Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik Konsultan dan Survei Indonesia (KSI)
Jakarta – Indonesia for Sale! Mungkin Presiden Prabowo Subianto perlu menulis iklan seperti itu di media sosialnya. Atau bahkan di halaman Istana Negara dengan huruf besar-besar, supaya seluruh dunia tahu bahwa Indonesia sedang dijual.
Ya, semua yang dimiliki Indonesia mau dijual, termasuk wilayah dan rakyatnya, setelah data pribadi warga negara Indonesia (WNI) dijual ke Amerika Serikat (AS).
Diberitakan, Gedung Putih mengatakan Pemerintah Indonesia akan memberikan kepastian hukum terkait dengan pengelolaan data pribadi WNI kepada AS. Hal itu merupakan bagian dari kesepakatan dagang antara kedua negara yang resmi dirilis Senin (22/7/2025) lalu waktu AS.
Bagaimana bisa Prabowo mengizinkan data pribadi WNI dikelola oleh AS? Apakah Indonesia memang sudah tidak mampu?
Apakah hal itu tidak membahayakan bagi WNI? Lantas di mana kedaulatan Indonesia? Di mana pula tanggung jawab negara untuk melindungi warga negaranya yang merupakan amanat konstitusi?
Sederet pertanyaan tersebut patut diajukan kepada Prabowo yang dalam pidato-pidatonya selalu menggelorakan semangat nasionalisme dan cinta Tanah Air.
Kalau memang cinta Tanah Air, mengapa Prabowo menjual data pribadi WNI ke AS?
Prabowo juga suka mengutip slogan Bung Karno dalam Trisakti-nya, yakni berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Ternyata dalam praktiknya semua itu omon-omon belaka alias 0 besar.
Selain data pribadi WNI, entah apa lagi yang akan dijual Prabowo ke pihak asing. Mungkin pulau. Mungkin laut. Mungkin hutan. Mungkin tambang.
Ia seperti meneruskan kebijakan Jokowi, Presiden yang digantikannya, yang antara lain menyewakan lahan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur hingga 190 tahun lamanya. Sampai dua generasi mati semua, baru generasi ketiga menyaksikan pengembilan lahan itu dari pihak asing ke Indonesia. Itu pun kalau Indonesia masih ada. Masih ada yang belum dijual.

Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik Konsultan dan Survei Indonesia (KSI)





















