FusilatNews – Belakangan ini, pernyataan Juru Bicara Presiden Prabowo, Hasan Nasbi, kembali menjadi sorotan publik. Dari responsnya terhadap polemik daging babi dalam bingkisan hingga pembelaannya terhadap kabinet gemuk Prabowo, ucapan sang jubir menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana ia memahami logika dan prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang efisien.
Kasus pertama, yang tampaknya sepele namun sarat makna, adalah tanggapan terhadap Tempo yang mengembalikan bingkisan berisi daging babi. Alih-alih memahami keberatan media tersebut sebagai bentuk prinsip redaksi, sang jubir justru merespons dengan enteng: “Masak saja.” Pernyataan ini jelas menunjukkan kurangnya sensitivitas terhadap keragaman keyakinan dan prinsip yang dipegang oleh institusi media atau individu tertentu. Dalam konteks negara demokratis dengan masyarakat yang plural, pernyataan seperti ini bukan hanya mencerminkan sikap yang kurang bijak, tetapi juga mengindikasikan kegagalan dalam memahami nilai-nilai toleransi yang seharusnya dijunjung tinggi oleh pejabat negara.
Pernyataan lain yang tidak kalah problematik adalah pembelaannya terhadap struktur kabinet Prabowo yang dinilai obesitas. Dengan menggunakan analogi ban kendaraan, ia berargumen bahwa semakin banyak ban, maka semakin stabil sebuah kendaraan. Pernyataan ini tentu saja bertentangan dengan logika dan prinsip efisiensi dalam pemerintahan. Sebuah kabinet yang terlalu gemuk tidak serta-merta menjadikannya lebih stabil atau lebih efisien, justru sebaliknya: semakin banyak menteri, semakin besar pula potensi tumpang tindih kebijakan, birokrasi yang berbelit-belit, serta pemborosan anggaran negara.
Dalam ilmu pemerintahan, efisiensi justru mengarah pada optimalisasi sumber daya dengan jumlah pejabat yang lebih sedikit, tetapi berkinerja tinggi. Negara-negara dengan sistem pemerintahan yang maju umumnya menghindari kabinet yang terlalu besar karena menyadari bahwa birokrasi yang ramping cenderung lebih cepat dalam mengambil keputusan dan lebih efektif dalam implementasi kebijakan. Sebagai perbandingan, Amerika Serikat hanya memiliki 15 kementerian yang masing-masing dipimpin oleh seorang anggota kabinet, sedangkan India, yang merupakan negara dengan populasi sangat besar, memiliki 58 kementerian dan 93 departemen. Dengan melihat contoh ini, tidak ada alasan bagi Indonesia untuk terus mempertahankan kabinet yang berlebihan tanpa pertimbangan efisiensi.
Pernyataan sang jubir ini bukan sekadar blunder komunikasi, tetapi menunjukkan bagaimana logika pemerintahan sering kali diputarbalikkan demi membenarkan kebijakan yang sesungguhnya bertentangan dengan prinsip good governance. Ketika kritik publik terhadap obesitas kabinet muncul, alih-alih memberikan argumentasi berbasis data dan pengalaman global, justru yang disuguhkan adalah analogi yang tidak berdasar.
Dengan demikian, respons yang dilontarkan oleh juru bicara Presiden dalam dua kasus ini menunjukkan bahwa pemimpin komunikasi publik seharusnya lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan. Kesalahan seperti ini bukan hanya mencerminkan kurangnya pemahaman atas isu yang dihadapi, tetapi juga semakin memperlihatkan bagaimana logika pemerintahan sering kali dikorbankan demi narasi pembenaran yang lemah.
