Pikiran ini pernah saya sampaikan langsung kepada Jenderal Timur Pradopo, saat itu menjabat sebagai Kapolri. Namun sayangnya, tak ada tanggapan berarti. Padahal, pengelolaan demonstrasi adalah salah satu persoalan mendasar dalam menjaga hubungan negara dengan rakyatnya.
Demonstrasi adalah napas demokrasi. Ia menjadi saluran suara rakyat ketika institusi formal gagal menjawab keresahan mereka. Namun, demonstrasi juga bisa berubah menjadi bara yang mengancam stabilitas bila tak dikelola dengan bijak. Di sinilah negara diuji: apakah memilih represi, atau justru mengarahkan energi rakyat agar tetap berada dalam koridor hukum.
Dua negara—Singapura dan Inggris—menawarkan dua model pengelolaan demonstrasi yang kontras namun sama-sama menarik dijadikan cermin.
Singapura: Kebebasan yang Dikurung Demi Stabilitas
Singapura membuka ruang untuk warganya menyampaikan pendapat melalui Speaker’s Corner di Hong Lim Park. Di tempat inilah warga negara atau penduduk tetap Singapura dapat berorasi, menyampaikan protes, atau berdiskusi mengenai isu sosial dan politik. Namun, kebebasan ini bersifat terkurung:
Warga asing dilarang ikut serta.
Aksi di luar area tersebut hampir mustahil dilakukan tanpa izin.
Aparat tetap hadir sebagai pengawas.
Jika orasi mengandung fitnah, ujaran kebencian, atau melanggar undang-undang, pelaku bisa langsung ditangkap. Model ini menegaskan prinsip Singapura: stabilitas lebih penting daripada kebebasan tanpa batas. Bagi pemerintah, harmoni sosial adalah fondasi utama yang tak boleh diganggu gugat, sekalipun dengan dalih demokrasi.
Inggris: Kebebasan yang Dirawat sebagai Tradisi
Di sisi lain, Inggris justru melestarikan Hyde Park Speakers’ Corner sebagai simbol demokrasi liberal. Siapa pun—baik warga lokal maupun turis asing—boleh berbicara di sana, dari isu politik hingga agama. Polisi hanya turun tangan bila terjadi tindak kriminal nyata, seperti kekerasan atau ujaran kebencian ekstrem.
Model Inggris menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat tidak sekadar dimaknai secara legalistik, melainkan sebagai tradisi kebangsaan yang melekat dalam kultur politik. Hyde Park bukan sekadar ruang fisik, melainkan juga simbol bahwa negara kuat tak perlu takut pada suara rakyat, bahkan yang paling kritis sekalipun.
Benchmark untuk Indonesia
Indonesia sering berada di persimpangan antara dua kutub ini. Di satu sisi, demonstrasi di Indonesia relatif bebas—dari jalan raya hingga depan istana negara. Namun, kebebasan itu sering berujung pada kekerasan, represif aparat, atau manipulasi isu oleh elite politik. Akibatnya, makna demonstrasi sering kabur: apakah benar suara rakyat, atau sekadar alat tekanan politik.
Dari Singapura, Indonesia bisa belajar soal penataan ruang dan aturan yang jelas. Demonstrasi sebaiknya diarahkan ke zona tertentu dengan infrastruktur memadai, sehingga tidak selalu menutup jalan raya dan mengganggu aktivitas publik. Namun, dari Inggris, Indonesia perlu mengambil semangat bahwa negara yang percaya diri tidak takut pada kritik. Memberi ruang bebas untuk suara rakyat justru memperkuat legitimasi negara, bukan melemahkannya.
Singapura memberi kita pelajaran tentang disiplin dan ketertiban, Inggris memberi teladan tentang kebebasan yang matang. Indonesia membutuhkan kombinasi keduanya: kebebasan berekspresi yang diakui sebagai hak konstitusional, tetapi dengan tata kelola yang mencegah kekacauan.
Pada akhirnya, demonstrasi seharusnya dilihat bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai dialog terbuka antara rakyat dan negara. Negara yang besar bukanlah yang berhasil membungkam warganya, melainkan yang berani mendengarkan mereka—meski dengan suara yang paling lantang sekalipun.
