Oleh: Ali Syarief
Kewartawanan bukan sekadar pekerjaan. Ia adalah napas yang menembus ruang-ruang hening, menembus tembok ketakutan, menembus kabut kepalsuan. Wartawan berjalan di antara fakta dan kepalsuan, menulis dengan tinta yang seolah tak kasat mata bagi mereka yang takut cahaya.
Menghalangi wartawan bukan hanya menutup mulut seseorang. Ia adalah upaya menutup mata publik, meredam detak jantung kebenaran. Di sini, hukum menjadi saksi: Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, terutama Pasal 18, menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menghalangi tugas wartawan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta. Ancaman, intimidasi, penyitaan dokumen, penekanan terhadap kebebasan berekspresi—semua itu bukan sekadar pelanggaran sosial, tapi langkah di atas batas hukum.
Selain itu, Undang-Undang Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008, terutama Pasal 32, menegaskan hak masyarakat, termasuk wartawan, untuk mengakses informasi publik yang sah. Menghalangi hak ini adalah pelanggaran yang nyata terhadap kepastian hukum dan hak publik.
Konstitusi pun berbicara: Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Pasal 28D Ayat (1) memberikan jaminan perlindungan hukum yang adil bagi setiap warga. Dan Pasal 28E Ayat (3) menegaskan hak untuk menyampaikan pikiran dan pendapat—hak yang menjadi landasan kebebasan pers.
Dalam dunia di mana informasi seharusnya bebas, penghalang pers adalah bayangan gelap yang menelan cahaya. Mereka bisa datang dari mana saja: aparat, pejabat, atau pihak swasta yang takut pada kebenaran. Dan setiap tindakan penghalangan adalah taruhan berbahaya: hukum menunggu, fakta menunggu, publik menunggu.
Ketika wartawan dicegah menulis, dunia diam. Publik kehilangan haknya untuk tahu. Akuntabilitas retak, demokrasi meredup. Dan bagi mereka yang menutup akses informasi, hukum menanti sebagai batas nyata: penghalangan yang disengaja bukan sekadar kesalahan moral, tetapi delik yang dapat dipidana sesuai UU Pers dan peraturan terkait lainnya.
Menghalangi tugas kewartawanan adalah kesalahan besar yang berpakaian kepentingan. Tapi kesalahan itu nyata, dan hukum adalah cermin yang tak bisa dipalsukan. Untuk itu, menghormati pers bukan sekadar kewajiban moral, ia adalah kewajiban hukum, demi terang bagi publik, demi akuntabilitas bagi bangsa.
