Fusilatnews – Kita dibesarkan dalam keyakinan bahwa kekuasaan itu tangguh. Ia harus tampil kuat, tegar, sehat, dan penuh kendali. Presiden—bahkan mantan presiden—dianggap tak boleh sakit, apalagi tampak lemah. Sebab di tubuh mereka, kita menggantungkan rasa aman. Tapi tubuh tak bisa berdusta. Ia lelah, ia menua, ia juga bisa tergores, gatal, dan luka.
Baru-baru ini, publik berspekulasi tentang kondisi kesehatan Joko Widodo. Ia tak lagi menjabat, tapi posisinya belum pernah benar-benar lengser dari sumbu kekuasaan. Dan dalam diam tubuhnya, dalam langkahnya yang kadang terseret, rakyat mulai bertanya: apakah ia sedang sakit?
Tapi para dokter—yang dulu ditugaskan negara untuk merawatnya, yang digaji dari anggaran publik—tak memberi jawaban. Mereka tetap sunyi. Dan mungkin, seperti yang pernah ditulis dalam buku-buku etika kedokteran, diam adalah pilihan terakhir ketika berkata jujur dianggap tidak etis, dan berdusta jelas terlarang.
Lalu suara itu muncul dari tempat lain.
Seorang ajudan. Seorang polisi. Ia bukan dokter. Tapi ia bicara.
Katanya: Jokowi hanya terkena alergi cuaca Vatikan. Ia terserang penyakit kulit. Muncul ruam. Gatal-gatal. Bukan sesuatu yang serius, katanya.
Dan kita pun terdiam, bukan karena lega, tapi karena bingung: sejak kapan alergi cuaca bisa jadi alasan absennya seorang mantan kepala negara dari berbagai acara penting? Sejak kapan urusan medis dititipkan kepada ajudan? Dan mengapa dokter pribadi negara tak bisa mengonfirmasi atau sekadar membenarkan?
Kita sedang melihat negara berjalan di atas absurditas. Di mana penjelasan medis disampaikan oleh aparat keamanan. Di mana gatal-gatal menjadi tafsir resmi kesehatan publik. Dan di mana penyakit bukan lagi ranah medis, tapi diplomasi narasi.
Barangkali, ini bukan sekadar tentang kulit. Tapi tentang wajah kekuasaan yang mulai terkelupas. Tentang warisan politik yang retak, lalu ditambal dengan kalimat-kalimat canggung dari mulut yang salah. Sebab bila dokter tak boleh bohong, maka ajudanlah yang maju. Ia boleh mengarang. Ia boleh berspekulasi. Tak ada yang akan mencabut izin praktiknya.
Sementara rakyat hanya menonton.
Rakyat yang tak tahu apakah mantan presiden mereka benar-benar sehat, atau sekadar sedang dikarantina dari kenyataan. Apakah tubuhnya baik-baik saja, atau sedang digerogoti oleh sesuatu yang tak disebutkan. Yang pasti, negara tetap bungkam. Dan diam itu lebih bising dari kebenaran.
Sejarah pernah mencatat pemimpin-pemimpin besar yang merahasiakan penyakit mereka—dengan alasan menjaga stabilitas negara. Tapi ketika kekuasaan sudah selesai, dan pengaruh masih tersisa, bukankah rakyat berhak tahu? Bukan karena ingin menggunjingkan penyakit, tapi karena setiap keputusan politik hari ini—dari reshuffle hingga proyek IKN—masih digerakkan oleh bayang-bayangnya.
Jokowi boleh bukan presiden lagi. Tapi ia bukan warga biasa. Ia adalah bayang-bayang yang masih menentu arah angin. Dan jika ia memang hanya gatal karena cuaca Vatikan, biarlah dokter yang menjelaskan. Bukan ajudan, bukan polisi.
Karena bila negara terus menyembunyikan kenyataan di balik kulit-kurap yang tak sembuh-sembuh, maka yang paling kronis bukanlah penyakit Jokowi. Tapi penyakit republik ini sendiri—yang alergi terhadap keterbukaan.
