjuangan memecat Joko Widodo dari keanggotaan partai. Bukan hanya Jokowi. Dua nama yang ikut terseret adalah Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution—anak dan menantu yang karier politiknya tumbuh subur justru dari rahim PDI-P. Sebuah keputusan yang, dalam iklim politik hari ini, terdengar ganjil. Bahkan nyaris bunuh diri secara elektoral.
Di era ketika partai politik berubah menjadi terminal transit, tempat politisi keluar-masuk demi tiket kekuasaan, langkah PDI-P terasa melawan arus. Oportunisme telah menjadi kelaziman. Kutu loncat dipeluk, pengkhianatan dimaafkan, ideologi dilipat rapi dan disimpan di laci paling bawah. Selama elektabilitas menjanjikan, dosa politik bisa dinegosiasikan.
Megawati Soekarnoputri memilih jalan lain.
Ia tak pernah terlalu peduli pada popularitas personal. Bagi Megawati, partai bukan sekadar kendaraan, melainkan rumah ideologis. Pemimpin tidak dinilai dari retorika, tetapi dari perbuatan. Dari kesetiaan pada garis politik, bukan kelihaian membaca angin.
Pemecatan Jokowi—beserta keluarganya—adalah pesan keras bahwa disiplin, marwah, dan ideologi bukan sekadar slogan kongres. Ia adalah pagar. Dan pagar itu, bagi PDI-P, tak boleh dirubuhkan bahkan oleh seorang presiden.
Relasi Megawati dan Jokowi bukan hubungan singkat. Sejak 2005, Jokowi diperlakukan bukan sekadar kader, tetapi “adik ideologis”. Semua kontestasi politik Jokowi—dari Solo, Jakarta, hingga Istana—berjalan dengan restu penuh Megawati. Bahkan ketika Gibran dan Bobby maju, PDI-P kembali membuka pintu. Kepercayaan itu nyaris tanpa syarat.
Namun kekuasaan sering kali mengubah arah kesetiaan.
Ketika Jokowi memilih jalan pragmatis—menggunakan kekuasaan untuk melapangkan jalan politik keluarganya—ia bukan hanya meninggalkan Megawati, tetapi juga menabrak nilai dasar yang selama ini dikhotbahkan PDI-P: demokrasi, etika kekuasaan, dan keadilan. Di titik itu, persoalan bukan lagi personal. Ini soal prinsip.
Tri Sakti dan Nawacita Bung Karno, yang selalu diklaim sebagai kompas ideologis pemerintahan Jokowi, justru kehilangan makna dalam praktik. Kemandirian politik berubah menjadi konsolidasi dinasti. Etika kekuasaan digerus oleh kepentingan darah dan nama keluarga. Amanah partai tereduksi menjadi alat.
Di hadapan situasi itu, Megawati mengambil sikap yang jarang ditemui di politik Indonesia: menghukum kader paling berkuasa. Ia menunggu waktu yang dianggap pantas, demi menjaga kehormatan institusi kepresidenan. Tapi ketika garis dilanggar, tak ada pengecualian. Tak boleh ada kader yang merasa lebih besar dari partai.
Pemecatan Jokowi bukan sekadar sanksi organisasi. Ia adalah pernyataan politik jangka panjang. Bahwa PDI-P lebih memilih bertahan sebagai partai ideologis, meski harus kehilangan figur populer. Bahwa partai yang besar bukan yang tunduk pada kekuasaan hari ini, melainkan yang sanggup menjaga nilai untuk 50, bahkan 100 tahun ke depan.
Dalam politik yang makin cair dan sinis, keputusan itu memang tidak populer. Tapi justru di sanalah letak maknanya. Sebab sesekali, demokrasi memang butuh ketegasan—bukan tepuk tangan.
