Oleh Damai Hari Lubis – Mujahid 212.
Entah dari mana ide diskresi politik ekonomi ini berasal, tiba-tiba muncul hasrat untuk memberikan pengelolaan tambang kepada sebuah ormas. Apakah ini sebuah ide yang lahir dari ketakutan karena dikejar bayang-bayang “ada yang bakal mengejarnya?” Lalu berupaya merangkul kelompok besar masyarakat sebagai proteksi diri karena game set (kekuasaan) bakal berakhir.
Implikasi dari kebijakan politik ini bisa melahirkan kecemburuan sosial antara kelompok ormas, yang tentu saja akan mengakibatkan pengkotak-kotakan. Ada kelompok ormas pendukung pemerintah dan ada yang bukan. Lalu, ormas-ormas lain akan berlomba-lomba mendekatkan diri, seperti ormas tempe goreng.
Tidakkah ini akan menyulitkan pemerintah di kemudian hari untuk menghapus diskresi politik ini?
Kontrol sosial pun menjadi semakin absurd.
Jokowi harus memikirkan kemungkinan bahwa akan ada tudingan publik yang keliru, munculnya dugaan bahwa ini adalah strategi untuk membuat garda terdepan ketika kursi terlepas.
Profesionalisme dan Keahlian Menurut Jokowi
Apa sebenarnya makna profesional atau ahli menurut seorang Jokowi? Tampaknya, dalam konteks kebijakan pengelolaan tambang oleh ormas, pengertian ini menjadi kabur. Akhirnya, para ahli tambang pun membutuhkan surat rekomendasi dari pejabat tinggi negara agar dapat bekerja sama dengan ormas. Tidak mengherankan jika para ahli tambang akhirnya melamar pekerjaan ke ormas.
Mengapa Jokowi tidak memberikan kesempatan kepada para alumni perguruan tinggi jurusan pertambangan untuk mengelola tambang? Mereka memiliki basis disiplin ilmu yang sesuai dengan cita-cita mereka sejak awal dan selaras dengan tekad pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan. Ini bisa menjadi cara yang efektif untuk menampung semua bakal alumni dari seluruh perguruan tinggi di tanah air, bukan menjadikan mereka mengirim map lamaran kepada ormas.
Beginilah nasib jika pola penguasa eksekutif tidak memiliki pedoman kerja yang jelas, nihil program kerja jangka pendek dan jangka panjang, dan hanya mengandalkan pola manajemen warung kopi.
Walau sebenarnya, warung kopi dengan pembukuan tradisionalnya memiliki cita-cita untuk berkembang. Mereka menabung uangnya di bawah kasur dengan harapan bahwa dalam beberapa waktu, warungnya akan berubah menjadi sebuah kafe, diikuti dengan pola hidup prihatin. Metode sederhana (tradisional) ini tidak menghamburkan uang tanpa perhitungan yang jelas.
Respon Ormas Terhadap Kebijakan Ini
Perlu diketahui bahwa diskresi politik ekonomi ini sudah mulai mendapat sambutan dari ormas Muslim N.U. Ada pembicaraan tentang pengelolaan tambang emas, timah, berlian, uranium, intan, dan barang tambang lainnya. Apakah ini masih sejalan dengan khittah perjuangan NU?
Luar biasa ide berlian Jokowi ini, sungguh over brilian. Namun, apakah ini benar-benar solusi yang tepat atau hanya akan menambah kompleksitas masalah yang ada?
Kritik Terhadap Kebijakan
Jika pemerintah tidak memiliki program kerja yang jelas dan terencana, maka kebijakan seperti ini akan semakin memperburuk situasi. Alumni perguruan tinggi yang seharusnya menjadi tenaga profesional di bidang mereka malah harus mencari perlindungan dan peluang kerja melalui ormas.
Pola ini menunjukkan manajemen yang serampangan, tanpa visi yang jelas. Sebuah warung kopi sederhana pun tahu bagaimana cara mengelola pendapatan dan menabung untuk masa depan. Pemerintah seharusnya memiliki program yang lebih baik dan terarah, bukan hanya sekedar kebijakan ad-hoc yang tidak mempertimbangkan implikasi jangka panjang.
Jokowi harus mempertimbangkan bahwa kebijakan yang baik adalah yang mampu memanfaatkan potensi sumber daya manusia dengan optimal, memberikan kesempatan kepada para ahli yang benar-benar memiliki kompetensi, dan tidak bergantung pada jaringan politik semata.
Mengelola tambang bukan hanya soal memiliki akses, tetapi juga keahlian, pengetahuan, dan integritas. Inilah yang seharusnya menjadi fokus utama pemerintah, bukan sekedar merangkul ormas untuk tujuan jangka pendek yang penuh dengan risiko dan kontroversi.
