Oleh: Ali Syarief
Sampai kapan bulan madu politik antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Ketujuh Joko Widodo akan bertahan?
Di permukaan, hubungan keduanya masih tampak harmonis. Jokowi berkali-kali menyatakan dukungannya kepada pemerintahan Prabowo-Gibran. Bahkan belakangan, ia mengajak masyarakat untuk mengawal pemerintahan tersebut hingga dua periode. Pesan yang ingin disampaikan terlihat jelas: kesinambungan.
Namun politik tidak pernah sesederhana yang tampak di depan panggung.
Di balik senyum, pujian, dan berbagai pertemuan yang dipublikasikan kepada masyarakat, sesungguhnya terdapat dua kepentingan politik yang pada waktunya berpotensi saling bertabrakan. Prabowo dan Jokowi saat ini berada dalam satu gerbong kekuasaan. Tetapi arah akhir perjalanan mereka belum tentu sama.
Banyak orang lupa bahwa koalisi politik dibangun bukan atas dasar persahabatan, melainkan atas dasar kepentingan. Ketika kepentingan masih bertemu, kerja sama berlangsung mesra. Namun ketika tujuan mulai berbeda, konflik menjadi sesuatu yang sulit dihindari.
Hari ini Prabowo adalah Presiden Republik Indonesia. Ia memegang seluruh instrumen kekuasaan negara. Kabinet berada di bawah kendalinya. Aparat negara bertanggung jawab kepadanya. Seluruh agenda pembangunan nasional berada dalam otoritasnya.
Sebaliknya, Jokowi tidak lagi memiliki kekuasaan formal. Masa jabatannya telah berakhir. Tetapi pengaruh politiknya belum selesai. Sebagai mantan presiden yang masih memiliki basis loyalis, jejaring birokrasi, serta dukungan politik yang cukup besar, Jokowi tentu memiliki kepentingan untuk menjaga relevansinya dalam percaturan nasional.
Pertanyaannya adalah: melalui jalur apa pengaruh itu akan dipertahankan?
Jawabannya tampak semakin jelas.
Melalui anak-anaknya.
Setelah tidak lagi menjadi presiden, satu-satunya saluran strategis bagi Jokowi untuk mempertahankan pengaruh politik jangka panjang berada pada keberhasilan regenerasi kekuasaan dalam lingkaran keluarganya sendiri. Gibran Rakabuming Raka yang kini menjabat Wakil Presiden menjadi aset politik paling penting dalam skenario tersebut.
Karena itu, banyak pengamat membaca bahwa Pilpres 2029 sesungguhnya bukan sekadar soal siapa yang akan menggantikan Prabowo kelak. Pilpres itu berpotensi menjadi arena pertarungan antara dua pusat kekuasaan yang saat ini masih terlihat berjalan beriringan.
Di satu sisi terdapat Jokowi yang berkepentingan menjaga kesinambungan pengaruh politik melalui Gibran.
Di sisi lain, terdapat Prabowo yang hampir pasti ingin memastikan bahwa penerus kekuasaan nasional lahir dari konstruksi politik yang dibangunnya sendiri selama menjabat presiden.
Kedua kepentingan itu hari ini mungkin belum berbenturan secara terbuka. Bahkan mungkin masih saling membutuhkan.
Jokowi membutuhkan stabilitas pemerintahan Prabowo agar posisi politik Gibran tetap aman. Sebaliknya, Prabowo membutuhkan dukungan politik Jokowi untuk menjaga soliditas koalisi pemerintahan pada masa awal kepemimpinannya.
Tetapi situasi itu tidak akan berlangsung selamanya.
Sejarah politik menunjukkan bahwa setiap presiden yang memperoleh legitimasi kuat dari rakyat pada akhirnya akan berusaha membangun identitas politiknya sendiri. Tidak ada presiden yang ingin terus berada di bawah bayang-bayang pendahulunya. Tidak ada pemimpin yang rela berbagi panggung kekuasaan terlalu lama.
Semakin lama Prabowo memimpin, semakin kuat pula posisi tawarnya. Semakin besar pula keinginannya untuk menentukan arah suksesi nasional sesuai kepentingan politiknya sendiri.
Di titik itulah potensi konflik mulai terbentuk.
Karena jika Gibran maju sebagai kandidat utama pada Pilpres 2029, maka pertanyaan yang muncul bukan lagi soal elektabilitas atau popularitas. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apakah Prabowo bersedia menyerahkan estafet kekuasaan kepada figur yang secara politik lebih merepresentasikan kelanjutan pengaruh Jokowi dibandingkan dengan kelanjutan pengaruh Prabowo?
Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan masa depan hubungan kedua tokoh tersebut.
Boleh jadi Prabowo memiliki kandidatnya sendiri. Boleh jadi ia menginginkan figur yang lahir dari orbit politiknya sendiri. Boleh jadi ia tidak ingin warisan politik pemerintahannya dikendalikan oleh kekuatan lain setelah masa jabatannya berakhir.
Apabila skenario itu terjadi, maka kompetisi tidak lagi dapat dihindari.
Mungkin bukan hari ini.
Mungkin juga bukan tahun depan.
Tetapi semakin dekat Indonesia menuju Pilpres 2029, garis pemisah antara kepentingan Prabowo dan kepentingan Jokowi akan semakin terlihat.
Apa yang saat ini tampak sebagai harmoni bisa berubah menjadi rivalitas.
Apa yang hari ini disebut kesinambungan bisa berubah menjadi perebutan pengaruh.
Dan apa yang sekarang terlihat sebagai persahabatan politik dapat menjelma menjadi perang diametral antara dua pusat kekuasaan yang sama-sama ingin menentukan masa depan Indonesia.
Perang itu belum dimulai.
Namun tanda-tandanya perlahan mulai muncul dari balik layar.
Selebihnya, waktu yang akan membuktikan apakah bulan madu politik ini akan berakhir dengan perpisahan biasa, atau justru menjadi pertarungan terbesar menuju 2029.
