Oleh: Kawan Nazar
Oleh: Kawan NazarEkonomi kerakyatan di tingkat akar rumput sedang dipaksa memakai seragam loreng. Langkah Kementerian Pertahanan memobilisasi puluhan ribu calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) serta Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) ke barak-barak TNI untuk mengikuti Pelatihan Dasar Militer (Latsarmil) Komponen Cadangan (Komcad) bukan sekadar aneh, tetapi sebuah kekeliruan logika yang fundamental.
Kebijakan menaruh palu akuntansi di bawah komando baris-berbaris ini memicu gelombang kritik publik yang sah. Salah satu kritik paling menyengat datang dari pengamat publik Rocky Gerung. Dengan analogi satirnya yang khas, ia menyoroti bahwa jika di Korea Utara mobilisasi massa dan latihan militer totaliter ditujukan untuk persiapan perang, di “Konoha” latihan serupa justru dipaksakan kepada para calon manajer koperasi yang tugas harian sipilnya adalah mengurus distribusi pangan dan kesejahteraan warga desa. Ini adalah gejala nyata militerisasi ruang sipil yang salah alamat.
Pemerintah berdalih bahwa latsarmil selama 45 hari ini—seperti yang ditempa oleh Korps Marinir TNI AL—diperlukan demi membentuk SDM berkarakter, berintegritas, dan berdisiplin tinggi. Argumen ini tidak hanya berlebihan, tetapi juga merendahkan profesionalisme sipil. Mengelola koperasi membutuhkan kompetensi manajerial, pemahaman akuntansi, analisis pasar, serta empati sosial yang mendalam terhadap petani dan nelayan. Kedisiplinan manajer koperasi mestinya diukur dari ketepatan audit keuangan dan tata kelola logistik, bukan kepatuhan mutlak pada hierarki komando atau ketahanan fisik di bawah tekanan barak.
Celakanya, latihan ala militer ini diposisikan sebagai syarat mutlak kelulusan. Mengadopsi sistem eliminatif ala rekrutmen BUMN, peserta yang tidak kuat menahan diklat fisik atau dinyatakan tidak lulus otomatis didiskualifikasi dan gugur haknya untuk menandatangani kontrak kerja. Bahkan, rekrutmen ini sempat diwarnai kontroversi ancaman denda Rp100 juta bagi yang mundur di tengah jalan—klausul intimidatif yang untungnya kini telah dicabut setelah diamuk kritik publik.
Sistem diskualifikasi berbasis Komcad ini menciptakan standar kelulusan yang salah tempat. Pemerintah berisiko menggugurkan talenta-talenta sipil yang sebetulnya jenius dalam akuntansi atau sosiologi pedesaan, hanya karena fisik mereka kalah bugar dari seorang prajurit.
Koperasi lahir dari rahim demokrasi ekonomi yang humanis, sukarela, dan setara. Menjejalkan doktrin keamanan (sekuritisasi) ke dalam urusan ekonomi mikro tidak akan melahirkan manajer yang andal, melainkan birokrasi ekonomi desa yang kaku dan militeristik. Jika etos kerja yang dicari, dunia profesional sipil memiliki segudang metode management trainee yang ketat tanpa perlu melibatkan moncong senjata. Sudah saatnya pemerintah sadar: mengurus perut rakyat di desa membutuhkan kalkulator yang akurat, bukan persiapan perang yang dipaksakan.
